Laporan Serikat News
Jumat, 28 April 2017 - 09:22 WIB
Sumber foto: Dokumen Istimewa
Jakarta, serikatnews.com – Fraksi PKS DPR RI menegaskan menolak inisiatif Hak Angket terhadap KPK yang diajukan sejumlah anggota DPR, khususnya di Komisi III (28/4).
Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, penolakan tersebut diambil setelah mengkaji secara mendalam implikasi hak angket terhadap upaya penegakan hukum oleh KPK. Agar tidak ada kesan mengganggu dan menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi.
“Sesuai kajian Fraksi dan arahan DPP, Fraksi PKS memutuskan tidak ikut menandatangani hak angket agar tidak terkesan mengganggu KPK dalam menegakkan hukum (pemberantasan korupsi),” lanjutnya.
Menurut Jazuli Juwaini adalah hak anggota atau fraksi lain di DPR yang mengusulkan hak angket sebagai upaya untuk mendalami dan mungkin mengoreksi berbagai kejanggalan proses internal KPK, seperti bocornya sprindik, BAP, surat cekal; etika penyebutan nama-nama orang yang (baru) diduga terlibat; serta terkait proses-proses tugas dinas dan penganggaran di internal KPK.
Namun demikian, Fraksi PKS menilai hal tersebut cukup diselesaikan melalui mekanisme Rapat Kerja antara Mitra DPR (Komisi III) dengan KPK.
“Tentu KPK juga harus terbuka dan memperbaiki diri jika masukan dan koreksi tersebut benar dan konstruktif semata-mata demi menjaga marwah KPK sendiri agar pemberantasan korupsi semakin efektif, menutup celah kelemahan, dan _abuse of power,” pungkas Jazuli. (Arif Kusuma F)
SERIKATNEWS.COM – Indonesia berduka dengan tenggelamnya kapal motor Kuda Laut di Australia. Ada yang bisa terselamatkan meskipun dengan harus terombang-ambing
SERIKATNEWS.COM – Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina menyampaikan keluh kesahnya di tengah gempuran invasi yang dilancarkan Rusia. Presiden Ukraina itu merasa
SERIKATNEWS.COM, Krucil-Pilihan Kepala Desa (Pilkades) sudah usai. Setiap calon merupakan orang pilihan di masing-masing desanya. Suyono selaku PJ Desa Watupanjang
SERIKATNEWS.COM – Direktur Indonesia Centrum Strategis (ICS) Ahmad Riyadi menilai di tengah situasi Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstream akibat pandemi
SERIKATNEWS.COM – Gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen bergaung sampai ke luar negeri. Anggota diaspora Indonesia