Budaya Literasi; Era Disrupsi dan Politik Reformasi

36
Literasi
Ilustrasi: Sawali

Secara etimologis, istilah literasi berasal dari bahasa Latin ‘literatus’ yang artinya orang belajar. Literasi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan potensi dan keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca, menulis berhitung serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Everything is Digital

Memasuki dekade kedua abad 21, digitalilasi merambah pada setiap aspek kehidupan sehari hari hingga menuju pengelolaan sebuah negara. Negara Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk berpartisipasi dalam euphoria digital. Beberapa tahun yang lalu, mungkin kita sangat bangga melakukan kegiatan berkomunikasi melalui short messege service (SMS) dan telepon genggam dengan pulsa reguler. Sekarang dengan adanya android dengan segudang aplikasi, sepanjang ada connecting internet, dunia bahkan sudah berada dalam genggaman. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan perkembangan teknologi sangat fundamental, hal ini berdampak pada perubahan karakter manusia yang menginginkan segala sesuatu terbentuk dengan spontan.

Dalam pengelolaan suatu negara, pemerintah bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mem-boost kemajuan Indonesia, khususnya dalam pendidikan. Akan tetapi hal ini tidak begitu terlihat jika kita lihat pada kepedulian pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan terutama pada pengembangan literasi masyarakat. Fondasi utama sebuah negara adalah pendidikan. Bagaimana sebuah negara akan maju jika minat masyarakat terhadap baca-tulis sangat rendah? Oleh karena itu, literasi sangat berperan dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Kelemahan minat literasi ini menghasilkan siklus yang biasa di sebut sebagai “lingkar setan”, kebodohan, kemalasan dan kemiskinan seolah tidak pernah usai dalam permasalahan negara. Peningkatan intelektualitas sangat dibutuhkan untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirasa pemerintah perlu merestrukturasi masyarakat melalui penguatan budaya literasi.

Politik dan Budaya Literasi

UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memberikan harapan kepada kita akan berkembangnya budaya literasi, akan tetapi implementasi UU tersebut masih jauh dari harapan. Politik dan budaya literasi kita seolah-olah tidak berkaitan. Seperti halnya elite-elite politik yang tidak pernah peduli terhadap budaya literasi. Saat ini diskusi-diskusi anggota Dewan lebih banyak tertuju pada persoalan ekonomi, skandal politik, korupsi, transportasi sampai pada kehidupan pribadi masyarakat sebagaimana yang tertera pada RUU baru yang akhir-akhir ini menjadi pemicu adanya perpecahan antara elite politik dan masyarakat khususnya mahasiswa.

Baca Juga:  Menang atau Kalah, Tetap Pancasila

Budaya literasi sejatinya sangat membutuhkan dukungan politik dari kalangan pemerintah dan DPR. Budaya literasi ini menunjukkan bagaimana masa depan bangsa. Tingginya kualitas suatu bangsa sama seperti tingginya minat baca penduduk di negara tersebut. Semakin tinggi minat bacanya, semakin tinggi pula kualitasnya. Karena itu, budaya literasi ini perlu mendapatkan perhatian serius. Selama ini dukungan pemerintah terhadap literasi masyarakat bersifat temporer, baru terlihat ada perhatian jika peringatan hari tertentu seperti Hari Aksara Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap budaya literasi seolah tidak serius, terkesan seperti pencitraan semata.

Pada hasil survei UNESCO, indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, hanya ada satu orang dari 1000 penduduk yang masih ‘mau’ membaca buku secara serius (tinggi). Penelitian Taufiq Ismail pada tahun 1996 menemukan perbandingan tentang budaya baca di kalangan pelajar, rata-rata lulusan SMA di Jerman membaca 32 judul buku, di Belanda 30 buku, Rusia 12 buku, Jepang 15 buku, Singapura 6 buku, Malaysia 6 buku, Brunei 7 Buku, sedangkan Indonesia 0 buku.

Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah terlihat adem ayem saja dengan kemerosotan budaya literasi masyarakat. Coba kita berkaca kepada Amerika Serikat, pada masa Presiden Clinton, diadakan program “America Read Challenge” setelah ditemukan fakta bahwa anak-anak usia SD belum banyak yang lancar membaca. Pemerintah Clinton juga menemukan fakta bahwa sedikit warga dewasa AS yang berkunjung ke perpustakaan dan toko buku setelah lulus sekolah menengah dan perguruan tinggi. Lembaga National Endowment Arts dibentuk untuk mengadakan riset budaya literasi di Amerika. Sementara itu, Inggris membentuk National Literacy Trust untuk mempromosikan budaya literasi kepada generasi muda dan dewasa. Rendahnya minat baca generasi muda Inggris sudah menggelisahkan elit-elit politik negeri itu, karena elite-elite politik itu memahami bahwa fondasi utama terbentuknya negara maju adalah membekali generasi dengan segudang pengetahuan berupa literasi yang akan menyongsong peradaban dalam melewati era disrupsi yang terus berubah secara fundamental.

Baca Juga:  Jejaring Sosial Sebagai Salah Satu Strategi Mengabarkan Kebaikan

Jika kita kembali melihat pada sejarah, sebenarnya isu budaya literasi sudah ada sejak masa orde lama. Sejumlah anggota DPR yang dibentuk oleh Soekarno menaruh perhatian pada perkembangan budaya literasi, akan tetapi karena adanya hingar bingar politik, membuat literasi menjadi terpinggirkan dari perhatian publik. Pada masa orde baru pun begitu, pada tahun 1973 Indonesia juga telah mengalami krisis buku, di mana tak satu pun buku terbit, rezim baru ini sama sekali tidak punya minat terhadap intelektualisme. Akan tetapi harapan kembali muncul saat masa reformasi, berbagai macam buku telah diterbitkan, setelah sempat mem-booming, dunia perbukuan pun kembali mengalami keterbelakangan, karena mahalnya harga buku dan rendahnya minat baca masyarakat yang dituding sebagai biang keladi keterbelakangan lesunya perbukuan di Indonesia. Lagi-lagi perhatian ini bersifat temporer. Hangat-hangat tahi ayam.

Lalu bagaimana dengan pemerintah sekarang? Semua elite politik hampir tidak pernah kelihatan membaca buku, mereka tidak pernah benar-benar menaruh perhatian serius terhadap perkembangan budaya literasi, mungkin buku dianggap tidak lebih penting daripada nasi dan roti. Selain itu, dalam konferensi pers ketika kita mendengar argumentasi-argumentasi para elite politik dalam memecahkan suatu masalah, misalkan mengenai RUU yang memicu banyak kontroversial, argumen yang dipublikasikan pun banyak yang dianggap tidak masuk akal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi suatu masalah, argumen mereka sangat dangkal, tak terlihat mempunyai intelektual yang memadai sehingga mahasiswa turun ke jalan memenuhi tuntutan terhadap DPR untuk segera menghentikan pengesahan RUU tersebut.

Melihat kondisi ini, budaya literasi Indonesia dalam kondisi kritis. Mengapa pemerintah tampak tenang-tenang saja? Tidakkah mereka membaca kabar berita dan data statistik mengenai keadaan masyarakat minim terhadap minat baca-tulis? Perlukah ada RUU mengenai kewajiban setiap masyarakat Indonesia mengembangkan literasi? Kenapa hal ini tidak pernah terpikirkan. Agaknya mereka juga tidak terlalu peduli pada nasib budaya literasi di Indonesia. Sudah saatnya kita berpikir bahwa suatu negara tidak akan maju tanpa ada keinginan untuk maju. Dibutuhkan orang-orang yang berintelektual tinggi dalam menstabilkan dan memajukan suatu bangsa. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa intelektualitas dapat diperoleh salah satunya dengan kegiatan literasi. Maka sangat dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat untuk ikut mengadakan perubahan, terlebih pada era disrupsi ini. Era perubahan menjadi suatu inovasi yang lebih berbasis teknologi. Segala aspek ilmu pengetahuan sangat mudah untuk diakses dan dipublikasikan. Jika kita menginginkan suatu perubahan, maka jadilah perubahan tersebut. Mari membaca dan menulis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki intelektualitas dan berintegritas.