Sumber : unnes.ac.id

Oleh Peter Kasenda*

Dalam tulisan “Nasionalisme, Islamisme dam Marxisme“ (1926/1927) di Indonesia Muda, Soekarno menegaskan yang pertama-tama  perlu disadari adalah alasan utama para kolonialis Eropa datang  dan menjajah bangsa Asia selama berabad-abad bukan untuk menjalankan kewajiban luhur tertentu, tapi karena alasan ekonomi. Dalam pidato pembelaan Indonesia Menggugat, Soekarno menegaskan bahwa kolonialisme menyebar ke seluruh muka bumi yang mungkin membawa pengetahuan, perkembangan dan peradaban kepada bangsa-bangsa yang tertinggal. Tetapi bukan itu  tujuan dari kolonialisme. Tujuan dasarnya adalah keuntungan. Tahun 1800, VOC dibubarkan dan klaim wilayah di Nusantara  diserahkan kepada pemerintah Belanda yang secara bertahap mampu menganeksasi wilayah jajahannya selama hampir 200 tahun, tapi gagal mendominasi seluruh kerajaan yang ada di Nusantara ini. Di saat yang sama,  Raja Belanda melarikan diri ke Inggris untuk menghindari pasukan Napoleon tahun 1795. Tahun 1808, pemerintahan Napoleon di Belanda mengirim HW Daendles  menjadi Gubernur Jenderal di Jawa (1808 – 1811). Tindakan ini mengawali intensifikasi  bangsa Eropa yang berujung pada kekuasaan kolonial yang sebenarnya. Sebelum kedatangan Daendles, para penguasa Jawa di Surakarta dan Yogyakarta  menganggap VOC di Batavia sebagai Sekutu. Tetapi Daendles menyatakan bahwa monarki-monarki Jawa ini akan diperlakukan sebagai vasal kekuatan kolonial Eropa.

Daendles adalah pewaris intelektual Revolusi Perancis yang menentang tatanan feodal ancien regime. Menurutnya, para penguasa Surakarta dan Yogyakarta  adalah monarki feodal penindas  yang kekuasaannya harus dikekang. Para aristokrat Jawa senior lainnya – bupati – harus berperan sebagai mesin dalam rezim birokrasi  yang diperintah Eropa, bukan menjadi penguasa feodal terhadap rakyatnya. Ini adalah serangan radikal terhadap harga diri monarki feodal Jawa yang merasa dirinya adalah penguasa kraton yang independen dan bermartabat. Konflik ini menyulut perlawanan terhadap rezim Eropa  tahun 1810 yang dipimpin para bupati senior di wilayah kraton. Pemberontakan berhasil dipadamkan, Daendles pun bergerak menuju Yogyakarta  untuk menghukum Sultan Hamengkubuwono II yang dianggap bertanggung jawab di balik peristiwa ini. Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta dan digantikan dengan putranya Sultan Hamengkubuwono III (1810 – 1811, 1812 – 1814).

Peperangan di negara-negara Eropa juga melebar ke Jawa. Bulan Agustus 1811, Inggris berhasil menguasai Pulau Jawa. Dalam kemelut yang meliputi pengambilalihan kekuasaan oleh Inggris, Sultan Hamengkubuwono II mengambil alih tahta dari puteranya dan memerintahkan pembunuhan terhadap patih yang telah bekerja sama dengan Belanda.  Raja Yogyakarta berharap lebih pada Inggris  daripada Daendles. Tetapi raja Yogyakarta ini salah perhitungan. Orang yang diangkat sebagai Letnan Gubernur – tidak ada jabatan Gubernur Jenderal di bawah pemerintahan Inggris –  adalah Thomas Stamford Raffles. Meskipun keras terhadap  Perancis, Raffles juga anak  ideologis dari Revolusi Perancis. Seperti Daendles, Raffles juga ingin  mengakhiri ancien regime   monarki feodal seperti Yogyakarta. Karena pemerintahan Inggris jauh lebih kuat secara militer daripada pemerintahan Belanda atau pemerintahan Napoleon, para penguasa lokal merasa jauh lebih terancam daripada sebelumnya. Tahun 1812, Inggris menganeksasi Yogyakarta dengan menyerang dan menjarah kraton serta menurunkan rajanya dari tampuk kekuasaan. Yogyakarta menjadi satu-satunya kraton Jawa yang berhasil jatuh ke tangan pasukan Eropa. Ini merupakan penghinaan luar biasa bagi jajaran aristokrat Jawa. Kraton dijarah, isi perpustakaan dan arsipnya dicuri dan uang dalam jumlah besar disita. Sultan Hemengkubuwono II kembali diturunkan dari tahta dan diasingkan ke koloni Inggris di Penang. Puteranya kembali menggantikannya bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono III.

