Dari Rembuk Nasional Aktivis 98 di Kemayoran Jakarta

356

Saya tak tahu persis alasan dua aktivis, Abdullah Taruna dan Hengky Irawan, panitia Rembuk Nasional 2018, menemui saya di rumah pada 13 Juni 2018. Mereka membahas dan mengundang saya hadir di acara tersebut. Tampaknya ini bukan soal umur dan aktivitas saya saat ini. Setelah diskusi di rumah, kami mengadakan pertemuan dengan para aktivis 98 Yogyakarta yang dikoordinasi oleh Widihasto Wasana Putra. Secara berkelakar Hasto mengenalkan saya sebagai aktivis naturalisasi, dari Jakarta ke Jogja. Sejak pertemuan dengan Abdullah dan Hengky kami menyiapkan rencana mengikuti Rembuk Nasional di Jakarta pada 7 Juli 2018.

Siapakah aktivis 1998? Inilah pertanyaan yang sebenarnya mudah dijawab. Menurut saya, mereka yang terlibat dalam aksi pada 1998 adalah aktivis 1998, tak peduli umur mereka berapa pada saat itu. Para aktivis itu bisa mahasiswa bisa juga kelompok masyarakat lainnya. Siapa yang bisa menyangkal para aktivis Suara Ibu Peduli yang perannya sangat signifikan sebelum dan selama aksi di gedung DPR? Berapa umur Karlina Supeli, Tati Krisnawati, Nur Iman Subono dan kawan-kawan? Pasti umur mereka di atas Adian, Eli Salomo, Wahab Talaohu, Savic Aleha dan kawan-kawan yang menggerakkan para mahasiswa menduduki DPR. Kawan saya, almarhum Nusa Putra, dosen UNJ, gambarnya berjaket almamater hijau termuat di media massa sangat heroik saat bersama para mahasiswa ikut aksi menghadapi tentara di depan Universitas Atmajaya. Nusa Putra tetap pantas disebut aktivis 1998.

Baca Juga: Nasional Aktivis 98 Di Jakarta Menggelora Di Kancah Nusantara

Saat terjadi aksi-aksi pendudukan DPR selama beberapa hari di Senayan Jakarta pada 1998, saya aktif di Forum Demokrasi (Fordem, bukan forum dekat Marsilam Simanjuntak lho). Fordem yang didirikan Abdurrahman Wahid, Marsilam, Rahman Tolleng, Todung Mulya Lubis, Bondan Gunawan, Frans Magnis Suseno, Rocky Gerung dan lain-lain saat itu membuat semacam posko di sebuah hotel kecil, Hotel Indera, di Menteng. Saya yang relatif muda tiap hari ke Senayan memantau perkembangan menjelang lengsernya Soeharto itu. Seingat saya, saya dipinjami HP oleh Marsilam.

Baca Juga:  Energi Nuklir Untuk Mengentaskan Kemiskinan

Mari kembali ke rembuk nasonal. Singkat kata Yogyakarta mampu memberangkatkan rombongan ke Jakarta berjumlah lima bus. Tak hanya aktivis mahasiswa era 1998, juga mereka yang lebih yunior bahkan ada yang mengajak komunitas binaan mereka. Ada yang salah? Tentu tidak. Di Jakarta nanti ada delegasi yang mewakili rombongan menghadiri sidang rembuk nasional. Yang lain, sebagai semacam selebrasi, bisa menikmati musik, sampai ditutup secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Aktivis 98 Sebut Jokowi Tidak Punya Kejahatan Ekonomi

Selama ini sebagai aktivis yang lama menetap di Jakarta, saya tak pernah membayangkan bagaimana repotnya memberangkatkan ratusan bahkan ribuan orang ke Jakarta untuk mengikuti aksi. Saya jadi teringat betapa repotnya para aktivis Timor Leste mengumpulkan ribuan mahasiswa dari kota-kota di Jawa dan Bali mengikuti aksi besar menuntut segera referendum di depan Kementerian Luar Negeri di Pejambon Jakarta pasca Soeharto berhenti. Saya juga membayangkan bagaimana repotnya para aktivis dan kyai saat berbondong-bondong ribuan massa dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ke Jakarta menolak pelengseran terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Tentu saja tantangannya bukan hanya karena transportasi yang belum semudah dan selancar saat ini, juga soal keamanan dan kerahasiaan.

