Siapkah Rakyat Indonesia Menghadapi Perubahan?

648

Bagi mereka yang tidak mau menerima perubahan Indonesia, pasti jawabnya “Tidak”.

Orang-orang ini saya katagorikan dalam 2 kelompok orang:
1. Orang-orang yang TAHU PERSIS bahwa setiap perubahan itu akan meminta pengorbanan dan biaya.
2. Orang-orang yang TIDAK TAHU bahwa setiap perubahan itu perlu pengorbanan dan biaya.

Saya kupas, kelompok orang yang pertama.

Ketika Jokowi menjawab tuntutan rakyat untuk membawa perubahan pada Indonesia, dengan lantang Jokowi jawab, “Okey! Saya akan rubah Indonesia!” Nah, ketika Jokowi menyanggupi tuntutan mereka, kelompok orang pertama ini langsung gemetaran karena perubahan yang dilakukan Jokowi termasuk penegakan aturan.

Hukum yang biasa mereka mainkan, sekarang sulit untuk dipermainkan. Kesulitan demi kesulitan karena harus mengikuti aturan, membuat kelompok pertama ini akhirnya menolak akan adanya perubahan.

Usaha yang biasanya dijalankan dengan mudah karena dilatarbelakangi untuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, membuat mereka harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Contoh yang cukup menggemparkan adalah ketika Menteri Kelautan menerapkan larangan penggunaan alat tangkap Cangkrang dan pelarangan transshipment ditengah lautan. Mereka berusaha membatalkannya dengan menghasut dan mengerahkan para nelayan untuk turun kejalan memprotes pelarangan cangkrang.

Tapi bukannya, Susi Pudjiastuti, kalau dia harus kalah karena argumentasi Kementerian KKP cukup kuat.

Sementara, apa yang terjadi dengan kelompok kedua?

Kelompok kedua disini oleh orang-orang yang umumnya tinggal diperkotaan dengan penghasilan yang pas-pasan.

Ketika Jokowi mencabut subsidi BBM dan subsidi subsidi lainnya, lalu memindahkan penggunaan uang Negara ini pada aktivitas Negara yang lebih produktif, jelas, dampak nyata yang langsung dirasakan rakyat perkotaan, khususnya di pulau Jawa adalah kenaikan harga.

Mereka tidak pernah berpikir bahwa berpuluh tahun rakyat Indonesia yang tidak dipulau terluar dan terjauh dari pusat pemerintahan, harus membeli semua barang kebutuhan dengan harga berlipat-lipat lebih mahal.

Baca Juga:  Jokowi-Moeldoko: Menjawab Tantangan Indonesia Maju

Sering sekali kita temui keluhan-keluhan masyarakat yang akhirnya mengatakan “Menyesal saya sudah memilih Jokowi. Harga-harga menjadi mahal!” tanpa mereka berpikir sedikitpun bahwa saudaranya yang ada di Papua misalnya, berpuluh tahun membeli harga bensih 15 kali lebih mahal dari harga bensin di pulau Jawa.

Mahal atau murahnya suatu barang, sangat tergantung dari besar atau kecilnya ongkos pengiriman.

Dipulau Jawa yang infrastrukturnya sudah merata, harga bensin di Banten, sama dengan harga bensin di Surabaya. Dan untuk mengamalkan sila kelima dari Pancasila, Jokowi mengalihkan subsidi BBM pada pembangunan Infrastruktur dipulau lain di Indonesia.

Ketika infrastruktur tertata secara merata, maka pergerakan ekonomipun lambat laut akan menjadi sama diseluruh Indonesia.

Sebenarnya, pemerataan pembangunan ini harusnya menjadi hal yang sangat mudah untuk dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, namanya manusia, beberapa gelintir rakyat dengan sengaja menutup mata dan enggan untuk menerima dan memahami akan arti perubahan. Selama berpuluh-puluh tahun, mereka dimanjakan dengan segala kemudahan dan murahnya biaya hidup.

mimpi untuk melihat Indonesia berubah adalah Indonesia menjadi sebuah Negara yang bermartabat dimata dunia. Dan untuk menjadi Negara yang bermartabat lebih baik dari sebelumnya, Indonesia juga harus merubah system yang ada.

Bagaimana bisa rakyat menuntut perubahan kesejahteraan, perubahan dibidang pendidikan yang lebih mudah diakses, perubahan dibidang jaminan kesehatan dan perubahan-perubahan lain layaknya negara-negara maju, seperti Singapura atau bahkan Eropa, tapi mereka tidak mau berkorban?

Mereka bermimpi bahwa semua perubahan itu harus terjadi tanpa ada satu hal pun dari kehidupan mereka yang berubah.

Tentu saja Jokowi tidak bisa membabat habis APBN Negara dan dilimpahkan seluruhnya pada pulau-pulau yang puluhan tahun sudah ditinggalkan. Perubahan tidak bisa dilakukan secara drastis. Namun, jika pemerataan pembangunan ini dilakukan secara bertahap, maka, berhutang adalah solusi untuk menutupi kekurangaan keuangan untuk menutup biaya.

Baca Juga:  Cinta Ibu untuk Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan

Saya kasih ilustrasinya seperti ini:
Penghasilan bersih saya dari 1 usaha dalam sebulan adalah Rp 20 juta. Padahal saya punya beberapa tempat yang kalau dikembangkan akan memberikan banyak keuntungan. Tapi untuk mengembangkan, uang Rp 20 juta sebulan tidak akan cukup. Lalu saya berpikir, saya akan pinjam uang dari bank pemerintah dengan bunga yang sangat rendah sebesar Rp 500 juta, yang akan saya cicil perbulannya Rp 20 juta selama 3 tahun.

Penghasilan bersih itu adalah sisa setelah seluruh biaya operasional dikeluarkan.

Nah, kalau saya tidak meminjam uang sekarang, sampai kapanpun saya tidak akan bisa mengembangkan usaha saya. Dan kalau saya menabung uang sebulan Rp 20 juta, dalam 3 tahun, tabungan saya sudah Rp 600 juta. Tapi, jika pengembangan usaha saya lakukan 3 tahun kemudian, uang p 600 juta belum tentu mencukupi. Dalam 3 tahun harga-harga sudah naik.Begitu juga dengan gaji karyawan.

Seperti itu saya memahami pembangunan atau pengembangan sarana/infrastruktur di Indonesia.

Jokowi berpacu dengan waktu. Lima tahun tidak akan cukup untuk melakukan pembangunan di seluruh Indonesia, jika uang yang kita punya sebanyak yang kita punya sekarang.

Beberapa cara sudah di lakukan. Kinerja para menteri diawasi langsung oleh Jokowi, korupsi ditekan habis-habisan, pajak digalakkan, pengawasan anggaran yang tepat sasaran diperketat, penyerapan anggaran dikawal, Jokowi sendiri turun ke lapangan.

Berhasilkah dia sampai sekarang? Belum maksimal! Pembangunan tetap masih dirasakan lambat padahal hutang sudah begitu membengkak.

Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah, karena orang-orang yang bekerja di bawah, di daerah-daerah yang sudah menjadi PNS selama belasan bahkan puluhan tahun, masih memiliki mental-mental ORBA yang berpenyakit KKN yang akut.

Jadi, kalau kita rakyat mau Indonesia ini maju, jangan hanya berteriak. Bantu pemerintah mengawasi para pejabat daerahnya. Kewajiban melaksanakan setiap sila dari Pancasila bukan hanya ada dipundak pemerintah, tetapi ada di pundak setiap rakyat Indonesia.