Hukum

Jangan Mundur

Dokumen Pribadi

Saya merasa gusar, ketika mendengar kabar penyerangan orang tak dikenal terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Tindakan semacam ini, jelas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pengecut. Menyerang orang lain untuk menyakiti dengan cara licik.

Apalagi kabarnya, ada motivasi lain terkait penyerangan. Yakni, bentuk intimidasi terhadap korban yang sedang melakukan pengusutan kasus mega korupsi E-KTP, yang menyebabkan kerugian negara mencapai 2,5 T. Iya, korupsi di negeri ini adalah kegiatan sistemik yang berjalan rapi dan tertata. Bukan masalah orang perorangan, tetapi melibatkan resources yang jumlahnya tidak sedikit dan seringkali melalui kekuasaan. Akibatnya, jumlah kerugian yang diderita negara/rakyat tidak sedikit. Misalnya saja dengan uang 2,5 T itu, harusnya pemerintah bisa membangun fasilitas publik seperti jembatan atau jalan yang bisa lebih maslahat bagi rakyat dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Sistem  korupsi semacam ini sangat rapi dan tertata, mereka berimprovisasi terhadap setuasi dan kondisi hukum yang ada. Seabagi contoh, saat tahun 2008, dimana UU Pemerintahan Daerah kita mewajibkan setiap kepala daerah yang diindikasi korupsi untuk pemeriksaan membutuhkan ijin presiden. Justru ada kesan Presiden lambat memberikan ijin pemeriksaan, seperti yang dilontarkan oleh para pegiat anti korupsi.

Pertanyaannya, apa yang terjadi sebenarnya?. Disatu sisi pemerintah kita hendak menghapus korupsi, namun disis lain justru produk hukum yang lahir seolah menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.

Jadi begini, karena ini melibatkan sistem, prosedur yang harus dilalui sungguhlah panjang. Hal itu dikarenakan UU dan prinsip equality before the law, Presiden tidak boleh asal bertindak tanpa bukti-bukti yang jelas. Yakinlah, tidak semua bukti yang dipaparkan juga berkualitas. Sedangkan Presiden dituntut harus segera memberantas korupsi, namun ruang geraknya sungguh terbatas dan break thrue harus dilakukan dari “rumah sendiri”. Sehingga beragam cara kami lakukan, salah satunya  berkomunikasi dengan para penggiat anti korupsi saat itu—seperti Teten Masduki (Ketua KSP Era Jokowi sekarang), Saldi Isra (Ketua MK baru), Zainal Arifin Mochtar, Denny Indrayana (yang selanjutnya ditarik masuk sebagai staff khusus bidang Hukum) dan Enny Nurbaningsih (Wakil Ketua Tim 9 Pansel KPK era Jokowi)— untuk mendorong mereka melakukan judicial review terhadap UU Pemerintahan Daerah Pasal 36 terutama yang menyangkut surat ijin pemeriksaan dari Presiden dan menjelaskan standing position Istana terkait mekanisme percepatan surat ijin pemeriksaan kepala daerah ini.

Selain itu, cara yang kami lakukan dalam ruang sempit dan terbatas sebab aturan hukum adalah dengan perintah langsung Presiden. Isinya, untuk mengawal dan menjemput data-data bukti korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah dan pejabat publik lainnya. Guna menjamin keamanan data saat itu dan mempercepat proses, maka diputuskan ada kurir khusus dari Kantor Presiden untuk mengambil di Gedung 3 Seskab. Kebetulan saat itu saya sendiri yang ditugaskan sebagai kurirnya.

Salah satu kasus yang berlarut-larut dan mendapat perhatian publik cukup ramai adalah indikasi korupsi yang dilakukan oleh seorang Bupati di Sumatera. Beliau cukup lihai memainkan peran media massa saat itu, semacam playing victim. Saat masalah ini cukup ramai di media, mendadak saya di telpon oleh salah satu mantan deputi BRR yang sudah kembali ke instansi awalnya. Awalnya, beliau mengajak saya ngopi dan makan siang bersama. Setelah itu, kira-kira dua mingguan beliau aktif menyapa dan berkomunikasi dengan saya. Bahkan pada suatu saat bertamu di Bina Graha, kantor saya saat itu. Kemudian, beberapa hal yang ditanyakan beliau mulai menjurus ke sesuatu yang membuat saya sangat tidak nyaman, yaitu terkait Pak Bupati yang baru saja terkena kasus itu. Karena saya risih, dilain hari saya mulai menghindar, tidak mengangkat telepon dan menjawab SMS beliau. Sampai suatu ketika tiba saat saya harus menjadi kurir lagi. Beliau tiba-tiba muncul dan mengajak saya mampir di Kantin Sekneg sebentar, tentu saja saya langsung menolak ajakan belia dengan halus tentunya. Sampai akhirnya beliau mengatakan, “saya tahu tempat kos mba Arum lho”, ujarnya sambil tetap tersenyum ramah.

