81 Mantan Koruptor di Daftar Caleg

135

Gap informasi diyakini menjadi ceruk yang dimanfaatkan oleh parpol dalam mengusung anggotanya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif di tingkat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota atau DPD. Ceruk yang menganga ini diaduk semakin dalam oleh parpol untuk menutupi jati diri caleg-nya yang mantan koruptor. Mereka “bersembunyi” di tingkat provinsi, kabupaten/kota karena isu-isu politik yang terpusat seputar capres, cawapres dan DPR RI. Pada skala nasional caleg mantan koruptor maju di Dewan Perwakilan Daerah, yang tak terlalu santer terdengar kinerjanya.

Hak konstitusional. Hak sebagai warga negara yang berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih menjadi alasan yang mengemuka kenapa para mantan koruptor ingin mencalonkan diri. Tidak salah memang, merujuk pasal 240 Ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu menyebutkan, mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi caleg, asalkan mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya. KPU tak berhak membatasi hak politik seseorang.

Badan Pengawas Pemilu yang seringkali tak sependapat dengan KPU juga berpendapat, demokrasi sejatinya menyediakan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk ikut berkompetisi dalam jabatan publik. KPU tak bisa melampaui hak konstitusional yang melekat pada dirinya yang sebatas penyelenggara pemilu. Hanya pengadilan yang berhak menetapkan dan mencabut hak politik seseorang.

Memang, tak adil rasanya jika kita menganggap para caleg mantan koruptor sebagai “penyakitan”. Mereka telah menjalani hukuman sesuai vonis pengadilan.

Fungsi utama Undang-Undang adalah memberikan perlindungan terhadap individu. Maka ketika hak dasar sudah dijamin di dalam konstitusi, maka hak dasar itu menjadi hak konstitusional. Di negara hukum, hak-hak dasar atau hak asasi (basic right) setiap warga negara yang kemudian menjadi hak konstitusional bukan sekadar harus dihormati dan dilindungi, melainkan harus dijamin pemenuhannya.

Baca Juga:  Menyoal Keberagaman, Merayakan Perbedaan dalam bingkai Kebangsaan

Meski demikian, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Undang-Undang para mantan koruptor yang mencalonkan diri kembali harus menyampaikan jati dirinya ke publik. Tapi hingga saat ini kita tidak mendengar satupun caleg mantan koruptor yang mengambil inisiatif itu. Dan tak mungkin rasanya caleg mem-branding dirinya sebagai “sang mantan koruptor” bukan?

Dengan adanya putusan yang mengharuskan para mantan koruptor menyampaikan perihal dirinya secara terbuka ke publik menuntun kita ke ranah Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Inilah yang membuat KPU tak punya gigi dalam menyebarkan informasi ini. Tidak ada satu pun pasal yang mewajibkan caleg untuk membuka data pribadinya kepada publik. Itu karena UU KIP hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi yang ada di badan publik. Penyelenggara dan peserta pemilu dinilai bagian badan publik yang wajib patuh. Mereka harus tunduk dan melaksanakan keterbukaan informasi bagi publik. Informasi terkait jati diri caleg mantan koruptor disebut sebagai informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, KPU hanya melakukan pengumuman melalui website, social media dan konferensi pers atau media saja. Tidak sampai melalui pengumuman yang di tempel di TPS-TPS.

Saya tidak sepakat dengan pemahaman ini. Mantan koruptor adalah mantan koruptor. Informasi ini bukan tergolong “informasi yang dikecualikan” karena putusan Undang-Undang juga adalah hal yang terbuka. KPU punya landasan hukum, seharusnya tidak ragu untuk mendorong penyebaran informasi ini. Begitu juga Bawaslu.

Global Digital Record 2017 menyebutkan, pengguna internet di Indonesia adalah 104 juta orang. Hanya 50% pengguna aktif mengakses internet. Sementara jumlah pemilih kita 186 juta orang. KPU tak mungkin hanya mengandalkan akses internet. Ia harus sampai ke TPS.

Baca Juga:  Kitab Kuning, Politik dan Teologi Kebangsaan

Mulki Shader, peneliti Perludem mengatakan pada Pilkada tahun lalu di Maluku Utara dan Tulung Agung, mantan koruptor kembali terpilih menjadi kepala daerah. Ini karena masyarakat tidak tahu track record nya. Gap informasi juga berlaku disini. Masyarakat yang tinggal di perkotaan atau melek informasi umumnya tak mau memilih mereka, tetapi yang tinggal di pelosok bisa jadi tak mendengar hal itu. Sebab, yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman terkait calon mantan koruptor hanya KPU. Para mantan koruptor rata-rata pernah menduduki jabatan publik. Mereka unggul dalam awareness (kedikenalan) dan popularity, ditunjang dengan amunisi yang jauh lebih baik dibanding calon lainnya.

Ada diskursus terkait hak konstitusional para mantan koruptor ini. Mereka sudah diberikan hak untuk kembali mencalonkan diri. Hak konstitusionalnya telah dijamin penuh oleh negara. Tetapi, keputusan ada di tangan kita masyarakat sipil. Why do we elect corrupt politician? Kalau saya, mengutip Gandhi, I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet.

Penulis Adalah News Presenter BeritaSatu TV dan Tenaga Ahli DPR RI, Jakarta