Kombinasi Tak Seimbang Dalam Pilpres 2019

758

Pada permutasi dan kombinasi tiap komponen punya kesempatan yang sama. Dalam pilpres hal ini tidak mungkin. Aturan umum pertama adalah pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Mengapa ? Adanya batasan 20% suara di Parlemen atau 25% suara pemilih. Ketika suara lebih dari 20% maka tak perlu bergabung (ingat kasus Partai Demokrat dipilpres 2009). Hasil pileg tidak seimbang, hasil persentase di DPR sbb: PDIP 19,4%, Golkar 16,2%, Gerindra 13%, Demokrat 10,9%, PAN 8,6%, PKB 8.4%, PKS 7,1%, PPP 7%, Nasdem 6.4% dan Hanura 2.9%. Tak ada yg bisa lolos maju sendirian.

Jokowi capres PDIP didukung banyak partai, sulit untuk membentuk calon pasangan ketiga. Pasangan kedua “milik” Gerindra sebagai partai terbesar ketiga (13%) yang merupakan jangkar. Gerindra bisa gabung dengan partai Demokrat saja, PAN saja atau PKS – yang setia selama ini bersama Prabowo. Demokrat tak bisa seperti Gerindra. Artinya pilihannya terbatas kendati menyebut sebagai penyeimbang yang dinamis, namun PDIP dan Jokowi di pilpres 2014 tahu partai Demokrat memilih Prabowo. Tawaran koalisi kerakyatan Partai Demokrat tak bersambut.

Jokowi didukung 5 partai. Prabowo didukung maksimal oleh 4 partai. Dimana PKB belum menentukan pilihannya. Apakah PKB berani meninggalkan Jokowi ? Kalau Cak Imin berani, dulu ia meninggalkan Gus Dur. Namun apa mungkin ia menjadi cawapres Prabowo. Belum tentu pula PKS, PAN dan Demokrat setuju. Meninggalkan Jokowi ibarat berjudi, padahal PKB termasuk partai yang mendapat banyak jatah menteri. Lalu apakah PKB nyaman duduk semeja dengan PKS ? Kendati belakangan kerjasamanya di Jawa Tengah disebut-sebut berhasil. Kesulitannya karena pileg dan pilpres disatukan waktunya maka hasil pencoblosan dari partai itu menjadi linear. Ketika pilihan partai dan presiden berlainan – konstituen bingung. Bahkan bisa meninggalkan partai karena memilih tokoh lebih mudah.

Memilih Cawapres dan kemungkinan lain

Cawapres Jokowi dicari seorang yang moderat, disepakati semua partai pendukung dan kemampuan kerjanya baik – dapat melengkapi kinerja Jokowi. Ketum PKB, Ketum Golkar dan Ketum PPP masuk kriteria. Khusus Ketum Nasdem menyatakan tidak bersedia. Juga dengan Ketum Hanura. Namun mereka bisa mengusulkan orang lain yang memenuhi syarat.

Baca Juga:  Manuver Cak Imin Melamar Cawapres Oposisi

Artinya ketika Jokowi sudah menetapkan wakil presidennya – jabatan lainnya dengan kesepakatan sudah harus ditetapkan. Cuma saja kesepakatan ini akan buyar bila partai pendukung tidak bekerja penuh – yang dengan amat mudah terlihat dari keterpilihan anggota DPRD dan DPR. Serta hasilnya yang harus linear. Semua partai itu (resminya) menyatakan menyerahkan wakilnya ditentukan sendiri oleh Jokowi. Bisa saja Jokowi meminta pandangan lembaga riset. Penelitian dari Saiful Mujani RC terakhir, mengerucut pada dua nama Mahfud MD dan Sri Mulyani.

Prabowo pasti dimajukan, calon lain resikonya besar. Anggapan bahwa kalau Prabowo maju pasti kalah itu salah besar. Lula Da Silva presiden Brazil terpilih setelah ia maju untuk ke-empat kalinya. Lula semakin lama akumulatif semakin mantap dan lawannya semakin kalah populer. Ini dalam keadaan normal diharapkan bisa terjadi di 2024 – ketika usia mengingat contoh Malaysia tak menjadi soal. Kalau Prabowo ingin pertarungan seimbang dengan Jokowi maka partai Demokrat harus ikut di barisan Gerindra. Bilamana utk cawapres AHY ditolak koalisi maka bisa menteri koordinator mengingat posisi Puan Maharani di Kabinet Jokowi. Untuk cawapres Prabowo tinggal memilih satu dari sembilan tokoh PKS atau Ketum PAN. AHY masih muda, karier kedepannya terbuka luas asalkan partai Demokrat bisa eksis.

Prabowo karena satu dan lain hal tidak maju maka kemungkinan yang terjadi sebagai berikut. Probabilita bila semua sederajat-seimbang maka pasangan yang pantas terbentuk ; Aher- Anies, Anies – Aher dan Anies- AHY.

PAN dianggap kurang solid apalagi manuver Amien Rais kontra produktif. Kelemahan Anies, gregetnya sebagai Gubernur DKI tidak tampak. Berbeda Jokowi saat menjadi Gubernur DKI. Seharusnya ia bekerja keras untuk itu karena waktunya cukup. Karena itu secara masuk akal majunya Aher sebagai capres merupakan pilihan terbaik. Hanya saja apakah ketiga partai koalisi lainnya bisa menyepakatinya ? Tapi tampaknya dalam sikon seperti ini (di mana Prabowo tidak maju) Gerindra sebagai partai kunci akan tetap mengajukan Anies. Aher juga bukan satu-satunya calon presiden kelompok Islam. Belakangan nama Tuan Guru Bajang (TGB) menguat. Pernyataannya yang tiba-tiba akan mendukung Jokowi di periode kedua, kesannya siap menyebrang bila tidak dipilih sebagai capres atau cawapres. Jadi sejatinya pelintas batas bisa ditemui di kedua kubu.

