Demokrasi Konstitusional vs Khilafah Tanpa Bentuk

133

Ketika kita berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kita sudah akan dihadapkan pada rentetan sejarah pembentukan sistem tata negara, dimulai sejak rapat BPUPKI pada 18 Agustus 1945. Kemudian, kita memiliki dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi pedoman konstitusi di Indonesia. Belum ada bentuk peraturan yang tidak berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, yang dicobakan dalam kehidupan pluralis masyarakat Indonesia.

Mengapa demikian?

Dalam sejarah penerapan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional negara ini, para pendahulu kita telah mengalami pelbagai konflik yang nyaris membubarkan Indonesia di awal kemerdekaannya. Contoh saja, ketika Bung Hatta mencari jalan tengah ketika Indonesia dipaksa untuk menjadi negara berbasis syariah Islam. Tentu saja kondisi itu tidak memungkinkan, mengingat seluruh perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis pada nasionalisme sehingga tidak mengglorifikasi perjuangan kelompok agama tertentu.

Penerapan konstitusi yang berbasis masyarakat plural dan bukan masyarakat mayoritas ini dalam perjalanannya terus menerus mendapat halang rintang, hingga saat ini. Tak jarang, oknum masyarakat mayoritas berbasis agama berlaku inkonstitusional meskipun mereka mengaku taat pada peraturan hukum. Terlihat dari bermacam tindak superior terhadap agama minoritas, mulai dari penolakan tempat ibadah agama lain di lingkungan yang juga memiliki warga non agama mayoritas sampai tindakan ancaman mayoritas kepada penegak hukum, yang sayangnya tidak mendasarkan putusan hukum pada keterangan saksi dan bukti, melainkan pada tekanan mayoritas.

Menjabarkan tentang demokrasi yang konstitusional, kita dapat menggunakan pemahaman yang sudah berlaku di berbagai negara penganut demokrasi, yaitu “the authority of the majority is limited by legal and institutional means so that the rights of individuals and minorities are respected” ( otoritas kaum mayoritas dibatasi oleh hukum dan aturan institusional sehingga hak-hak individual dan kaum minoritas dihargai). Keberadaan hukum oleh karenanya adalah penyeimbang bagi suara-suara mayoritas, agar tidak menindas individu-individu atau masyarakat minoritas yang menyuarakan pendapat mereka. Inilah hal yang hakiki yang seharusnya menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang bertoleransi dan saling menghargai meski berbeda-beda latar belakang agama, suku dan ras-nya.

Baca Juga:  Rompi Kuning dan Politik Perubahan Perancis di Era Baru

Saat ini, atau sejak sepuluh tahunan yang lalu, dan ini merupakan sejarah berulang, oknum-oknum kaum mayoritas Indonesia berbasis agama merasakan urgensi untuk mematrikan otoritas mereka dalam bentuk negara ini. Sebut saja pencetus dan penggagas negara khilafah yang dengan anarkis mengoyak sendi-sendi fondasi negeri ini. Disebutkanlah dasar negara Pancasila sebagai thoghut, sebuah kata yang merujuk pada musuh besar Islam.

Kelompok tersebut bernama HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) merupakan cabang Hizbut Tahrir yang bermarkas di London, Inggris. Keberadaannya yang menyusup di berbagai negara Islam dunia akhirnya dilarang karena berpotensi menciptakan chaos dan menyerang kedaulatan negara. Alih-alih mengikuti petunjuk Islam untuk menghargai tempat dan kedaulatan bumi yang dipijak, para pengikut HTI menyebarkan paham kebersatuan muslim dunia dengan meniadakan sistem negara-negara yang ada dan menjadikannya satu sistem khilafah, sistem tanpa bentuk yang mendasarkan diri pada pretensi kejayaan Islam pada masa lampau. Lihatlah bagaimana ISIS memporakporandakan dunia dengan kebiadaban dan dengan bangga menyandang nama Islam.

Sejarah serupa ini terus menerus berulang sepanjang kehidupan manusia, khususnya manusia Indonesia yang dulu merupakan bagian dari Nusantara yang luas. Persebaran Islam melalui invasi dengan pedang terlebih dahulu dilakukan di masa pemerintahan Ottoman (Ustmaniyah) Turki. Islam bukan lagi berbasis pada rahmatan lil alamin yang disampaikan dengan damai oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, tetapi menjadi agama agresif yang berupaya mengimbangi invasi agama yang sudah lebih dulu ada, yaitu Katolik Romawi. Masing-masing pengikut agama yang mengusung proyeksi bela agama, baik Islam (Ottoman) maupun Katolik Romawi, tidak ada yang menyerapi dan menyebarkan welas asih yang diajarkan oleh para Nabinya.

Di perjalanan sejarah Indonesia, agresi keagamaan serupa ini terjadi ketika anak Raja Majapahit Brawijaya dari permaisurinya yang berasal dari Champa, yaitu Raden Patah, menyerang MajaPahit dan memaksa seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Agresi yang tidak direstui oleh Sunan Ampel sebagai salah satu wali dan sepuh di tanah Jawa itu akhirnya menimbulkan kehancuran Majapahit. Agresi yang serupa terjadi ketika Kerajaan Demak menyerbu ke arah kerajaan Hindu di Jawa Barat; pengambil alihan di sebagian Jawa Barat pada saat itu dipatenkan dengan mengubah nama daerah tersebut menjadi Jayakarta, atau berarti kemenangan. Pangeran Jayakarta lah yang kemudian mengizinkan masuknya kelompok dagang Belanda di bawah bendera VOC, yang kemudian menguasai wilayah Indonesia sampai tiga setengah abad lamanya.

Baca Juga:  Telaah Kasus Kekerasan Terhadap Pemuka Agama

Apa yang dapat kita pelajari dari sejarah ini? Bahwasanya agresi untuk sebuah pemaksaan agama pada manusia lain itu berarti telah melanggar hak prerogatif Tuhan. Menganut suatu agama, menciptakan agama yang berbeda-beda dan manusia yang berbeda-beda pula, itu adalah kedigdayaan Tuhan. Manusia tidak boleh lancang mengambil alih tugas tersebut, apalagi dalam melakukannya mengatasnamakan Tuhan. Bencana sebagai peringatan akan turun pada bangsa yang melakukannya; terbukti pada kita yang kehilangan kejayaan Majapahit dan terpuruk dalam penistaan sebagai budak di tanah sendiri selama kurun waktu 1700- 1900an.

Seyogyanya, kita sebagai masyarakat yang tinggal di tanah makmur bernama Indonesia dan bernaung di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) senantiasa harus mengingat pembelajaran sejarah ini. Kita harus mampu memupuk rasa syukur dan mengikis keserakahan untuk berkuasa bahkan dengan berbagai cara termasuk menjual agama. Kita, sebagai bangsa manusia yang diberi akal pikiran harus mulai menggunakan anugerah tersebut secara maksimal. Memberi kemaslahatan bagi sesama manusia, berbuat kebaikan dengan berdasarkan pada ketulusan dan upaya untuk mencari keridhoan Tuhan. Tak perlu perbedaan menjadi nestapa, karena hanya keping-keping puzzle berbeda lah yang dapat menyatu dan membentuk keindahan yang niscaya.