Opini

“Kutukan” Golkar Versus Jokowi di Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (foto: Kiki Budi Hartawan/KRICOM).

Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar pada 2019 nanti harus sudah diikuti dengan proses pendaftaran Calon Presiden (Capres) beserta wakilnya pada Agustus 2018 bulan depan. Berbagai lembaga survei secara periodik telah mempublikasikan hasil riset mereka, meskipun belum ada satu pasangan calon yang terdaftar di KPU. Namun data yang disajikan pada umumnya menunjukkan bahwa petahana, dalam konteks Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencalonkan diri kembali, menunjukkan tingkat elektabilitas yang paling tinggi. Sedangkan tokoh potensial menjadi penantangnya adalah Prabowo Subianto (Prabowo) pada Pilpres 2019 nanti. Proses pencarian pengetahuan yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut menggunakan pendekatan statistik dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang sangat ketat dalam suatu metode ilmiah, tetapi kebenaran bersayarat tersebut akan terjadi jika Pilpres dilakukan pada waktu pengambilan data dilakukan (jika Pilpres dilakukan hari ini).

Clifford Geerzt, antropolog asal Amerika, salah satu peneliti yang banyak mengkaji tentang budaya Indonesia dan mempopulerkan istilah priyayi, santri, dan abangan pada tahun 1960-an, membagi empat tingkat (tahap) kebenaran, yaitu common sense, ilmu pengetahuan, estetika, dan agama. Sedangkan van Peuersen membagi tiga tahap, yaitu tahap mitis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Jika mengacu pada teori kebenaran, pengetahuan yang disampaikan oleh lembaga survei tersebut dapat saja menjadi salah satu kebenaran dari ragam kebenaran yang ada. Persesuaian antara premis yang disusun lembaga survei secara ilmiah dengan kenyataan yang terjadi nantinya menjadi kebenaran yang dapat ditangkap oleh panca indera.

Namun demikian, kebenaran memiliki banyak ragam seperti kebenaran pragmatis, kebenaran sintaksis, kebenaran semantis, kebenaran koherensi, kebenaran ilmiah, kebenaran konsensus, kebenaran otoritarians, dan kebenaran musyawarah mufakat. Konsep dari teori kebenaran tersebut dapat digunakan untuk mencari pengetahuan atas fakta dan perulangan peristiwa, tentu tidak semata-mata hanya mengandalkan kebenaran ilmiah karena Clifford Geerzt dan van Peuersen juga mengakui adanya kebenaran selain kebenaran ilmu pengetahuan. Hal terpenting yang perlu diketahui bahwa asumsi yang dibangun dalam wacana ini mengacu pada fakta-fakta yang benar terjadi sebagai suatu kebenaran.

Golkar dan Pilpres Pasca Reformasi

Sejak berlangsungnya Pilpres secara langsung pasca reformasi, Partai Golongan Karya (Golkar) belum pernah memenangkan calon yang diusungnya. Wiranto yang diusung pada Pilpres 2004 mengalami kegagalan, Jusuf Kala yang diusung pada Pilpres 2009 juga mengalami hal yang sama. Pada Pilpres 2014, Golkar tidak berhasil mengusung Abu Rizal Bakrie namun mendukung Prabowo untuk maju melawan Jokowi, tetapi mengalami kekalahan yang sama. Selain kekalahan tersebut, Golkar selalu diikuti dengan pergantian kepemimpinan pada pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

Proses perulangan pergantian kepemimpinan tersebut terus berlangsung semenjak Akbar Tanjung berhasil menyelamatkan Golkar dari labelisasi produk Orde Baru. Golkar berhasil melakukan transformasi menjadi partai modern yang selalu berada di kubu pemerintahan sampai hari ini. Peralihan kepemimpinan dari Akbar Tanjung ke Jusuf Kala, peralihan dari Jusuf Kala ke Abu Rizal Bakrie dan peralihan Abu Rizal Bakrie ke Setya Novanto selalu diwarnai sebagai bagian proses positioning Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan presiden terpilih.

Kematangan Golkar dalam kancah politik nasional tersebut selalu menunjukkan keberhasilannya untuk melakukan manuver dari kubu yang berseberangan dengan presiden terpilih menjadi mitra presiden terpilih. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah pada Pilpres 2019 nanti, Golkar harus mengulangi proses-proses Pilpres 2004, 2009, dan 2014 yang lalu, mengalami kekalahan atas calon yang didukungnya, melakukan pergantian kepemimpinan, dan melakukan manuver untuk dapat berada dalam koalisi pemerintahan dari presiden terpilih. Jika mengacu pada metode statistik, bisa saja dikatakan jumlah peristiwa (event) Pilpres ini masih belum representatif dan debatable. Namun dalam beberapa diskusi politik “warung kopi” ada premis terbentuk bahwa proses kekalahan pada Pilpres, pergantian kepemimpinan, dan manuver positioning menjadi koalisi pemerintah telah menjadi “kutukan” politik bagi Partai Golkar.

Namun demikian, jika mengacu pada tahap kebenaran versi Clifford Geerzt dan van Peuersen, peristiwa “kutukan” Golkar tersebut dapat dipandang sebagai kebenaran common sense atau mitis menjelang Pilpres 2019, mungkin saja Golkar mengulangi peristiwa 2004, 2009, dan 2014 yang lalu. Sama halnya dengan beberapa peristiwa yang terjadi pada pertandingan sepak bola Piala Dunia, beberapa masyarakat pecinta bola mempercayai adanya “kutukan-kutukan” yang dikonstruksikan berdasarkan perulangan-perulangan peristiwa yang sampai hari ini juga terjadi.

“Kutukan” Golkar vs Jokowi

Posisi Golkar menjelang Pilpres 2019 adalah sebagai pendukung dan pengusung Jokowi dan hal tersebut telah dideklarasikan sebagai kebijakan partai. Meskipun secara legal formal hal tersebut belum terjadi karena proses pencalonan Jokowi dan Cawapresnya belum sampai ke KPU. Tetapi pertentangan kebenaran mitis dengan kebenaran positivistik berdasarkan survei yang dilakukan melalui metode dan ketentuan yang ketat, menjadi menarik untuk diamati, apakah premis yang terbentuk di beberapa masyarakat atas “kutukan” Golkar terpatahkan pada Pilpres 2019 nanti. Dengan kata lain, apakah elektabilitas yang tinggi dari seorang Jokowi mampu mematahkan “kutukan” tersebut, atau apakah Jokowi melawan “kotak kosong” pun akan kalah karena diusung oleh Golkar.

Tentu pembuktian kebenaran koherensi atas “kutukan” tersebut dapat dijawab setelah adanya perhitungan hasil pemungutan suara pada Pilpres 2019 nanti, biarlah masyarakat pemilik hak pilih pada Pilpres 2019 saja yang menentukannya. Terlepas dari itu semua, siapapun yang memimpin Indonesia pada 2019 s.d 2024, biarlah dia menjadi Presiden Indonesia yang lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagai pemimpin yang amanah untuk mengantarkan masyarakat Indonesia pada kondisi kehidupan bangsa yang cerdas dan kesejahteraan umum yang maju, Jayalah Indonesiaku.

Mahasiswa Doktoral Ilmu Kesejahteraan, Program Studi Kesejahteraan Sosial – Universitas Indonesia.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top