Hukum

Anak Perusahaan Wilmar Grup Tidak Mengindahkan Surat Menteri Agraria

Foto: Akhrom Saleh

Serikatnews.com-Dalam keterangan persnya Bondan Arie Perdana selaku Plt. Bendum KOMITE RAKYAT NASIONAL menyampaikan di Jakarta 8/5/17, PT. Asiatic Persada sebagai anak perusahaan WILMAR GRUP tidak mengindahkan keputusan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional begitu juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, padahal tertuang cukup jelas dan tegas Surat Menteri tersebut.

“Terbangunnya Kesepakatan antara Masyarakat SAD dan PT. Asiatic Persada, Pengukuran Areal SAD seluas 3.550 Ha yang berada dikawasan PT. Asiatic Persada, Penetapan Objek dan Subjek dan Proses sertifikat tanahnya melalui Redistribusi Tanah”

“bagi kami Surat Menteri Ferry Mursyidan Baldan pada tanggal 29 Maret 2016 sangatlah jelas harus dijalankan oleh Kepala BPN Provinsi Jambi, apalagi deadline dalam surat itu September 2016 harus sudah selesai. Namun sampai hari ini Kepala BPN Prov Jambi dan PT. Asiatic Persada tidak juga menggubris perintah pemerintah pusat”.

Memang benar bahwa Ferry Mursyidan Baldan telah berganti namun itu bukan menjadi alasan bagi penerusnya, apalagi isi suratnya memerintahkan kepala BPN Prov Jambi untuk segera menyelesaikan konflik itu. Ucap Bondan

Beberapa hari lalu kami bersama-sama perwakilan Suku Anak Dalam dan Serikat Tani Nasional melaporkan nasib Suku Anak Dalam ke Kantor Staf Presiden yang diterima oleh Bapak Eko Sulistyo selaku Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi, “syukurlah Bapak Eko Sulistyo sangat merespon laporan kami, beliau siap mengawal dan penyelesaiannya kedepan” Ungkap Bondan

Dalam perkara ini negara tidak boleh lemah oleh Korporasi yang bergerak dibidang perkebunan Sawit, negara harus diatas perusahaan, negara harus memiliki wibawa, toh mereka meminta ijin kan kepada pemerintah baik pusat ataupun daerah, nah jadi sudah selayaknya pemerintah harus menindak tegas perusahaan yang nakal menyerobot tanah milik leluhur Suku Anak Dalam. Bahkan konflik Suku Anak Dalam dan PT. Asiatic Persada sampai menelan korban jiwa yang tidak sedikit dari pihak SAD.

Tidak hanya PT. AP yang memandel begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tidak bisa lagi diharapkan, kami patut menduga sudah masuk angin, sehingga seolah-olah mereka menutup mata dan telinganya dalam persoalan konflik ini, padahal bila mereka menyelesaikan masalah Suku Anak Dalam kan bisa menjadi aset daerah sebagai kekayaan budaya leluhur dan kearifan lokal” Kata Bondan

Jadi satu-satunya harapan kami Komite Rakyat Nasional dan Serikat Tani Nasional Jambi kepada pemerintah pusat untuk dapat segera menyelesaikan konflik agraria dimaksud, apalagi dalam hal ini Suku Anak Dalam memiliki Alas Hak yang jelas dari Jaman Belanda.

Oleh karena itu pemerintah pusat dalam hal ini Kantor Staf Presiden dan Kementerian Agraria & Tata Ruang agar secepat mungkin mengambil alih kasus tersebut, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila dalam pancasila dapat terwujud, dan program Pemerintah dapat dituntaskan, apalagi mengingat dasar hukum serta Surat Menteri terdahulu cukup tegas dalam penyelesaiannya. Tutup Bondan (AS)

Popular

To Top