Industri Migas Harus Prioritaskan Asas Kebermanfaatan Bagi Negara

267

Surabaya,SERIKATNEWS.COM- Industri minyak dan gas (Migas) di tanah air sudah mendekati titik nadir. Cadangan migas Indonesia semakin kecil akibat kegiatan produksi yang dilakukan terus menerus. Krisis energi menghantui sektor industri padat teknologi.

“Perlu dipahami oleh kita semua bahwa migas bukan penopang utama pendapatan negara, tapi pendukung penting dalam lokomotif pembangunan nasional,” kata Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Ali Masyhar mengawali sambutannya dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Mewujudkan Kedaulatan Energi Migas Nasional’ di Aula Wisma Bahagia, Surabaya, Kamis, (16/11/2017).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Front Pemuda Madura (FPM) bekerja sama dengan SKK Migas. Turut hadir antara lain, Anggota Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi, Humas SKK Migas Jabanusa, Priandono Hernanto, Humas HCML (Husky Cnooc Madura Limited), serta jajaran Koordinator Wilayah (Koorwil) FPM.

Lebih lanjut Ali menjelaskan, situasi ini harus mendorong semua pihak mulai menyumbangkan ide dan gagasan untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis energi.

“Oleh karena itu, saya meminta pemuda untuk berpikir kreatif. Sebab pemuda yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ke depan. Semangat saja tidak cukup. Kalau pemuda sudah abai terhadap persoalan energi, mustahil untuk mewujudkan kedaulatan energi migas nasional,” tegas Ali di hadapan sekitar 150 peserta.

Sementara itu, Humas SKK Migas Jabanusa, Priandono Hernanto dalam paparannya menjelaskan tentang rangkaian kegiatan eksplorasi dan produksi oleh perusahaan migas yang tergabung dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Untuk kegiatan eksplorasi jelas Priandono, membutuhkan waktu yang lama dan cost (biaya) yang mahal. Bahkan untuk eksplorasi membutuhkan waktu antara satu tahun sampai empat tahun.

“Itu untuk mencari sumur migas baru. Termasuk semua biaya eksplorasi dikeluarkan oleh perusahaan, negara sepeserpun tidak ikut mengeluarkan biaya. Jadi perlu diketahui, APBN tidak pernah digunakan untuk kegiatan industri hulu migas,” kata Priandono.
Sedangkan untuk hasil produksi migas imbuh Priandono, negara mendapatkan keuntungan yang besar.

Baca Juga:  Prof. Dr. Ishom Yusqi, MA: AICIS Berperan dalam Dunia Internasional dan Persoalan Kemanusiaan

“Untuk minyak negara mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) 85 persen sisanya 15 persen untuk kontraktor. Sedangkan untuk gas, negara mendapatkan keuntungan 70 persen, 30 persen jadi bagian kontraktor. Jadi negara tidak rugi. Oleh karena itu, SKK Migas terus berusaha agar nilai investasi di sektor migas terus mengalami kenaikan setiap tahun, supaya pendapatan negara semakin besar,” kata Priandono.

Priandono berharap, melalui kegiatan ini, publik dapat memahami bahwa kegiatan produksi migas murni untuk kepentingan negara. Keuntungan migas selanjutnya digunakan negara untuk kegiatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Publik harus paham, jika kegiatan produksi migas yang dilaksanakan kontraktor untuk menjalankan proyek negara. Bukan berarti kita ingin mengikhlaskan kekayaan migas diambil asing. Tapi melibatkan perusahaan migas untuk mengurangi potensi kerugian negara. Negara cukup menerima keuntungannya saja,” tandas Priandono.

Humas HCML, Hamim Tohari juga menjelaskan jika perusahaannya dalam melakukan kegiatan produksi migas bukan hanya mengedepankan keuntungan, tetapi juga bermaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai rangkaian program yang masif dilakukan.

“HCML sebagai salah satu kontraktor yang dipercaya negara untuk melakukan kegiatan produski dari sejumlah sumur migas juga punya tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat,” kata Hamim.

Oleh karena itu, Hamim menegaskan HCML sudah merumuskan beberapa program pendukung operasi. Program itu meliputi, hubungan kemasyarakatan, keterlibatan masyarakat, dan pengembangan masyarakat yang terfokus pada peningkatan sarana dan prasarana umum (fasilitas umum), kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan serta pengembangan ekonomi pedesaan (kerakyatan), dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kegiatan yang pernah dilakukan HCML, menyelenggarakan pelatihan perawatan dan perbaikan mesin kapal nelayan dan kapal kayu rakyat serta pengolahan hasil laut tangkapan nelayan pada tahun 2014 di pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Dilanjutkan dengan pelatihan pengawetan ikan dan pelatihan biogas yang dijalankan di Pulau Sapudi dan Raas, Kabupaten Sumenep, dan juga pelatihan pembuatan pakan ternak dan kerajinan dari kerang di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

Baca Juga:  Kornas Jangkar Cak Imin: Serius Dukung Cak Imin

“Pelaksanaan program terpadu ini melibatkan dan bekerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan sehingga tujuan utama dari program ini bisa dicapai dengan baik dan berkelanjutan,” tukas Hamim. (LAS)