Revolusi Digital 4.0 dan Solusi Ketenagakerjaan

205

SERIKATNEWS.COM– Menindaklanjuti peluncuran revolusi industry 4.0, forum Merdeka Barat 9 (FMB-9) yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo pagi ini menghadirkan Menperin Airlangga Hartarto, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Leonard Tampubolon dan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans Bambang Satrio Lelono untuk mendalami langkah nyata implementasi ‘Making Indonesia 4.0’ atau disebut revolusi industry 4.0.

Revolusi ini diprediksi menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi, dimana Indonesia sebelumnya telah berhasil membangun siklus ekonomi yang sehat hingga mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dalam diskusi FMB-9 yang digagas Kemenkominfo, paparan makalah Menperin Airlangga Hatarto menyebutkan dalam 15 tahun terakhir, tenaga kerja Indonesia menempati posisi 4 terbesar dunia dengan terus tumbuh hingga 30juta. Pada kurun waktu yang sama jumlah belanja konsumen naik 8x dan turut turun berkontribusi 55% terhadap PDB Nasional. Hal ini jelas memicu investasi dengan naiknya pembentukan modal bruto hingga 13x (dari 22% ke 34% PDB). Sementara untuk aktivitas korporasi, kapitalisasi pasar di BEI mencapai USD 500 miliar pada kurun waktu 15 tahun terakhir.

Baca Juga: Bonus Demografi dan Perubahan Iklim Industri

Latar belakang ekonomi ini menjadi momentum yang tepat untuk Indonesia segera memulai revolusi Industri 4.0, dengan harapan akan membawa Indonesia pada posisi top 10 ekonomi dunia 2030. Pemerintah memperkirakan manfaat implementasi revolusi industri ini akan meningkatkan pertumbuhan PDB riil dari baseline 2018-2030 per tahunnya sebesar 1-2%, juga menambah kontribusi manufaktur pada PDB dari 16% menjadi 25% pada 2030. Tak hanya itu, peluang lapangan pekerjaan baru juga akan tercipta, setidaknya mencapai 32-44 juta pada 2030, dan Indonesia memungkinkan akan sepenuhnya menyerap 30 juta angkata kerja.

Baca Juga:  Ahmad Muqowwam, Kandidat Potensial Bakal Calon Gubernur Jateng 2018
Foto: Diskusi Peluncuran Revolusi Industry 4.0, Forum Merdeka Barat 9 (FMB-9)

Namun revolusi besar-besaran ini bukan tak menyisakan kekhawatiran akan adanya jenis-jenis pekerjaan yang akan ditinggalkan. Data Barenbang Kemenaker 2018 menyebutkan jenis pekerjaan seperti tenaga penjualan, teller perbankan, customer service, operator call center, mandor, technical support dan beberapa yang lainnya tak lama lagi akan ditinggalkan. Dengan adanya revolusi industri, maka kebutuhan tenaga kerja akan bergeser ke jenis pekerjaan baru seperti web developer, big data analyst, game developer, social entrepreneur, crowd funding specialist dan lain sebagainya.

Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompatibel dengan kebutuhan industri digital ini, Kemenakertrans mempersiapkan beberapa program diantaranya skema pelatihan/pendidikan vokasi–pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu–melalaui Balai Latihan Kerja (BLK) dan program pemagangan. Target utama pendidikan vokasi ini adalah angkatan kerja baru, dimana tiap tahunnya Indonesia memiliki 2juta angkatan kerja baru kualitas rendah atau mismatch (pekerjaan tidak sesuai dengan background pendidikan).

Tentu pemerintah akan melibatkan pihak lain untuk mempersiapakan tenaga kerja siap pakai ini, salah satunya pihak swasta dengan program LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) mereka, yang menyediakan kurikulum baru sesuai dengan kebutuhan industri digital. Selain itu pemerintah juga menggandeng pihak industri sendiri agar menyiapkan training center dan program masifikasi pemagangan. Untuk program pemagangan ini sendiri, Kemenaker menargetkan setidaknya 4000 perusahaan akan menyelenggarakan program magang mulai tahun 2019 dengan peserta mencapai 400.000 orang.

Lalu, bagaimana dengan tenaga kerja lama yang profesinya terancam tereliminasi? Untuk itu digagas program upskilling dan reskilling (peningkatan mutu keahlian), dimana tenaga kerja lama juga akan menjadi peserta pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini memerlukan waktu kurang lebih 3-6 bulan, maka diharap akan ada kebijakan sosial baru yang digagas seluruh stakeholders terkait yang akan membentuk lembaga pembiayaan atau skills development fund. Lembaga pembiayana ini penting untuk membiayai pelatihan vokasi, juga memberikan bantuan kepada peserta agar mereka tetap bisa membiayai keluarga masing-masing selama pelatihan berlangsung dan juga memberikan subsidi upah.

Baca Juga:  Eva Sundari: Memperjuangkan Kepentingan Konstituen Melalui Mekanisme 3 Pilar Organisasi

Keseluruhan proses balai pelatihan vokasi dan up/reskilling ini akan membuka pasar kerja dan wirausaha baru dimana pemerintah akan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka merekrut angkatan kerja lulusan BLK Vokasi, meskipun ada diantara mereka belum memiliki pengalaman kerja.

Video Journalistic and Communication Enthusiast. Former News Presenter, part time freelancer and full time Millennial Mom.