Projo Mengurai Hoaks Yang dilakukan BPN Prabowo-Sandi Ke Bawaslu

47

SERIKATNEWS.COM – PROJO akan memenuhi panggilan BAWASLU untuk memberikan keterangan atas Laporan Projo kepada Badan Pemenangan Prabowo Sandi pada tanggal 4 Oktober yg lalu.

“Kami akan menjelaskan Perbuatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi yg telah dilakukan dgn terstruktur sistematis dan masif, yang didasarkan atas kebohongan (HOAX). BPN ini telah memainkan peran dengan sangat cantik, Pernyataan yg satu, disambut oleh pernyataan anggota tim lainnya, terus menerus seperti itu, polanya sangat kelihatan, settingannya sangat gamblang, BPN ini jelas2 akan membangun opini dan memprovokasi masyarakat Indonesia. Puncaknya melalui pidato/pernyataan Prabowo yg didampingi anggota BPN lainnya, dimana pernyataan-pernyataan Prabowo telah mendiskreditkan atau telah membangun sentimen negatif kepada calon No. 1 selaku Pemerintah yg berkuasa saat ini,” kata Tim Hukum DPP PROJO, Silas Dutu dan Freddy Alex Damanik melalui keterangan tertulis yang diterima serikatnews.com, Kamis (11/10/2010).

Tim hukum DPP Projo tersebut menyebutkan pernyataan Prabowo dan anggota BPN lainnya yang didasarkan oleh hoaks Ratna Sarumpaet, disengaja untuk mengarahkan masyarakat supaya menilai pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan represif dan tidak peduli perermpuan.

“Pernyataan Prabowo dan anggota BPN lainnya yang didasarkan oleh kebohongan Ratna Sarumpaet, disengaja untuk mengarahkan masyarakat agar percaya bahwa Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang represif, melanggar HAM, Pemerintahan yang tidak perduli perempuan, orang miskin, mengabaikan keadilan dan pemerintahan yang sangat merusak demokrasi.” ucapnya.

Bukti-bukti sudah sangat jelas, rekaman video, kliping media, yang paling menguatkan adalah pengakuan Ratna Sarumpaet dan penetapan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka di Kepolisian RI.

Menurut Tim Hukum DPP Projo ini, semestinya para anggota BPN Prabowo Sandi terkena tindak pidana pemilu, dan harus didiskualifikasi sebagai Caleg, demikian juga Prabowo sebagai Capres juga harus dikenakan tindak pidana pemilu.

Baca Juga:  Polewali Mandar Krisis Air Bersih

“Para anggota BPN Prabowo-Sandi ini sebagian besar juga adalah calon legislatif, seperti Fadli Zon, Hanum Rais, Ferdinan Hutahaean, dll. Oleh karena itu, mereka semua harus terkena tindak pidana pemilu, dan harus didiskualifikasi sebagai Caleg, demikian juga Prabowo sebagai Capres juga harus dikenakan tindak pidana pemilu bila perlu juga harus didiskualifikasi sebagai Capres, karena sebagai masyarakat Indonesia kita malu mempunyai Capres yg telah merusak tatanan masyarakat dgn menggunakan HOAX sebagai bahan untuk mendiskreditkan lawan politik, sedari awal kita telah sepakat tidak akan menggunakan HOAX dalam berkampanye, namun Prabowo dan BPN masih saja melakukannya, dan kami yakin mereka akan terus melakukan HOAX apabila penegakan hukum tidak tegas terhadap pelanggaran yg mereka lakukan sekarang,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Projo tetap akan terus mendesak dan mengawal penegalan hukum terhadap kasus Hoaks ini, sebab hoaks adalah perbuatan yg merusak demokrasi, dapat mengadu domba masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI, dan perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 280 UU tentang PEMILU.

“Projo akan terus mendesak dan mengawal penegakan hukum terhadap kasus HOAX ini, karena HOAX adalah perbuatan yg merusak demokrasi, dapat mengadu domba masyarakat dan mengancam keutuhtegasnya,” tegasnya.