Isu Hutang dan Kampanye Hitam Pilpres 2019

Sulit untuk membantah bahwa salah satu isu paling krusial yang menjadi tantangan bagi Presiden Jokowi dalam rangka menaikkan elektabilitas beliau, adalah hutang Indonesia yang terhitung tinggi dan cenderung bertambah, serta bagaimana dampaknya bagi perkembangan ekonomi serta keamanan nasional.

Isu hutang ini sangat sensitif karena beberapa hal: Pertama pengalaman selama beberapa dasawarsa dalam perpolitikan nasional, hutang bisa menjadi salah satu faktor penyebab krisis ekonomi dan bahkan jatuhnya rezim; Kedua hutang merupakan isu yang secara politis mudah dimanipulasi melalui penyebaran informasi negatif dan bahkan menjadi bahan kampanye hitam yang akan sangat merugikan bagi petahana; dan Ketiga publik yang tidak selalu bisa dengan jernih memahami masalah hutang tentu potensial untuk dijadikan sasaran kampanye negatif yang, pada gilirannya, dapat mempengaruhi perilaku memilih daalm Pilpres.

Karena itu Presiden Jokowi mau tak mau harus memfokuskan kampanye Pilpresnya kepada bagaimana mengelola isu politik sensitif ini agar tidak mudah menjadi bahan bagi kampanye hitam melawan beliau, sehingga elektabikitasnya bisa dikerek naik dan tidak hanya stagnan atau bahkan tergerus.

Upaya Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk menjawab dan membantah berbagai kekhawatiran terkait hutang Indonesia, sya rasa, sangatlah terpuji. Penjelasan beliau sebagaimana terlihat pada rekaman video yang ditautkan di status ini adalah salah satu yang bisa dijadikan bukti. Dengan cukup ugas, sederhana, dan semangat serta optimisme tinggi, Sri Mulyani mengemukan berbagai argumen untuk menepis para pengritik Presiden Jokowi dan kebijakan pemerintah terkait hutang.

Soalnya adalah apakah seorang Sri Mulyani plus para pejabat negara yang kini sedang berada dalam pemerintahan Presiden Jokowi cukup untuk menghadapi perang informasi dan psikologi massa dan/atau pemilih potensial di seluruh negeri, terkait dg isu hutang ini? Saya khawatir jawabannya tidak cukup. Presiden Jokowi perlu menciptakan sebuah tim khusus yang bisa ditugasi untuk meredam, merespon, dan menghadapi serta mengcounter secara efektif kampanye negatif atau kampanye hitam ke depan.

Baca Juga:  Menyambut keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik yang transparan, "Sekolah Rakyat ' gratis di Kediri