Politik Dinasti Probolinggo

2488
Sumber Foto: wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/kota-probolinggo
Sumber Foto: wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/kota-probolinggo

Siapa yang tidak mengenal Hasan Aminuddin alias (Cak Hasan). Ia pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo dua periode yakni 2003-2008 dan 2008-2013. Ia juga pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Probolinggo periode 1999-2003. Hasan adalah suami dari Bupati Probolinggo yang menggantikannya, Puput Tantriana Sari.

Kekuasaannya pun seolah tak rela digantikan, dalam sejarah di Indonesia itu kita sebut rezim “orde baru” rezim otoriter, hampir mirip, cuman beda skala saja dan waktu. 15 tahun kekuasaan di eksekutif, ini bukti Cak Hasan mampu merawat dan melestarikan “dinasti politik” tentu dengan berbagai varian yang di gunakan, untuk mempertahankan. Cak Hasan ikut tabiat Nicollo Machiavelli, menjadi singa dan rubah, untuk keberlangsungan kekuasaan dinasti politiknya.

Dinasti politik seperti Sri Hartini Bupati Klaten, berujung pada korupsi, dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah juga berakhir dengan kasus korupsi, tidak berhenti disitu Fuad Amin Bangkalan terseret korupsi.

3 Model Dinasti Politik di Indonesia

Mengutip yang di lansir oleh Liputan6.com, Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, setidaknya ada tiga pola dinasti politik yang ada di Indonesia.

Pertama, menurut Endi polanya berbentuk seperti arisan keluarga. Artinya, satu keluarga secara bergiliran memegang tampuk pimpinan di suatu daerah.

Pola kedua adalah dalam bentuk lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Endi mencontohkan, sang kakak menjadi bupati daerah tertentu, lalu sang adik Ketua DPRD, dan anggota keluarganya yang lain menduduki posisi Kepala Dinas yang strategis.

Pola yang ketiga lintas daerah. Ilustrasinya, satu keluarga memegang jabatan penting di berbagai daerah yang berbeda.

Demokrasi itu kekuasaan ada di tangan rakyat, rakyat di kasih peran yang sangat maksimal untuk menentukan, dan keberlangsungan kesejahteraan. Dinasti politik bagi kesehatan demokrasi, ini jelas negatif, tidak membuka ruang-ruang dialektis untuk berjalannya demokrasi yang sehat, dinasti politik tentu akan membahayakan bagi demokrasi itu sendiri, monopoli kekuasaan, sirkulasi elite, hanya berputar di tempat, buntunya regenerasi pemimpin yang tidak berjalan maksimal, cenderung menyalahkan gunakan kekuasaan, terbukti beberapa dinasti politik, menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baca Juga:  Surat Terbuka Untuk Cak Imin

Cak Hasan sangat hafal dan paham soal teori “Hegemoni” yang di cetuskan Antonio Gramsci, rakyat Probolinggo, di nina bobokkan, dibungkam, tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat minim, buat daya kontrol terhadap berjalannya kekuasaan kurang, berefek pada demokrasi yang tidak sehat.

Siapa yang datang ke Probolinggo, akan menemukan. Banner, Cak Hasan, terpampang di berbagai sudut kabupaten Probolinggo, entah sebagai hiasan atau apa, tidak hanya berlaku di kota Probolinggo, masing-masing kantor kacamatan, desa, bannernya pun terang menderang, pencitraan melalui simbol sangat massif, seakan-akan menjadi sosok tunggul di Probolinggo, yang menjamin kesejahteraan masyarakat umum Probolinggo.

Teknis berkuasanya pun cukup landai, di samping suka turba (turun kebawah), sebagai alat mempertahankan kekuasaannya. Pertanyaannya, adakah kepala desa tidak kenal sama cak hasan? Atau adakah PNS yang tidak takut sama cak hasan? tentu jawaban masyarakat Probolinggo yang mengerti, realitasnya seperti apa. Kondisi di lapangan terjadi seperti apa.

Apakah tidak Ada Ketimpangan, di Probolinggo?

Infrastruktur pun tidak merata, kalau boleh saya membagi, “antara timur dan barat” jauh lebih dominan yang di daerah timur mungkin ini salah satu agenda cak Hasan, seperti kacamatan Wonomerto, desa Sumberkare misalnya, infrastruktur yang tidak memadai, dan Air bersih pun susah, contohnya lagi kacamatan Lumbang, desa Palang besi, jalan tidak layak, rusak, tidak hanya bergelombang, tapi juga berlobang.

Akan kah, Masyarakat Probolinggo Butuh Pemimpin Baru?

Kita mengenal istilah “Materialisme Historis” sejarah umat manusia, merupakan pencarian bentuk yang ideal, untuk mencapai sebuah kemajuan umat manusia, kesempurnaan hidup. Melihat perspektif teori kekuasaan negara, atau teori kedaulatan rakyat, tentu ini narasi panjang untuk mencari bentuk sebuah kemaslahatan bersama, dialektika teori yang tak habis-habis untuk sebuah perubahan besar.

Baca Juga:  Betapa Berharganya Seorang Penguasa

Harapan baru, dan pemimpin baru tentu ini sangat di butuhkan untuk sebuah  keberlangsungan regenerasi, dan pencarian bentuk ideal, kasih kesempatan terhadap yang lain untuk memimpin, tentu angin segar untuk masyarakat, karena rakyat butuh inovasi-inovasi terhadap kemajuan di daerah probolinggo. Kita butuh pemimpin-bicaranya dalam konteks ruang lingkup visi pandangan kedepan, dengan tujuan-tujuan visi-misi yang besar dan jauh kedepan, pengelolaan akan melaksanakan program-program berbasis kerakyatan yang ditunjukkan oleh pemimpin daerah.

Menjelang Pilkada serentak 2018, tentu pilihan ada di tangan rakyat Probolinggo, sejauh mana keinginan terhadap pemimpin yang baru, kemerdekaan memilih calon pemimpin tentu berangkat melalui hati nurani, meskipun mekanisme kedaulatan rakyat itu melalui pemilihan langsung, komisi pemilihan umum.

Pemimpin Redaksi SerikatNews.com