Kenali Pajak Progresif

44

Sebuah artikel di kompas.com berjudul “Cara Blokir STNK agar Tak Kena Pajak Progresif” menyebutkan saat ini banyak pemilik kendaraan bermotor kaget karena harus membayar pajak mobil atau motor dengan nominal yang cukup besar. Padahal, hanya memiliki satu kendaraan di rumah.

Contoh kasus, Budi membeli mobil dari Iwan dan tidak mengurus balik nama kepemilikan mobil tersebut. Ketika Iwan membeli mobil baru, dengan data-data yang sama ketika membeli mobil sebelumnya, otomatis pada catatan kepolisian/SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) itu adalah mobil Iwan yang kedua maka dikenakanlah pajak progresif.

Per 1 Juni 2015, pengenaan pajak progresif berdasarkan alamat sesuai KTP dan Kartu Keluarga. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015. Mobil atau motor dikenai pajak progresif apabila alamat pemiliknya sama dengan alamat wajib pajak yang terdaftar.

Yang menjadi pertanyaan adalah, jika banyak kasus pembeli mobil atau motor bekas tidak mengurus balik nama dan pemilik sebelumnya juga tidak melakukan pemblokiran, bagaimana STNK nya tetap hidup dan perpanjang terus setiap tahun? Bukankah membayar pajak STNK harus menggunakan KTP dan KK? Bagaimana mungkin membayar pajak STNK tahunan kendaraan yang bukan atas nama sendiri dengan tanpa memiliki KTP pemilik sebelumnya? Memalsukan KTP? Kongkalingkong dengan petugas SAMSAT? Apapun cara-cara kotor yang dilakukan, terbukti pembeli kendaraan bekas tadi tidak memiliki keinginan baik untuk mengajukan proses balik nama yang memang persyaratannya beragam dengan biaya-biaya baru yang dibebankan.

Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Baca Juga:  Peran Pondok Pesantren dalam Perpolitikan Di Indonesia

Perbuatan melawan hukum juga diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dari bunyi pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian. Anda ingin memerkarakan orang yang dengan sengaja telah menimbulkan kerugian?

Penulis Adalah News Presenter BeritaSatu TV dan Tenaga Ahli DPR RI, Jakarta