Hal yang tidak terlalu saya perhatikan saat itu. Dan memang pekan itu, data dan draft surat ijin pemeriksaan untuk kepala daerah akan dirilis. Seperti biasa, saya pulang malam karena ratas dan beberapa kegiatan internal salah satunya agenda Presiden bertemu dengan para penggiat anti korupsi itu dan mendorong mereka melakukan judicial review. Karena di tahun itu menjadi perhatian khusus kami, meningkatnya indikasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan bagaimana mereka berupaya ‘berlindung’ mengatas namakan surat ijin pemeriksaan.

Singkat cerita, bapak mantan Deputi BRR yang kembali menjadi pejabat di salah satu kementerian teknis induknya menelpon saya lagi dan langsung to the point menanyakan tentang Pak Bup yang terpilih menjadi Pak Gub. Tentu saja tak ada jawaban apapun dari mulut saya, karena ini highly confidential. Malamnya ketika saya pulang, sekitar jam 21.30 an. Karena tukang ojek langganan  saya sudah tidak bisa saya hubungi, seperti biasa saya jalan kaki lewat jalan-jalan kampung sempit yang menghubungkan kos saya dengan Istana. Selepas melewati pasar petojo yang sudah sepi, terus terang saya merasa was-was tidak seperti biasanya. Saya mempercepat jalan saya dan merasa seperti ada yang mengikuti.

Kos saya sudah terlihat, saya agak tenang tapi tiba-tiba saya mendengar suara motor mengebut dan BRAKKKKKK saya ditabrak motor dan menarik tas kerja saya. Saya sepertinya sempat berteriak karena the next thing I wake up at that time saya sudah di IGD RS Tarakan, kepala saya cnut-cnut sakit banget. Ada mas Fadli, manajer kos saya, Mba Rini teman kos yang kamarnya sebelah saya dan Mba Uki, pembantu kos. Disebelah saya, ternyata sudah ada Mayjen Bambang Sutedjo, Sesmil saat itu dan mengenalkan saya dengan seorang ibu Letkol Wiana. Pak Bambang menjelaskan bahwa saya akan dipindahkan ke RSCM dan Pak Andi sudah dihubungi dan dalam perjalanan menuju RSCM. Saya ingat MARAH adalah perasaan yang mendominasi saat itu. Gusar sekali karena kenapa ada yang menyerang saya seperti itu. Tas kerja utuh berserakan disamping badan saya saat mas Fadli dan mba Rini menemukan saya jatuh pingsan 10 mteran dari kos. SO LOW!!!

Saat di RSCM, bertemu dengan Pak Andi, beliau langsung bertanya, kau mau telepon ibumu? Yang dengan berat hati saya jawab tidak perlu Pak, I am okay. Iya, selain jawaban itu yang diharapkan oleh Pak Andi, saya juga tidak perlu membuat Ibu saya khawatir di Jogja. Toh, I am in a good hand. Bu Wiana mendampingi saya selama 3 hari di RSCM dan setelah saya sembuh hingga hari ini, saya tidak pernah berjumpa lagi dengan beliau. Terimakasih ya Bu saya hanya tahu beliau saat itu berdinas di Paspampres.

Memberantas korupsi adalah melawan sistem. Resiko tinggi pasti sudah dipahami oleh para punggawa anti korupsi. Kegiatan pemberantasan korupsi harus dilakukan juga secara cerdik dan sistemik. Kita sudah MENANG melawan mereka dengan menghilangkan syarat surat ijin pemeriksaan Presiden untuk pejabat  yang terindikasi korupsi, sehingga OTT kini  dapat dilakukan oleh KPK dan  jajaran yang berwenang. Yep, dari 2008 hingga 2012, proses mengawal judicial review UU Pemda untuk menghapus surat ijin Presiden untuk pemeriksaan pejabat negara yang terindikasi korupsi. Yep, 4 TAHUN!!!

Jadi jangan heran, dulu Presiden SBY dalam pidato tahunan di depan Dewan selalu menyebutkan jumlah detail surat ijin yang telah dikeluarkan dan sedang diproses. Semua itu ada artinya. Tak lupa setiap minggu juga kami rilis ke media, surat ijin pemeriksaan yang dikeluarkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik dan kontrol sosial.

JANGAN MUNDUR selangkah pun. Pak Novel, cepat sembuh! Bekerja cerdik dan jangan mau dimanfaatkan oleh sesiapapun. Korupsi harus kita berantas tanpa alasan apapun.

EARTH PROVIDES ENOUGH TO SATISFY EVERY MAN’S NEED, BUT NOT EVERY MAN’S GREED (GANDHI)

Oleh, Arum Kusumaningtyas
Strategic Director
INDEX POLITIKA

(Arum K adl strategic director dan peneliti senior di Index Politika. Arum memiliki minat khusus terkait kebijakan publik & komunikasi politik dengan skill khusus strategic planning, e-gov & smart city. Bidang yang saat ini digeluti saat ini terkait socialprenerurship di sektor pertanian & UMKM. Berbekal pengalaman selama 13 tahun malang melintang di bidang government relation. Termasuk sebagai asisten juru bicara Presiden RI dan speech writer 2004-2009, staf ahli politik dalam negeri Wapres  2010-2011)

 

Popular

To Top