Ekonomi-Politik

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Bentuk “Politik Bebas Aktif” Sesuai Amanah Pendiri Bangsa

Serikatnews.com

JAKARTA,SERIKATNEWS.COM – Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial. Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard AM Haloho mengungkapkan keyakinannya bahwa presiden Jokowi turut memiliki perhatian terhadap agenda reformasi yang belum tuntas.

Terkait dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada 26 Maret 2018, menurut Bernard AM Haloho tujuan lahirnya perpres tersebut adalah untuk mendukung ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja baru dengan adanya investasi. Menurutnya Salah satu isi perpres menyebut, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

Guna meredam serbuan pekerja asing yang menggarap pekerjaan non keahlian, Rumah Gerakan 98 meminta pemerintah memperhatikan beberapa hal;

1. Pemerintah harus melakukan pengawasan, terkait jumlah pekerja asing dan pekerjaan yang dibutuhkan.
Bahwa keberadaan perpres bukan untuk memudahkan masuknya pekerja asing ke Indonesia, melainkan hanya menyederhanakan administrasi. Jadi hal yang berkaitan dengan TKA yang dipermudah itu administrasinya. Karena selama ini administrasinya terlalu berbelit-belit, kemudian pengurusannya terlalu lama. Administrasi yang dipermudah itu hanya bagi tenaga kerja asing yang memiliki kemampuan khusus yang tidak ada di Indonesia.

2. Isu serbuan tenaga kerja asing ini merupakan komoditas yang muncul bertepatan dengan tahun politik.
Rumah Gerakan 98 menantang pihak-pihak yang kerap melontarkan isu serbuan tenaga kerja asing ini untuk adu data. Kami meminta tokoh-tokoh di balik permainan isu ini untuk tidak bicara sembarangan karena bisa menyesatkan masyarakat. Mantan Aktivis Famred ini mengingatkan bahwa saat ini Indonesia menjadi bagian ASEAN Free Trade Area (AFTA). Yang artinya menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, pemodalan dan tenaga kerja. Singkatnya, Indonesia menjadi bagian dari globalisasi itu sendiri.”AFTA jangan dilihat sebagai bahaya, tapi sebagai peluang sekaligus tantangan,” ujar Bernard.ia menambahkan, “faktanya, China menguasai surat utang Amerika US$ 1,15 teriliun, apakah otamatis Amerika dicaplok China. Jawaban sudah pasti Tidak. Selain itu, Arab investasi di China mencapai angka 870 teriliyun. Apakah kemudian rakyat China merasa dijajah oleh Arab? Amerika investasi sebanyak Rp 122 triliun ke Singapura, apakah warga Singapura otamatis jadi antek asing?” sambungnya.
Kenyataannya, TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 74.183 orang. Sebanyak 21.271 ribu berasal dari China, disusul Jepang dan lain-lain. Tapi sebagian elit politik yang tidak memiliki program kerja untuk ditawarkan kepada masyarakat, lebih memilih memainkan isu ini untuk kepentingan politiknya.

3. Gerakan Buruh seharusnya menjadi gerakan moral memperjuangkan kesejahteraan buruh tidak terjebak kepada kepentingan politik, kerena selama ini ada indikasi bahwa gerakan buruh telah menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu.
Semangat Perpres No 20 Tahun 2018 mempertegas berbagai sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan TKA. Pepres ini tidak dibawa ke ranah politis, yang bertujuan menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Bernard menekankan, kalau ada pelanggaran terhadap masuknya TKA ke Indonesia, maka pemerintah dan aparat hukum sudah pasti melakukan tindakan tegas.

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi 39 pasal itu memaparkan secara teknis Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas, dan pengurusan perizinannya. Dijelaskan juga dalam Pasal 5 bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia/jabatan tertentu. Dalam Pasal 30 juga diterangkan bahwa ‘Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap tahun kepada menteri. Pasal lain menegaskan pembinaan dan pengawasan TKA secara ketat, juga terkait, sanksi, pembiayaan dan ketentuan lain penggunaan TKA.

Salam Merawat Kebangsaan,

Popular

To Top