Ketegangan pun mencuat ketika Inggris semakin intensif mencampuri kehidupan orang Jawa, bahkan  lebih parah daripada yang pernah dilakukan Belanda. Seperti Daendles, Raffles menganeksasi wilayah Yogyakarta yang sangat luas. Di daerah-daerah yang dikontrol secara langsung oleh rezim kolonial, pajak dipungut dengan cara yang memberatkan masyarakat lokal. Raffles juga memperkenalkan pajak tanah yang didasarkan pada asumi rezim kolonial  Eropa  berhak atas tanah dan pajaknya  secara keseluruhan dari siapa pun yang menggunakannya. Semua ini mengarah para revolusi kolonial radikal  yang dari sudut pandang Batavia bertujuan menyelamatkan orang Jawa dari bangsawan lokal. Tahun 1814 – 1815, Susuhunan Pakubuwono IV merencanakan pemberontakan dengan bekerja sama dengan para prajurit Sepoy India yang dibawa Inggris ke Jawa. Tetapi rencana ini bocor, para pemimpin pemberontakan Sepoy dieksekusi atau dipenjara. Nasib Raja Surakarta ini  lebih beruntung  tidak diturunkan dari tahtanya.

Dalam penulisan sejarah penjajahan, Raffles tercantum sebagai seorang pembaharu  yang hebat dengan menunjukkan perhatiannya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal sebagai tanggung jawab pemerintah. Tindakannya memasukkan sistem pajak tanah meletakkan dasar bagi pembangunan perekonomian selanjutnya. Perhatiannya pada desa sebagai unit administrasi  penjajahan yang utama dan melanjutkan prinsip Daendles  untuk memperlakukan para pejabat Jawa sebagai bagian dari mesin birokrasi pemerintah. Tetapi kesejahteraan rakyat yang menjadi perhatian utama pemerintah kolonial  hanya sekedar teori di zaman Raffles  dan jarang sekali dilaksanakan sampai akhir abad XIX. Daendles dan Raffles merupakan tokoh penting dalam sejarah Nusantara sebagai pencetus revolusi penjajahan yang menuntut  pelaksanaan kedaulatan  dan kekuasaan administrasi di seluruh Jawa. Tahun 1816, Jawa dan pos-pos Nusantara lainnya dikembalikan kepada Belanda sebagai bagian dari penyusunan kembali secara menyeluruh  urusan dengan Eropa pasca perang Napoleon. Untuk membangun reputasinya, Raffles bekerja keras seumur hidupnya dan lewat tulisan-tulisannya menghasilkan legenda historis mengenai administrasinya di Jawa dan keberhasilan terbesarnya mendirikan Singapura. Raffles dinilai lebih berdasarkan kata-katanya daripada perbuatannya.

Dekade terakhir abad XVIII, sentimen antikolonial yang kuat  mendapat tempat di antara para intelektual Eropa Barat. Ekspansi Eropa di negeri-negeri  jauh telah ditolak baik berdasarkan prinsip kemanusiaan maupun ekonomi. Penilaian Raffles atas kebijakan-kebijakan para pendahulunya orang Belanda dan  catatannya atas perilaku serakah bangsa Eropa sejalan  dengan kecaman pemikiran progresif  yang  berkembang di Inggris dan Perancis. Sebagai administrator, Raffles terbukti gagal. Tetapi kekuasaan Inggris dalam sejarah Jawa telah membersihkan sebagian besar debu  yang sudah lama melekat  sejak zaman VOC. Zaman berikutnya lebih mengenal  Raffles sebagai penulis History of Java  daripada sebagai Letnan Gubernur yang memperkenalkan sistem sewa tanah.   Tidak ada kenangan populer mengenai masa pemerintahan peralihan Inggris di Jawa abad XX. Masyarakat yang berwisata ke Candi Borobudur bisa jadi  hanya mengingat Raffles yang menemukan obyek wisata monumental itu. Tetapi tidak mengetahui apa yang dilakukan Raffles di Jawa. Ada kepedihan yang  mendalam ketika saya membaca ulang kolonialisme Inggris di Jawa.

Bibliografi

Hannigan, Tim. 2015. Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa. Jakarta: KPG      (Kepustakaan Populer Gramedia ).

Ricklefs, MC. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

___________, Bruce Lackhart, Albert Lau, Portia Reyes dan Maitu Aung-Thwin. 2013. Sejarah Asia Tenggara. Dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer. Jakarta: Komunitas Bambu.

Rocher, Jean dan Iwan Santosa. 2013. Sejarah Kecil Indonesia – Prancis 1800 –1900. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Vlekke, Bernard HM. 2008. Nusantara. Sejarah Indonesia. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

*Peter Kasenda – Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Catatan : Tulisan ini juga diposting dalam blog pribadinya. Selengkapnya, disini.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.