LG Dituntut Karena Menggunakan Karya Anak Bangsa Tanpa Izin

435
LG
Ilustrasi (Net)

SERIKATNEWS.COM – Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, banyak karya-karya anak bangsa ini yang sudah diakui bahkan telah mengubah dunia Internasional, seperti Pondasi Cakar Ayam karya Prof Sedijatmo, Singkong Pemadam Api karya Randall Hartolaksono, Pengering Sperma karya Mulyoto Pangestu, Kapal Ikan Bersirip karya Alex Kawilarang, dan masih banyak karya anak bangsa lainnya, baik itu penemuan besar maupun sederhana semuanya harus sama-sama dihargai oleh Bangsa ini.

Semestinya Negara hadir untuk melindungi dan memperjuangkan karya-karya anak bangsa, Negara harus menjadi yang terdepan ketika ada karya anak bangsa yang dicuri oleh Negara lain ataupun perusahaan asing yang berkedok perusahaan Indonesia.

Didi Setiadi selaku Dirut PRASIMAX, menegaskan bahwa pada tahun 2011 PT. PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI (PRASIMAX) sebuah perusahaan Indonesia telah menemukan sebuah system monitoring transaksi komersial untuk pajak, kemudian dibuatkan Naskah Patennya “Sistem Penangkap Data Transaksi Dari Mesin Kasir Atau Pos Yang Tercetak Pada Printer” yang diterima oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (sekarang Dirjen KI) pada Agustus 2011 dan diberikan Sertifikat Paten Nomor : IDP000043111, tanggal 21 Oktober 2016.

“Akhir tahun 2001, paten ini diterapkan untuk pajak online di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta secara massive tahap I, dan awal tahun 2013 Pemprov DKI mengumumkan proyek pajak online tahap II dengan pelaksana BRI,” kata Didi Setiadi melalui keterangan tertulisnya yang diterima serikatnews.com, Kamis (7/2/2019)

“Sekitar Juli 2013, paten anak bangsa ini ditiru dan dipergunakan oleh sebuah perusahaan yang tergabung dalam LG Group yang bernama PT. LG CNS, dengan menggunakannya pada proyek yang sama yaitu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sebagai proyek tahap 2 secara lebih massive dengan 11.000 wajib Pajak. Pada bulan September 2013, PRASIMAX mengirim surat peringatan kepada LG CNS atas plagiarism di proyek yang sama dan penerapan yang sama, namun LG CNS tidak mengakui paten dari PRASIMAX. Untuk mengakali sistem hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia karena PRASIMAX telah terlebih dahulu mendaftarkan Patennya, maka Desember 2013, LG CNS mendaftarkan Patennya di Korea yaitu hasil penerapan di DKI Jakarta yang merupakan Invensi PRASIMAX, kemudian Mei 2015 LG CNS mendapatkan Sertifikat Paten dari Kantor Paten Korea, dan pada Maret 2014 LG CNS mendaftarkan Paten Prioritas di Dirjen Kekayaan Intelektual”, ujar Didi Setiadi yang juga merupakan Pengurus dan Pendiri Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI).

Baca Juga:  Tingkatkan Perlindungan Karier PNS

Didi merasa khawatir bahwa jika negara mengesahkan permohonan paten prioritas LG, akan terjadi dualisme paten yang akan berkonflik. Lebih mengerikan sistem pengawasan pajak di Indonesia akan dikendalikan oleh teknologi asing.

Freddy Alex Damanik, S.H.,M.H. dari DnD Law Office selaku kuasa hukum PRASIMAX menambahkan, pencurian karya anak bangsa yang dilakukan oleh LG CNS ini merupakan penghinaan kepada bangsa ini, dengan mengakali sistem hukum kekayaan Intelektual, yaitu mendaftarkan Paten di Korea kemudian mendaftarkan Paten Prioritas di Indonesia atas invensi yang ditemukan dan dipergunakan pertama sekali oleh PRASIMAX.

Atas perbuatan LG CNS tersebut, kembali pada Mei 2018 PRASIMAX menyomasi LG CNS, namun karena tetap tidak mendapatkan tanggapan, melalui DnD Law Office kuasa hukumnya, pada tanggal 6 Februari 2019 PRASIMAX untuk yang ketiga kalinya menyomasi kembali LG CNS karena telah menggunakan patennya tanpa persetujuan dari PRASIMAX, LG CNS telah mengambil keuntungan dari paten milik PRASIMAX. Perbuatan LG CNS telah merugikan hak eksklusif dari PRASIMAX selaku pemegang paten, oleh karena itu LG CNS harus mengganti seluruh kerugian tersebut.

“Kami juga sudah mengadukan pelanggaran paten yang dilakukan LG CNS ini ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, dan kami meminta agar Dirjen KI menolak permohonan paten prioritas dari LG CNS karena permohonan itu dilakukan dengan mengakali sistem hukum Indonesia. Negara harus hadir melindungi dan membela karya anak bangsa, Negara tidak boleh takut terhadap asing, sekalipun perusahaan raksasa, LG harus diberikan sanksi hukum dan ditolak permohonan paten prioritasnya,” tegas Freddy Alex Damanik.