Blunder Rini Sumarno Atas Bocornya Surat Persetujuan Penjualan Aset Hulu Pertamina

Rini Sumarno bagai anak mas Jokowi, anggapan itu bukan tanpa alasan, sejak menjadi tim sukses Jokowi di pilpres 2014 dia selalu mendapatkan tempat dan jabatan oleh presiden Jokowi. Puncaknya dengan ditunjuknya Rini sebagai komandan tertinggi di kementerian BUMN.

Sepak terjang serta karir wanita kelahiran Maryland Amerika Serikat pada tanggal 9 Juni 1958 ini juga sudah terlihat semenjak kedekatannya dengan. Ketua umum PDIP Megawati Sukarno saat dia menjabat sebagai Presiden Direktur PT. ASTRA tahun 1998-2000. Rini juga pernah menjabat sebagai menteri Perindustrian dan perdagangan di kabinet Gotong Royong pada tahun 2001-2004.

Baca Juga: Asian Games, Antara Pencitraan Indonesia dan Bambu Belah

Setahun menjabat menteri BUMN di kabinet Kerja Jokowi banyak kebijakan yg diambil yang menunai kontroversi sampai akhirnya PDIP hilang kesabaran dan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Rini Sumarno. Gayung tidak bersambut, Presiden Jokowi tetap mempertahankan Rini Sumarno sebagai komandan BUMN dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya memimpin BUMN. Rini Sumarno juga sering disebut – sebut salah satu menteri yang akan diresafle dari kabinet kerja, tapi kenyataannya hal tersebut tidak pernah terjadi.

Bocornya surat persetujuan penjualan aset hulu Pertamina sangat disayangkan andai itu betul-betul terjadi dan surat itu betul-betul ada.

Disini terlihat tindakan yang ceroboh untuk orang sekelas Rini Sumarno. Belum lagi bila surat itu benar adanya adalah suatu BLUNDER terbesar di akhir periode masa kerjanya sebagai pembantu presiden di kementerian BUMN.

Pertanyaannya… Apakah tindakan yang diambil Rini Sumarno ini sudah diketahui oleh Jokowi dan mendapatkan restu?? Izin penjualan aset ini mengutip surat yang dibubuhi tandatangan Rini Soemarno yang ditujukan ke Direksi Pertamina.

Baca Juga:  Bayangkan Dunia Tanpa Kebebasan Pers

Surat tersebut merupakan balasan dari surat yang dilayangkan Direksi Pertamina Nomor 253/C00000/2018-S4 pada 6 Juni 2018, perihal permohonan ijin prinsip aksi korporasi untuk mempertahankan kondisi kesehatan keuangan Pertamina dan Direksi Pertamina (Persero) nomor 239/000000/2018-S4 pada 28 Mei 2018, dengan perihal Kondisi Keuangan Pertamina per April 2018.

Perlu diketahui bahwa proses penjualan aset pertamina tersebut tidak semudah seperti yang kita bayangkan, prosesnya cukup panjang, harus melalui persetujuan menteri keuangan dan DPR, tetapi bagi masyarakat awam berita itu akan ditelan mentah apalagi ditunggangi dan diprovokasi oleh aktor – aktor politik partai oposisi pemerintah semua akan menjadi semakin runyam.

Dari serangkaian kontroversi kebijakan yang diambil mungkin kasus Pertamina ini adalah puncaknya. Entah apapun alasannya bahwa rencana penjualan aset hulu milik pertamina adalah tindakan yang kurang cerdik dan bahkan sangat merugikan bisa jadi menggerus elekbilitas Jokowi.

Tahun ini adalah tahun politik, semua yang berdiri dibelakang presiden petahana harusnya bertindak cerdas, salah sedikit akan menjadi makanan empuk lawan politik dan akan digoreng seenak udelnya.

Saatnya Presiden Jokowi tegas dan kita berharap segera ada klarifikasi dari beliau tentang polemik Pertamina ini. Andai kesalahannya itu sumbernya dari menteri Rini Sumarno, tidak ada jalan lain yang bersangkutan harus rela mengundurkan diri dari kabinet kerja Jokowi demi menjaga citra pemerintah.