Baca Juga:  Minangkabau Pasca PRRI

Pertarungan Lapangan

Jokowi mulai pemerintahannya dengan susah payah karena tekanan DPR . Ketika kerjanya mulai menampakkan hasil, partai diseberang pemerintahan mulai goyah dan satu per satu mendekat dan masuk ke pemerintahan. Mengapa ? Keberhasilan suatu pemerintahan akan menaikan jumlah pemilih partai pendukung pemerintah pada pemilu yang berikutnya. Partai oposisi ingin masuk agar mereka dapat ikut menikmati kenaikan jumlah pemilih tersebut. Ini bisa dilihat ketika masa pemerintahan pertama SBY di 2004 yang dianggap cukup berhasil. Maka pada pemilu 2009 persentase pemilih Partai Demokrat naik tajam. Partai pendukung SBY seperti PKS atau PAN saat itu menikmati juga walau tak meroket. Pada masa pemerintahan kedua SBY terbongkarnya korupsi oleh elit dan petinggi partai membuat pemilih Partai Demokrat menurun drastis.

PemerintahanSBY seolah autopilot dan banyak keputusannya mengambang. Demokrasi liberal, secara otomatis bila masa suatu pemerintahan yang maksimal akan berakhir (lihat SBY diakhir periode kedua atau Obama ketika diakhir masanya)- swinging voter’s nya akan berubah cenderung memilih oposisi. PDIP dan Gerindra yang oposisi saat itu pemilihnya naik cukup signifikan. Ini sebenarnya diharapkan PDIP dan partai pendukung pemerintah lainnya hingga dalam pemilu 2019 siklus pemilihnya akan bertambah (dan menurun di 2024). Karena pemerintahan saat ini berjalan baik dan sukses diatas rata-rata.

Partai oposisi mencoba mencegah siklus itu. Ia selalu mengatakan bahwa pemerintahan gagal. Kesalahan sekecil apapun oleh oposisi akan dibuat sebesar gajah. Semua dibesar-besarkan jumlah hutang yang Rp. 4.200 T lebih, disebut berjumlah Rp. 9.000 T. Artinya opini pemilih digiring untuk menganggap pemerintah tidak berhati-hati menjalankan ekonomi makro. Pemerintah berhutang ke China dan ketika pembayaran macet maka segalanya akan disita oleh China.

Diberikanlahperumpamaan seorang yang berhutang sepeda motor ke dealer ketika tak bisa mencicil hutangnya maka disita oleh debt collector di tengah jalan. Penggiringan opini negatif ini seharusnya dilawan secara cekatan oleh pendukung pemerintah yang sayangnya lebih senang bertahan. Yang lebih berbahaya sebenarnya adalah penggiringan opini yang menyebut bahwa partai nasionalis tidak memerlukan umat Islam. Ini yang harus disikapi secara tegas bahwa hoax ini berbahaya dan memecah belah bangsa. Bawaslu dan Kepolisian harus jeli sebelum masalahnya membesar.

Baca Juga:  Politik Pasar Malam Dilingkungan Akademis

Dalam pertarungan yang segera dimulai ini, semua partai berkonsolidasi, memperkuat jaringan sampai ke tingkat bawah. Kader-kader mereka bekerja keras. Partai besar mencoba semakin besar atau minimal bisa bertahan. Partai sedang berjuang keras untuk naik kelas. Sementara itu partai kecil, partai diluar parlemen maupun partai baru – berjuang mati-matian untuk dapat lolos parliamentary treshold. Disini segala cara yang dihalalkan akan dicoba. Pemilih tradisional yang loyalitasnya bisa digoyang, dicoba digerus untuk memilih seberangnya. Satu barisan berbeda partai – dicoba dan dibujuk untuk tetap dalam barisan namun beda partai. Pemilih pemula dibujuk dengan ide-ide milineal khas anak muda dan lain-lain.

Keterpilihan presiden berbanding linear dengan perolehan parpol pengusungnya. Ini kelebihan pemilu 2019 dibandingkan sebelumnya. Mudah-mudahan sistem ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya.

Kematangan Demokrasi

Seberapa sukses sistem gerilya untuk menggerus suara pendukung Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur atau pun disemua tempat . Sistem gerilya memang halal asal tidak dengan pemaksaan, menakut-nakuti – teror dan sejenisnya. Karena hal ini sudah terbaca oleh yang berwenang maka bagaimana mengantisipasinya secara soft tapi tegas.
Kita berharap pemilu 2019 jurdil dan luber, tertib , diterima oleh semua pihak. Semua pihak , siap menang – siap kalah. Yang menang tidak perlu eforia dan yang kalah tak perlu sedih. Tidak ada muncul tiba-tiba perusahaan biro riset dengan hasil beda dari yang sudah diakui publik. Hingga dijadikan alasan salah satu pihak untuk tidak mengakui hasil pemilu 2019. Tindakan yang menciderai demokrasi harus diupayakan dihindari oleh elit politik dari semua partai. Kematangan demokrasi kita berjalan secara gradual, berguna untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Semoga demikian.