Connect with us

Opini

Literasi Politik dan Marwah Pilkada 2020

Published

on

Literasi
Ilustrasi Literasi Politik

Pagelaran elektoral Pilkada Serentak 2020 kini tinggal menghitung hari. Persis pada 23 September tahun ini, Bangsa Indonesia akan kembali melakoni hajatan politik lima tahunan. Pemungutan suara serentak ini akan berlangsung di 270 wilayah di Indonesia: 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Suhu politik mulai tampak memanas, sirkulasi isu mulai sedikit-sedikit dikemas.

Begitulah dalam sistem demokrasi, kontestasi memang menjadi ‘syarat fardlu‘. Persaingan politik selalu memunculkan algoritma yang ketat, karena itu politik justru terlihat makin berwarna. John Fitzgerald suatu waktu menulis, dalam politik, kemenangan bagai punya seribu ayah, tetapi kekalahan laiknya yatim-piatu”. John tentu tak hendak menelisik soal efek psikologi politik kandidat, tetapi—paling penting—kontestasi akan menjadi jembatan penghubung pada ‘mitos’ demokrasi.

Dalam sejumlah literatur, mitos demokrasi disebut sebagai kepercayaan dan harapan masyarakat, termasuk aktor elektoral, untuk memiliki kesempatan partisipasi dalam proses politik. Seperti kita tahu, ritual mitos modern dalam demokrasi bisa kita lacak setidaknya melalui simbolisme politik, seperti kampanye. Gabriel A Almond dalam The Civic Culture menulis betapa pentingnya mitos demokrasi sebagai komponen utama dalam stabilitas dan keteraturan demokrasi.

Pilkada 2020 kiranya menjadi momentum menarik dalam dinamika politik Indonesia. Bukan sekadar karena secara jumlah daerah lebih besar ketimbang pilkada sebelumnya, tetapi gelaran Pilkada 2020 punya ‘koherensi logis’ dengan Pilpres 2024. Bagaimana pun, Pilkada 2020 memiliki posisi strategis—utamanya bagi partai politik—sebagai ajang pemanasan memuju Pemilu 2024. Matematika politiknya, semakin banyak figur terpilih, makin kokoh pula jaringan dan akar partai politik di Pemilu 2024 mendatang.

Meski begitu, tantangan Pilkada 2020 kiranya tetap sama dengan pilkada serentak sebelumnya: 2015, 2017, dan 2018. Bahkan, prilaku aktor politik, baik pemilih, kandidat, hingga partai politik, rasanya cenderung sama dengan pilkada yang lalu. Pada pilkada transisi gelombang terakhir ini, determinasi politik mesti digawangi bukan sekadar menjadi party democracy, tetapi lebih substantif pada masa depan kesejahteraan daerah lima tahun ke depan.

Baca Juga:  Kombinasi Tak Seimbang Dalam Pilpres 2019

Akan banyak soal-soal tak selesai yang berulang di Pilkada 2020 ini. Model pemilihan langsung serentak tahun ini akan memiliki formula yang sama dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Sejumlah cacat demokrasi dalam kontestasi elektoral daerah ini setidaknya bisa dipetakan ke dalam beberapa isu fundamental sebagaimana yang telah usai. Misalnya: tantangan dinamika politik partai, kandidasi calon, kampanye, kecurangan, integritas penyelenggara, dan sebagainya.

Politik Identitas

Tapi, yang tak kalah anomalik dari atmosfer politik kita hari ini adalah menguatnya sentimen parsial yang dibingkai dalam politik identitas. Politik identitas, sebagaimana kita tahu, selalu mewartakan narasi-narasi yang bersinggungan dengan masalah suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dalam ruang politik. Pola ini cukup bahaya bukan hanya karena menumpulkan rasionalisasi ideologis pemilih, tetapi juga akan makin meretakkan keakraban warga negara.

Politik identitas, bagaimana pun, telah menumpulkan rasionalisasi pemilih. Preferensi ideologis pemilih justru tergantikan oleh panorama SARA. Pemilih justru dibuat rabun pada sepak terjang dan visi-misi kandidat, dan diganti dengan ‘solidaritas populis’ golongan ras dan agama tertentu. Selain akan membuat pilkada tak berkualitas, politik identitas yang dibalut atas dasar sentimen rasial juga akan memecah kesatuan publik Indonesia.

Setidaknya, potensi anomalik soal politik identitas ini tercermin dari pilkada serentak sebelumnya. Pada Pilkada 2018 misalnya, isu strategis yang muncul justru dominan pada narasi identitas: 68,3 persen isu agama, 11,7 persen isu ras, etnis, dan suku, 11,2 persen gender, dan 7,8 persen berkaitan dnegan latar keluarga. Skema yang serupa juga berlangsung pada Pilkada 2017. Bahkan, populisme dan politik identitas di Pilkada DKI Jakarta 2017 silam masih menyisakan luka yang tak selesai bagi demokrasi Indonesia hingga kini.

Baca Juga:  Menikmati Musik Tanpa Peduli Stigmatisasi Selera Musik Rendah

Dalam kontestasi elektoral, kanalisasi atribut keagamaan hingga mengkristal menjadi politik identitas sebenarnya tidak diharamkan dalam demokrasi. Amy Guntmann (2009) dalam Identity in Democracy menyebut bahwa politik identitas merupakan efek samping dari kebebasan yang digaransi oleh demokrasi. Namun, penggunaan politik identitas, di tengah derasnya arus informasi justru menjadi sebab timbulnya kegaduhan secara masif di tengah masyarakat. Salah satu strategi preventif untuk mengantisipasinya yaitu dengan meningkatkan literasi politik.

Literasi Politik

Secara demografis, Pilkada 2020 akan didominasi oleh aktor politik dari kalangan muda dan milenial. Tren politik milenial hari ini memang mendapatkan momentumnya, sehingga segmen ini tidak lagi hadir sekadar sebagai obyek politik, tetapi juga menjadi subyek politik. Tren politik milenial hari ini banyak mengandalkan perangkat digital.

Penggunaan aktivitas politik ‘dalam jaringan’ ini dilakukan bahkan tidak hanya pada momentum elektoral, tetapi juga pada isu setiap hari. Bahkan, pada konteks pilkada, kampanye banyak dilakukan melalui medium digital menggunakan media sosial. Tantangannya adalah kegiatan politik media sosial ini tak melulu konstruktif dan positif, tapi justru sebaliknya.

Oleh karena itu, dalam kontestasi elektoral, literasi politik merupakan syarat utama untuk membentuk simpul dan jejaraing pemilih rasional. Sebab, literasi politik didefinisikan sebagai kemampuan dalam memahami isu politik, strategi kampanye, dan kecenderungan kandidat mempengaruhi pemilih. Ini artinya, melalui literasi politik pemilih diharapkan dapat menggunakan pandangan kritisnya dalam memilih kadidat.

Setidaknya, dengan semakin kuatnya basis literasi politik warga, Pilkada bukan sekadar ritus lima tahunan. Tetapi lebih dari itu, Pilkada menjadi momentum konsolidasi demokrasi sehingga melahirkan pemimpin visioner, berpijak pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

Advertisement

Popular