Opini

Menimbang Penting dan Tidaknya Tambang

Soetaryo Sigit, Membangun Pertambangan Untuk Kemakmuran Indonesia

Judul Buku : Soetaryo Sigit, Membangun Pertambangan Untuk Kemakmuran Indonesia
Penulis : Ratih Poeradisastra dan Bambang Haryanto
Penerbit : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
Tebal : 706 Halaman Tahun Terbit : Cetakan Pertama, Oktober 2016
ISBN : 978-602-424-183-4
Oleh : AM Akdom

“Unlike money in bank, minerals is the ground do not earn interest/ berbeda dengan uang yang kita simpan di bank, cebakan mineral di dalam perut bumi tidak menghasilkan bunga apapun.” (Hal:224)
Tesis diatas jika kita kontekskan pada Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Adalah hal yang takkan lepas dari anasir perdebatan panjang nan memusingkan. Satu sisi, kekayaan alam di indonesia harus di eksplorasi dengan tujuan kemakmuran rakyat. Sisi lain, apakah benar jika eksplorasi kekayaan alam dilakukan berdampak besar pada masyarakat, ataukah hanya untuk segelintir golongan?
Lebih lanjut lagi, perdebatan ini akan mengarah pada Daya Tampung dan Daya Dukung wilayah ekplorasi. Apakah ada jaminan tentang kelestarian alam berkelanjutan saat hadirnya industri pertambangan?
Untuk menjawabnya, Penulis dalam hal ini ingin mengajukan beberapa data penting dari buku ini, dan sebagai komparasi Penulis akan ajukan beberapa data mengenai data-data mengenai pertambangan yang didapat dari literatur lain.

Buku biografi yang berjudul Soetaryo Sigit (Membangun Pertambangan Untuk Kemakmuran Indonesia) yang ditulis oleh Ratih Poeradisastra dan Bambang Haryanto ini menggambarkan cukup komprehensif tentang sejarah dan dinamika dari zaman ke zaman mengenai pertambangan nasional dalam bingkai perspektif; kontribusi Soetaryo Sigit.

Dua puluh tahun setelah indonesia merdeka, sektor pertambangan tidak berkembang secara signifikan, kecuali minyak dan gas bumi. Peninggalan Belanda berupa data mengenai tempat-tempat di indonesia adalah modal awal bagi pengenembangan kegiatan pertambangan. Untuk pengusahaannya masih digunakan peraturan perundang-undangan warisan belanda: Indische Mijnwet. Minjwet diganti dengan UU RI Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan. Perpu itu menganut ekonomi berdikari, tidak memperdulikan perkembangan pertambangan dunia. Penanaman Modal Asing dalam pertambangan sama sekali ditutup, sesuai dengan UU No 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing yang berlaku saat itu. (Hal:231)
Berbicara mengenai pertambangan, setidaknya Negara harus memiliki konsep kesiapan yang matang diantaranya 5M; Man (Orang), Money (Modal), Method (Metode), Machine (Alat) dan Material (Materi). Indonesia hanya sebagai negara berkembang hanya memiliki 1M yakni Material bahan tambang. Bila harta karun bahan tambang hanya dibiarkan mengeram bisu didalam perut bumi tenfu tidak akan bermakna apa-apa. (Hal:224)
Maka dari itu, seiring dengan pergolakan politik pada tahun 1965 -yang melahirkan Pemerintahan orde baru- dengan semangatnya merombak secara besar-besaran politcal will Pemerintahan disektor pertambangan. Terbukti saat itu lahir Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I), dimana sektor pertambangan menjadi anasir penting. Keluarnya TAP MPRS No XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan juga sebagai bukti tentang babak baru tambang, yang berisi; Pertama, Kekayaan potensial yang terdapat dalam alam indonesia perlu digali dan diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi yang nyata. Kedua, Potensi modal, teknologi dan keahlian luar negeri dapat dimanfaatkan untuk penangulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan indonesia. Ketiga, dengan memingat keterbatasan modal dalam negeri, maka perlu segera ditetapkan Undang-Undang tentang modal asing dan modal domestik.

Berbeda dengan semangat ekonomi berdikari di zaman sebelumnya, Kabinet Ampera yang dibentuk pada Juli 1966 terpilihlah Ir. Slamet Branata menjadi Mentri Pertambangan, Soetaryo Sigit ditunjuk saat itu sebagai Ketua Penyusunan Naskah RUU Pertambangan Indonesia. Sigit dan Penyusun lain melakukan reformasi besar bagi (seiring dengan situasi ekonomi yang mendesak) dunia pertambangan, minyak bumi dan gas bumi.