Lebih jauh lagi saya teringat seorang aktivis 74 dari Yogyakarta, Aini Chalid. Aini adalah aktivis dari UGM seangkatan Dhaniel Dhakidae dan Ashadi Siregar. Ia ikut ditahan bersama tokoh lainnya termasuk Hariman Siregar pasca huru-hara Peristiwa Malari. Selelah bebas Aini memilih menjadi pengusaha dan sukses di negara tetangga, Filipina. Aini pernah mengatakan kepada Rahman Tolleng, aktivis 1966. “Hanya dua orang yang mengirim orang dalam jumlah ribuan dari Jogja ke Jakarta, yaitu Sultan Agung dan Aini Chalid,” kata Aini suatu saat.

Baca Juga:  Energi Nuklir, Kunci Keberhasilan Ekonomi Kerakyatan, Berwawasan Lingkungan

Di arena Jakarta International Expo Kemayoran saya bertemu John Tobing, sekitar Jam 14,00. Pengarang lagu Darah Juang itu akan meninggalkan arena karena konon tak jadi menyanyi lagu legendaris para aktivis itu di panggung utama. Saya tak tahu persis mengapa dan belum sempat menemui panitia karena harus menuju lantai 6 JIEXPO mengikuti sidang rembuk nasional. Ternyata di akhir pertemuan rembuk nasional yang dihadiri sekitar 400an delegasi itu, lagu Darah Juang dinyanyikan para peserta selain lagu Padamu Negeri.

Pada rembuk nasional aktivis 98 ini nyaris semua provinsi terwakili dari Aceh sampai Papua. Ada yang menarik dari delegasi Jawa Timur. Saat diberi kesempatan oleh pimpinan sidang yang diketuai Elli Salomo, delegasi Jawa Timur sebelum menyampaikan pendapatnya meneriakkan yel-yel Teroris Jancuk, Teroris Jancuk, Teroris Jancuk! Para aktivis yang hadir memaklumi betapa marahnya kawan-kawan dari Jawa Timur itu. Teroris beraksi di depan mata mereka.

Di panggung utama Presiden Jokowi mendengarkan laporan ketua panitia rembuk nasional Sayed Junaidi dan pembacaan hasil-hasil rembuk nasional yang dibawakan secara berapi-api oleh Wahab Talaohu. Wahab juga mengajak semua hadirin termasuk Presiden Jokowi untuk berdiri dan mengepalkan tangannya ke atas dan mengucapkan Sumpah Rakyat. Sumpah Rakyat adalah modifikasi dari Sumpah Mahasiswa yang dipopulerkan oleh aktivis dari Jogja Afnan Malay. Sumpah Mahasiswa sendiri tentu saja terinspirasi dari Sumpah Pemuda yang diucapkan pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928.

Jokowi menerima butir-butir resolusi rembuk nasional termasuk menolak penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dalam praktek politik Indonesia. Beberapa tuntutan seperti pemberian gelar pahlawan nasional kepada para aktivis yang gugur pada 1998 (Trisakti, Jogja, Semanggi 1 dan Semanggi 2) dan permintaan agar tanggal 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Bhinneka tunggal Ika akan dibicarakan dan diputuskan secepatnya. Hasil rembuk nasional juga menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai presiden 2019-2024, karena memiliki komitmen kuat mewujudkan cita-cita reformasi 98 serta untuk menjaga Republik Indonesia tetap berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Baca Juga:  Mengenang Sang Penyair Chairil Anwar

Sambutan Presiden:
Dalam sambutannya Presiden mengajak para aktivis dan masyarakat untuk memerangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, sesuai dengan tema yang diangkat para aktivis 98 dalam acara ini. “Tadi sudah disampaikan rekomendasi dan usulan-usulan, terutama marilah kita bersama-sama merapatkan barisan, menggalang kekuatan untuk melawan intoleransi, melawan radikalisme, dan melawan terorisme. Pekerjaan besar kita untuk membangun kembali aset besar kita yaitu persatuan dan persaudaraan di antara kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden.

Jokowi mengatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional atau bintang jasa bisa menjadi penanda bahwa tahun 1998 adalah tahun terbukanya kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers, dan masyarakat yang lebih demokratis.

“Saya kira kita harus memiliki sebuah penanda bahwa era itu adalah dimulainya era keterbukaan, era kebebasan di negara kita ini. Kita harapkan dalam jangka yang panjang memberikan sebuah ruang semuanya untuk memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara dan kepada rakyat,” kata Presiden kepada para awak media selepas turun dari panggung acara.

Usai acara saat mau pulang, masih di arena Jiexpo Kemayoran, saya bertemu aktivis PRD Suroso dan Ratri Nilam. Kami lama tak bertemu sebagai sesama alumni Universitas Cipinang. Suroso sempat mengoda saya, ” Cie cie cie aktivis 98…” Kami pun tertawa bersama sembari berfotoria.

Staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta bisa dihubungi di tasspijar@yahoo.com