Benny Sabdo: Desak Pembuat UU Ajukan Proposal Revisi UU Pilkada

210

SERIKATNEWS.COM– Menanggapi wacana perubahan Undang-Undang Pilkada, Analis Hukum Tata Negara Benny Sabdo mendesak eksekutif dan legislatif segera membuat proposal perubahan RUU Pilkada. “Diskursus publik jangan hanya direduksi dengan wacana karena pilkada berbiaya mahal sehingga mendorong motivasi korupsi bagi kepala daerah,” tegas Benny di kawasan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, (12/4/18).

Alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI ini menjelaskan eksekutif dan legislatif harus berpegang pada visi bagaimana untuk memperkuat sistem presidensial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Selama ini kebijakan pemerintah pusat kerap kali tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Padahal dalam perspektif negara kesatuan pemerintah daerah itu tidak pernah akan ada, jika tidak ada pemerintah pusat,” urainya.

Benny memaparkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.” Jadi pilkada itu bukan rezim pemilu. Menurutnya, pilihan politik hukum pilkada langsung maupun tidak langsung mutlak diserahkan kepada pembuat undang-undang, bersifat open legal policy. “Ketentuan konstitusi hanya menyebut dipilih secara demokratis, jadi tidak harus pilkada langsung, dapat juga sebaliknya,” ungkapnya.

Ia mendesak eksekutif dan legislatif segera mengundang civil society, akademikus, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk membahas wacana perubahan Undang-Undang Pilkada ini. “Diskursus publik harus diperkaya. Namanya demokrasi memang berbiaya mahal. Juga tidak ada jaminan jika pilkada melalui DPRD tidak ada politik uang, bisa jadi justru lebih mahal biayanya. Jadi proyek baru bagi partai politik,” jelas Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta itu.

Benny memberikan catatan demokrasi harus memperkokoh rasa persatuan-kesatuan bagi warga negara sekaligus dapat mendistribusikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menambahkan pembuat undang-undang harus mengacu pada visi memperkuat sistem presidensial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Jadi eksekutif dan legislatif sebagai pihak pembuat undang-undang harus berpikir visioner, tidak cupet hanya berpikir jangka pendek pragmatis,” pungkasnya

Baca Juga:  IPI: Dispensasi Itu Istilah Halus 'Main Dua Kaki'