Pedoman penyusun RUU ini antara lain peranan perusahaan negara tetap diutamakan, tetapi pertambangan di indonesia harus terbuka lebar bagi masuknya Penanaman Modal Asing (Hal:233). UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing terbit pada 10 Januari 1967 jo UU Nomor 78 Tahun 1958. Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa; ”Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar Kontrak Karya (KK) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Pelibatan Investor dalam konsep awal menengai KK pada awalnya bukan berarti Investor kemudian mempunyai kuasa penuh terhadap kekayaan alam indonesia, melainkan konsep KK ini kemudian dijadikan pegangan investor agar modal besar yang sudah dikeluarkan bisa memberi keuntungan. Dari itulah KK disebut sebagai jalan tengah antara negara memiliki kuasa penuh atas kekayaan sumber daya alam negeri dan kepentingan investasi.

Dilain sisi, Soetarto Sigit pada tahun 1966 ditunjuk sebagai Ketua Panitia Teknis Perundingan Kerjasama Luar Negeri (PTKLN) Sektor Pertambangan yang bertugas untuk mempromosikan investasi pertambangan dan merundingkan kontrak-kontrak untuk investasi penanaman modal asing dan pertambangan indonesia.

Selang tiga bulan ditertbitkannya UU PMA yang baru, antara Freeport Sulphur Company (FSC) dan Pemerintah Indonesia yang diwakili Departemen Pertambangan, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, Bank Indonesia Pada 5 April 1967 berhasil menandatangi Kontrak Karya Pertambangan Freeport. Dengan rincian juru runding saat itu antara lain Soetaryo Sigit, Chris Situmorang, Soetjipto, M.L Manu, Ridwan Machmud dan Sutojo. Kontrak Karya tersebut merupakan generasi pertama pemanfaatan modal asing dizaman orde baru yang masih menguntungkan Investor. (Hal 248)

Dalam kurun waktu 1967 sampai 1998 investasi dibidang pertambangan meningkat pesat. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi tujuh kali perubahan kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut isi kontrak, khususnya terkait dengan keuangan dan perpajakan yang langsung berpengaruh terhadap kegiatan pertambangan. Pemerintah saat itu konsisten mempertahankan Kontrak Karya sebagai lex specialis: kesepakatan dalam Kontrak Karya tidak akan diubah-ubah, kecuali dikehendaki kedua pihak, setiap generasi Kontrak Karya memiliki suatu rezim kuangan dan perpajakan yang berbeda-beda. (Hal:255)

Sebagai muara dari itu, kini situasi dan kondisi di Freeport menuai banyak permasalahan, utamanya di sektor upah Buruh. Produksi film Watchdoc yang berjudul Alkinemokiye: From Struggle Downs New Hope (2014) setidaknya menayangkan banyak data dan fakta mengenai ketimpangan ekonomi yang terjadi pada buruh disana. Basic Salary Of Freeport Employe (Upah Pokok Karyawan Freeport 2010) membagi jenjang karir karyawan freeport disana dibagi menjadi 24 kategori dengan rincian tingkatan berdasarkan kemampuan, tingkatan A: Master, B: Spesialis, C-F: Kompetensi Dasar. Adapun besaran gajinya, tingkatan A5 (tertinggi) dengan gaji 5.517.000 dan F1 (terendah) dengan gaji 3.610.000, dari 24 kategori perbedaan gajinya tak lebih dari 200.000. Sementara di lain sisi, total pendapatan Pemimpin Freeport James M Raffet di Amerika memiliki pendapatan gaji 3 juta Dollar per tahun atau rata-rata 27 Milyar perbulan. Jika dikomparasikan antara gaji terendah buruh dengan gaji pimpinan Freeport mencapai 1:545 perbulannya. Dari itulah, sebanyak 8000 karyawan Freeport menuntut kenaikan upah kerja dengan memakan korban sedikitnya 11 kontraktor dan karyawan tewas menjadi korban penembakan misterius.

Dari data diatas, penting digaris bawahi bahwa pemafaatan modal asing perlu dipikirkan ulang tentang kemanfaatannya untuk pembanguanan ekonomi berkelanjutan. Tentu, pemerintah harus memiliki mekanisme check and balance terkait hadirnya modal asing, jika tak ingin ada ketimpangan ekonomi kelas pekerja dan investor. Sisi lain Pemerintah juga perlu melihat keberlanjutan ekologi disetiap anasir pembangunan ekonomi,

Baik pembangunan berkelanjutan maupun keberlanjutan ekologi adalah dua altternatif yang bisa dipilih untuk diterapkan, kedua alternatif itu mempunyai sasaran yang sama; integrasi ketiga aspek, yaitu aspek pembangunan ekonomi, aspek pelestarian sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Sejauh ketiga aspek itu bisa diintegrasikan secara baik, pembangunan apapun tidak perlu menjadi masalah. (Keraf, 215:2010)

Sebagai catatan terakhir, buku ini layak dibaca untuk mereka yang ingin mengetahui sejarah panjang pertambangan di Indonesia dari perspektif: kontribusi Soetaryo Sigit.

Popular

To Top