Razia Buku dan Penghinaan Terhadap Intelektual

176

Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya. Maka pastilah bangsa itu akan musnah (Milan Kundera)

Mengapa manusia takut pada buku? Mengapa aparat takut pada buku? Mengapa kekuasaan begitu anti terhadap pemikiran? Ini pertanyaan ini selalu hadir dalam setiap konteks historis kehidupan bangsa Indonesia. Perjalanan dari bangsa terjajah hingga merdeka pada tahun 1945 juga tidak luput dari tindakan represif polisi Hindia Belanda yang melarang, menyita dan membakar buku-buku yang di anggap melawan pemerintah kolonial. Bangsa kolonial ingin agar masyarakat Indonesia saat itu tetap hidup dalam arus kebodohan. Proses pembodohan ini memang sengaja di pelihara agar seluruh masyarakat Indoesia tetap dalam kendali penjajah. Peristiwa semacam ini hanya akan di lakukan demi mempertahankan kekuasaan dan monopoli pemikiran manusia. Kini pertanyaan kembali mengemuka dengan peristiwa razia buku-buku oleh aparat. Kali ini di Padang, Sumatera Barat, Selasa (8/1/2019) sore. Beberapa pekan sebelumnya penyitaan buku-buku bertema kiri juga terjadi di Kediri, Jawa Timur.

Kita menyaksikan dengan sombongnya aparat berdalih demi keamanan Negara menyita semua buku-buku. TNI terutama angkatan darat adalah alat Negara yang bertugas menjaga keamanan Negara. Bagaimana mungkin angkatan darat yang memiliki kekuatan begitu besar takut terhadap buku-buku? Tindakan tersebut merupakan pembodohan yang sengaja di desain agar masyarakat Indonesia tetap dalam kungkungan kebodohan. Amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru di langgar oleh aparat keamanan. Sebab hanya dengan ilmu pengetahuan kehidupan masyarakat dapat terbebas dari kebodohan dan penipuan. Pelarangan demi pelarangan yang di lakukan oleh aparat terhadap peredaran buku-buku yang di anggap sebagai penyebar paham komunis juga melanggar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan. Ini adalah bukti kemunduran demokrasi. Tindakan pembredelan, penyitaan dan razia buku-buku adalah tindakan bodoh yang melawan nalar kritis manusia. Nalar kritis manusia semakin di pertajam apabila akses terhadap literasi tidak di batasi oleh siapapun termasuk Negara. Sebab ilmu pengetahuan adalah sumber keberlangsungan manusia dan Negara.

Baca Juga:  Optimisnya Serikat Buruh dan Apatismenya buruh

Penyakit Anti Intelektual

Tindakan pelarangan buku-buku ini bukan saja terjadi sekarang di alam demokrasi sontoloyo semacam ini. Jika di tilik dari sejarah perkembangan masyarakat Indonesia. Pelarangan, pembredelan dan membakar buku-buku sudah ada sejak zaman kerajaan, kolonial Belanda, Jepang dan orde baru. Pada masa pendudukan bangsa kolonial memiliki kepentingan agar kebodohan masyarakat di pelihara guna melanggengkan penghisapan, pencurian dan perampokan kekayaan Indonesia tanpa ada perlawanan berarti. Tetapi jika cara-cara kolonial ini masih tetap di pertahankan di saat ini dengan dalih keamanan Negara sungguh-sungguh merupakan penghinaan terhadap intelektual. Penyakit anti intelektual yang menggerogoti aparat keamanan Negara harusnya tidak bisa di pertahankan lagi demi alasan apapun termasuk dengan dalih keamanan Negara.

Hukum kita mengatur razia buku atau pengamanan barang-barang cetakan secara sepihak tak lagi diperbolehkan sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 20/PUU-VIII/2010 yang mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Artinya bahwa tindakan aparat yang merazia buku-buku tersebut jelas merupakan tindakan sewengan-wenang dan bertentangan dengan keputusan MK. Sebab proses merazia buku-buku harus melalui proses peradilan. Tidak bisa dilakukan tanpa proses pengadilan terlebih dahulu. Aparat tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata “ di duga” dan “dugaan” dalam merazia buku-buku, hal yang menunjukan kedangkalan berpikir aparat untuk melanggengkan kesewenang-wenangannya. Peristiwa ini menunjukan aparat keamanan terlalu paranoid dan bisa jadi belum membaca buku-buku yang di sita tersebut, maka saran saya agar aparat jangan lupa membaca agar tidak terlihat dungu di depan publik.

Omong kosong tersebut harus di hentikan, jika masih tetap di pelihara maka budaya literasi yang semakin berkembang saat ini akan mengalami kemunduran. Tindakan-tindakan represif aparat keamanan Negara secara terang-terangan ini merupakan cara-cara orde baru yang terus di pelihara untuk menakut-nakuti masyarakat. Kita tidak lagi hidup dalam belenggu orde baru tetapi cara-cara yang di lakukan aparat ini mencerminkan perilaku aparat Negara masa orde baru yang anti terhadap ilmu pengetahuan, suka sweeping, razia dan membakar buku-buku terutama buku-buku tentang marxisme, leninisme dan komunisme. Marxisme sesungguhnya bagian dari ilmu pengetahuan. Kajian-kajian filsafat, sosilogis, antroprologis, ekonomi, politik dan ilmu sosial justru menggunakan kajian marxisme sebagai landasan berpikir.

Baca Juga:  Koalisi Gemuk Tidak Menguntungkan Jokowi

Tidak bisa kita menghilangkannya begitu saja. Apa jadinya jika ketiadaan kajian marxisme di hapus dari peredaran ilmu pengetahuan? Kelak kita akan mengalami kemunduran berpikir, sebab nalar kritis manusia hanya bisa di asa dengan beragam ilmu pengetahuan termasuk kajian marxisme sebagai bagian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahun ini jelas sangat berguna bagi perkembangan masyarakat dan keberlangsungan suatu bangsa. Seharusnya kajian-kajian Marxisme mengisi ruang-ruang akademik sebagai cabang ilmu pengetahuan. Bahkan Marhaenisme ajaran Bung Karno justru mewajibkan setiap orang agar mengerti ajarannya minimal menguasai dual hal pokok yakni ilmu marxisme dan kondisi objektif Indonesia. Jika marxisme sebagai pisau analisis di tiadakan dalam jagat pengetahuan Indonesia maka hilanglah nalar kritis manusia terhadap proses penghisapan, penindasan dan perampokan yang melanggeng dengan sangat leluasa di republik ini.

Menanggapi tindakan aparat yang merazia dan penghancuran buku-buku, saya berpendapat bahwa tindakan merazia buku-buku dengan alasan apapun merupakan tindakan bodoh. Dalam konteks saat ini kita sebagai anak bangsa wajib memperbanyak literasi dengan beragam ilmu pengetahuan termasuk dengan kajian-kajian marxisme. Sebab tanpa kebebasan mengakses ilmu pengetahuan di ruang publik kita justru kembali pada masa militerisme orde baru.

Aktivis GMNI Malang