AGRI 1577 (0) | BASIC-IND 938 (0) | BISNIS-27 477 (-5) | COMPOSITE 5975 (-53) | CONSUMER 1621 (0) | DBX 1411 (-16) | FINANCE 1361 (0) | I-GRADE 166 (-1) | IDX30 471 (-4) | IDX80 128 (-1) | IDXBASIC 1248 (-11) | IDXBUMN20 358 (-2) | IDXCYCLIC 736 (-3) | IDXENERGY 747 (1) | IDXESGL 129 (-1) | IDXFINANCE 1325 (-12) | IDXG30 135 (-1) | IDXHEALTH 1296 (-14) | IDXHIDIV20 416 (-3) | IDXINDUST 956 (-21) | IDXINFRA 871 (-0) | IDXMESBUMN 102 (-0) | IDXNONCYC 740 (-6) | IDXPROPERT 877 (-12) | IDXQ30 135 (-1) | IDXSMC-COM 282 (-1) | IDXSMC-LIQ 337 (-1) | IDXTECHNO 3348 (-40) | IDXTRANS 1056 (-1) | IDXV30 127 (-1) | INFOBANK15 952 (-11) | INFRASTRUC 1036 (0) | Investor33 406 (-3) | ISSI 176 (-1) | JII 577 (-4) | JII70 205 (-1) | KOMPAS100 1130 (-11) | LQ45 888 (-8) | MANUFACTUR 1250 (0) | MBX 1590 (-13) | MINING 1939 (0) | MISC-IND 1036 (0) | MNC36 301 (-2) | PEFINDO25 297 (-3) | PROPERTY 351 (0) | SMinfra18 295 (-1) | SRI-KEHATI 340 (-3) | TRADE 872 (0) |
Oleh: M. Faizi (Jurnalis Serikat News)
Baru-baru ini, salah satu pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep abai terhadap kerja jurnalistik dalam menyajikan sebuah berita. Melalui konfirmasi bertubi-tubi yang dikirim salah satu media online di Sumenep, pesan tampak terlihat centang dua dan terbaca tanpa ada iktikad baik dari Kepala Dinas tersebut untuk meresponsnya.
Padahal, konfirmasi yang disampaikan bermaksud baik guna menemukan secercah cahaya terang dari remangnya polemik labelisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang tak kunjung terpasang di rumah warga penerima PKH. Konfirmasi tersebut juga sama sekali tidak menyimpang dari rel kode etik jurnalistik sebagaimana mafhum dilakukan seorang wartawan dalam melaksanakan tugas peliputan di lapangan.
Bukan tanpa dasar, sorang wartawan dalam melaksanakan liputan dituntut untuk mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sesuai perintah Pasal 7 ayat (2) UU Pers. KEJ yang disepakati masyarakat pers dan menjadi peraturan Dewan Pers ada 11 pasal. Antara lain, Pasal 1 tentang keseimbangan isi berita dan para pihak. Wartawan juga diwajibkan melakukan uji informasi atau konfirmasi dan seterusnya.
Namun faktanya, para pejabat yang menjadi narasumber atau yang dinilai mempunyai kompetensi atau kewenangan dalam menjawab hal yang ditanyakan oleh para pencari berita ini malah tidak menjawab. Narasumber ini tidak merespons saat dikonfirmasi baik melalui telepon dan aplikasi WhatsApp.
Masih segar dalam ingatan, pada sebuah pertemuan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempermudah kinerja wartawan dalam menggali sebuah berita. Kira-kira begini pesan beliau: Jangan sampai wartawannya lari kencang untuk mendapatkan informasi, ternyata misalnya kepala OPD-nya tak dapat ditemui atau susah dihubungi untuk dikonfirmasi.
Suami Nia Kurnia Fauzi itu melanjutkan: Berikanlah informasi yang akurat kepada wartawan, utamanya mengenai kerja dan program pemerintah di Kabupaten Sumenep.
Hingga kini, realitas di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang diperintahkan orang nomor wahid di bumi Sumekar. OPD yang dimaksudkan adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep.
Mantan sekretaris DPMPTSP itu malah cuek terhadap upaya konfirmasi yang disampaikan wartawan ihwal polemik labelisasi PKH yang tak kunjung terpasang di rumah penerima PKH. Seperti per hari ini, masih banyak warga yang jelas-jelas menerima PKH belum dilekatkan label sebagai penanda keluarga tersebut tergolong tidak mampu atau pra sejahtera.
Maka dari itu, atas kinerja Kadinsos P3A yang hanya omon-omon dan tidak kooperatif terhadap kinerja wartawan sebaiknya patut ditegur oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo sebagai orang nomor wahid di bumi Sumekar. Harapannya, Kadinsos P3A ke depan dapat mempermudah kinerja wartawan dalam menggali sebuah berita dan untuk sama berkontribusi demi kemajuan kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Madura.
Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur
DALAM era digital yang berkembang pesat, industri ekspedisi menghadapi tantangan dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pertumbuhan bisnis
PILKADA merupakan momentum krusial dalam sistem demokrasi Indonesia. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin lokal yang akan mempengaruhi arah dan
Oleh: Mauzun Visioner (Pegiat Literasi) PEMILIHAN Gubernur Jawa Timur sedang mencuri perhatian publik. Pasalnya, Pilgub kali ini menampilkan tiga figur
FIGUR kyai masih menarik untuk dilibatkan atau terlibat pada kontestasi pilkada 2024. Pernyataan tersebut setidaknya sesuai dengan kondisi proses pilkada
PILKADA serentak akan diselenggarakan pada 27 November tahun ini, di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, tak terkecuali
KETIK saja di Google, “Ahmad Fauzi Korupsi Migas Sumenep”. Pertama pasti muncul Direktori Putusan Mahkamah Agung. Download saja. Kalau tidak
JOHN ADAMS, pengacara terkemuka di Boston percaya bahwa “semua orang adalah monster yang serakah ketika nafsunya gagal dijaga.” Opini Korupsi
TAK dapat dipercaya, partai-partai Islamis yang punya konstituen berbasis kultural ideologis dan riil di Sumenep, khususnya PKB dan PPP, vooternya
SUMENEP, selain disebut kota keris juga dikatakan sebagai kota religi. Sebab, di dalamnya terdapat banyak berdiri pondok pesantren dan lembaga
PERNYATAAN Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie tentang “pendidikan tinggi adalah tertiary education, bukan
SERIKATNEWS.COM – Satresnarkoba Polres Sumenep berhasil ungkap kasus narkoba jenis
Daerah | Oktober 3, 2024SERIKATNEWS.COM – Satresnarkoba Polres Sumenep telah berhasil mengungkap kasus narkoba
Daerah | Oktober 3, 2024
