Ekonomi-Politik

Beras Naik, Ketua HKTI Jatim: Ini Juga Soal Kedaulatan Petani

Foto kerjanya.net

SERIKATNEWS.COM- Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indoneisa (HKTI) Jawa Timur Ahmad Nawardi meminta pemerintah serius menekan lonjakan harga beras. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditas pangan memang mulai merangkak naik. Sehingga, menurut Nawardi, pemerintah harus segera melakukan upaya preventif untuk mendukung harga nasional stabil.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis yang dikelola Bank Indonesia menunjukkan, rata-rata harga nasional beras kualitas medium 1 mencapai 11.500 per kilogram pada 5 Desember 2017. Pada 1 Desember sebelumnya, harga sempat mencapai 11.900.

Bahkan, Data Pusat Statistik (DPS) mencatat, kenaikan beras 2 bulan terkahir juga menumbang inflasi hingga 0,03 persen. Sementara itu, BPS mencatat, harga rata-rata beras kualitas medium bulan lalu di penggilingan sebesar Rp. 9.280 per kilogram atau tumbuh 1,79 persen. Kemudian, harga beras kualitas rendah rata-rata sebesar Rp. 9.039 per kilogram, atau meningkat 2,33 persen.

Menurut Nawardi, tren kenaikan harga beras akibat dari meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun baru. Meski begitu, Anggota DPD RI itu juga mengungkap kenaikan harga akibat lemahnya produksi beras nasional.

“Saya kira lazim tiap jelas natal dan tahun baru, harga beras meningkat. Tahun ini juga disinyalir ada tren begitu. Namun berdasarkan pantauan survei, porsentase kenaikan harga tahun ini jauh lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai 3,05 persen kualitas premium, 2,54 persen untuk medium, 4,72 persen untuk yang kualitas rendah,” ungkap Nawardi.

Meski begitu, imbuh Nawardi, kenaikan harga pangan mesti terus disoal karena juga berkaitan dengan program pemerintah dan kinerja instrumen di bawahnya. Meski pemerintah telah membantu dengan operasi pasar, tapi menurut Nawardi, hal ini hanya akan menjadi solusi jangka pendek.

“Kita melihat memang pemerintah kurang serius. Beberapa bulan kemarin, misalnya, Kementan memberikan data surpus beras di tahun 2017 sebanyak 17 juta ton lebih. Senadainya data itu akurat, masyarakat bisa menikmati harga di semua jenis kualitas beras dengan harga yang jauh lebih murah. Masalnya, beras naik terus,” kritik Nawardi.

“Stabilitas tata niaga beras itu kan penting sekali. Jangan sampai pemerintah memberikan data palsu ke masyarakat,” terang anggota DPD RI itu.

Bagi Nawardi, pada kasus ini, sinergi antara Kementan dengan Kemendag harus terus dirawat. Karena, menurutnya, permasalah utama pada kenaikan harga pangan beras adalah penataan produksi. Kenaikan harga pangan tentu saja dimulai dari kelangkaan pasokan.

Dilema HET

Tren kenaikan harga beras disinyalir akan terus berlangusng selama bulan Desember dan Januari. Ketersediaan pasokan beras kualitas medium di pasaran sangat kecil. Bila dibiarkan, hal ini akan juga berimbas pada stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Nawardi menilai, kelangkaan jenis beras medium akibat dari regulasi kebijakan pemerintah dalam penetapan harga referensi yang dibagi menjadi 2 kategori yakni medium dan premium. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) ini berpengaruh terhadap kelangkaan terhadap suplai beras yang lebih murah.

“Setelah ada pola pemisahan melalui HET, permintaan untuk jenis medium meningkat hingga lebih 80 persen. Karena masyarakat akan memilih beras yang lebih murah. Kita soal, bagaimana pemerintah akan menjawab dan melindungi permintaan yang 80 persen ini,” ungkap Nawardi.

Seperti diketahui, HET beras ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017. Het beras medium ditetapkan sebesar Rp. 9.450 untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi, Bali, dan NTB; Rp. 9.950 untuk Sumatera, NTT, dan Kalimantan; Rp 10.250 untuk Maluku dan Papua.

“HET ini, bila didasarkan pada situasi hari ini, ya kurang realistik. Kita lihat, misalnya, harga gabah paling murah rata-rata ada di harga Rp.5.500. Jelas pedagang akan sangat sulit sekali menjual harga beras berdasar HET yang ditentukan pemerintah,”

Bagi Nawardi, kebijakan HET meliki beberapa variabel yang harus dikoreksi ulang. Ia berharap, kebijakan HET harus bisa merangkul petani dan pedagang sekaligus. “Dengan permintaan tinggi dan kelangkaan suplai, ya kita musti impor beras medium itu,” kata Nawardi.

Berdasarkan data BPS, Indonesia masih melakukan impor beras. Sepanjang Januari-Oktober 2017, impor beras Indonesia mencapai 26, 76 kilogram dengan nilai US$ 102,43 juta. Pada periode Januari-Desember 2016 lalu, impor beras mencapai 1,28 juta kg dengan nilai US$531,84 juta.

Kedautalatan petani

Menurut Nawardi, kenaikan harga beras sebenarnya juga bersangkutan dengan kesejteraan petani kecil. Bahkan, tambahnya, kedaulatan pangan juga ditentukan oleh akses petani kecil terhadap sumber daya produktif, baik fisik maupun permodalan.

“Ini kan gunung es. Intinya sebenarnya terletak pada jaminan aksesebelitas dan kesejahteraan petani kecil. Tingkat produksi pangan petani harus betul-betul diperhatikan pemerintah melalui jaminan kedaulatan mereka,” ungkapnya.

Nawardi melanjtkan, kedaultan pangan juga dimaksudakna untuk kedaulatan petani. Dengan begitu, pemerintah mesti memberikan akses dan melibatkan masyarakat tani kecil dalam setiap regulasi, baik di tingkat daerah, maupun pusat.

“Coba kita lihat betul-betul, pembangunan infrastruktur dan peningkatan anggaran untuk sektor pertanian dan pangan hari ini bosa menghasilkna apa,” tanya Nawardi.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur untuk kedaulatan pangan dilakukan besar=besaran oleh pemerintah. Bahkan, pada 2015, anggaran Kementerian Pertanian meningkat 112 persen dari tahun 2014. Total anggaran pertanian dan pangan pada 2015 meningkat 71 persen.

“Pembangunan 49 bendungan, jaringan irigasi untuk persawahan seluas 1 juta hektar, serta rehabilitasi untuk lahan pangan seliuas 3,3 juta hekatar, semuanya dilakukan pemerintah untuk kedaulatan pangan. Tetapi instrumen pemerintahan tidak berjalan maksimal,” tegas Nawardi.

Nawardi berharap, keniakan harga beras ini juga menjadi koreksi pemerintah terhadap kualitas kesejahteraan petani. Karena, menurutnya, kedaulatan pangan sebagai prioritas utama pembangunan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa sektor kontribusi petani kecil. (LAS)

Popular

To Top