Poros Maritim Sebagai Penopang Ekonomi Masyarakat Pesisir Indonesia

60

Poros Maritim Indonesia dapat dipahami sebagai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai “pusat ” kegiatan ekonomi regional dan global dengan memanfaatkan sumber-sumber kelautan. Juga upaya pengejawantahan geostrategi Indonesia dalam pemanfaatan aset-aset kelautan Indonesia baik secara ekonomis dan strategis.

Dalam peringatan hari maritim nasional, DPP GMNI menyorot soal poros maritim sebagai cita-cita, doktrin, agenda dan strategi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Poros Maritim (Maritime Axis) merupakan upaya penggeseran paradigma pembangunan nasional dari land/continental-based society menuju maritime-based society atau bergeser dari paradigma daratan menuju paradigma kelautan.

Robaytullah Kusuma Jaya, Ketua Umum DPP GMNI menyampaikan “kami mengajak masyarakat agar menjadikan suatu kebanggaan berupa mengingat kembali jejak historis yang harus dilakukan sampai generasi mendatang tentang kejayaan kelautan Indonesia, laut yang turut mempersatukan nusantara”.

Selain itu, DPP GMNI juga menganjurkan beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum yang secara tidak langsung agar ikut terlibat dalam mewujudkan poros maritim.

“salah satunya merubah pola konsumsi masyarakat, dari yang biasa memakan daging sapi atau ayam, beralih kepada ikan hasil laut sebagai sumber protein utama masyarakat”, ujarnya.

Hal tersebut perlu dilakukan supaya mengurangi kebutuhan daging sapi oleh masyarakat yang sewaktu langka dapat menyebabkan pemerintah harus melakukan impor daging. Sehingga, harga kebutuhan pangan masyarakat jadi mahal dan mengakibatkan daya beli rendah.

Alimun Nasrun, Ketua DPP GMNI Kelautan dan Perikanan menambahkan, “jika daya konsumsi masyarakat terhadap ikan meningkat, bukan saja menambah kombinasi protein tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir Indonesia”.

DPP GMNI juga menyoroti tentang kekuatan pertahanan maritim nasional dengan melibatkan komunitas nelayan dan pelayar. Artinya nelayan dan pelayar adalah de facto penguasa laut dibandingkan dengan aparat negara. Kekuatan mereka bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan keamanan maritim dan juga menjadikan pilar membangun kembali budaya maritim lndonesia sebagai fondasi.

Baca Juga:  KMP Legundi Rute Surabaya-Lombok Punya Jadwal dan Tarif Baru

Karena melalui reorientasi pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, transportasi laut akan lebih efisien. Sehingga, akan membuat semua produk dari ekonomi daratan (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, dan manufaktur) akan lebih berdaya saing, karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang bakal lebih cepat.

Mencermati atas apa yang terjadi dalam pemerintahan saat ini, DPP GMNI menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menagih janji pemerintah pusat terkait dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya sekedar slogan semata.
2. Pemerintah harus mempercepat pembangunan di daerah Kepulauan dan Tertinggal.
3. Pemerintah harus memperkuat permodalan nelayan dalam bentuk induk koperasi masyarakat pesisir Indonesia.
4. Pemerintah harus mengevaluasi Menteri Koordinator Maritim dan Kementerian terkait lainnya yang gagal menjalanakan Nawacita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.