FPM Siap Beberkan Data ke Kejati Soal Skandal PT WUS

647
Sumber Foto: http://m.viva.co.id/
Sumber Foto: http://m.viva.co.id/

SERIKATNEWS.COM-Ditahannya Mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar, Sitrul Arsyi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Jumat mala (13/10), semakin membuka tabir kelam kacaunya pengelolaan salah satu BUMD milik Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur itu. Hal ini mengundang reaksi dari panyak pihak, termasuk Ketua Front Pemuda Madura, Asep Irama.

Menurut Asep, sejak tahun 2010, aroma persoalan yang terjadi di internal PT WUS mulai tercium publik. Sekalipun pernah mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp 7,4 miliar pada tahun 2008 dan tahun 2013, tapi PT WUS terus merugi. Sehingga kontribusi PT WUS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. Di tahun 2015 misalnya, sumbangan PT WUS terhadap PAD hanya Rp 500 juta.

“Pada tahun 2012 dan 2016, DPRD Sumenep pernah merekomendasikan kepada Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, untuk mengevaluasi dan mengganti jajaran direksi PT WUS yang sarat masalah. Karena diketahui, jajaran struktur perusahaan dari komisaris, direktur utama, dan jajaran direktur diisi orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan,” tegas Asep dalam rilisnya yang diterima Redaksi, Sabtu (14/10).

Bahkan Asep menilai, PT WUS sengaja dijadikan sarang untuk bagi-bagi jabatan kepada pihak yang sukses mengantarkan Busyro Karim terpilih jadi Bupati Sumenep. “Penempatan dan pengangkatan mereka sarat nepotisme. Maklum jika PT WUS terus merugi setiap tahun,” sebut Asep.

Dugaan kongkalikong PT WUS juga diperkuat dengan beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kegiatan operasional dan investasi PT WUS beserta anak perusahaannya. Termasuk BPK juga menemukan aliran dana dari PI yang tidak dimasukkan dalam Laporan Keuangan. Bahkan transaksi dalam PT WUS juga melibatkan beberapa perusahaan yang selama ini disinyalir dimiliki oleh orang penting di Sumenep.

Baca Juga:  Pemerintah Konsisten Dalam Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden

“Front Pemuda Madura (FPM) akan terus meminta Kejati Jatim menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain di internal manajemen PT WUS. Tertangkapnya Sitrul Arsyi harus menjadi pintu masuk bagi Kejati Jatim dalam membongkar lingkaran setan pihak lain yang turut menikmati duit panas korupsi yang selama ini dekat dengan kekuasaan di Sumenep,” tukas Asep yang sekaligus Ketua Umum FPM.

Ia menilai, korupsi PT WUS pasti melibatkan banyak pihak. Sitrul Arsyi bukan aktor tunggal dalam skandal korupsi PT WUS, sehingga kegiatan penyidikan Kejati Jatim jangan berhenti di Sitrul Arsyi.

Asep berjanji, pihaknya akan siap menyuplai data tambahan kepada Kejati Jatim terkait keterlibatan oknum-oknum nakal lain di internal PT WUS. Karena selama ini diketahui, PT WUS hanya dijadikan bancakan untuk kepentingan kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Sehingga PT WUS menjadi sarang lahirnya koruptor yang merugikan keuangan pemerintah.

Ia juga menyarankan, peristiwa ini harus menjadi catatan bagi sang bupati agar lebih hati-hati dalam memilih orang yang diberikan tanggung jawab dalam menjalankan BUMD. “Bupati jangan asal comot. Kredibilitas, kapasitas dan integritas harus menjadi ukuran bagi sang bupati dalam memilih orang untuk dipercaya dalam mengelola perusahaan daerah,” tegasnya.

Penting diketahui, PT WUS merupakan BUMD milik Pemkab Sumenep yang menjalankan beberapa unit usaha, Seperti SPBU dan bengkel. PT WUS juga mengelola dana PI (partisipacing interest) sebesar 10 persen dana bagi hasil migas dari beberapa perusahaan migas yang sedang melaksanakan kegiatan eksploitasi di wilayah Sumenep. (Las)