Connect with us

Opini

Menakar Jumlah ISIS Eks WNI Di Timur Tengah Dan Skenario Penanganannya

Published

on

Ilustrasi: ISIS (Dok, Istimewa)

ISIS semakin terdesak dan nyaris tidak mempunyai ruang di Suriah dan Turki. Para kombatan ISIS yang berasal dari banyak negara saat ini menjadi tahanan oleh otoritas dan pemerintah di sekitar Timur Tengah, sementara kaum perempuan dan anak-anak hampir sebagian besar menjadi pengungsi. Kelompok laki-laki dari ISIS ditahan dan akan diadili di wilayah Otoritas Kurdistan Suriah. Sementara perempuan dan anak-anak menjadi pengungsi yang tersebar di kamp pengungsi di Al-Hawl, Ain Issa, Al-Roj, dan Newroz.

Indonesia termasuk menjadi salah satu negara yang sebagian kecil dari warga negaranya ada yang memilih untuk bergabung dengan ISIS. Data yang akurat terkait jumlah WNI yang bergabung dengan ISIS sulit untuk dipastikan dalam waktu singkat mengingat kepergian WNI untuk bergabung dengan ISIS di Timur Tengah dilakukan melalui jalur ilegal, walaupun seharusnya pihak imigrasi bisa melakukan rekonsiliasi data terkait WNI yang pergi dan kembali lagi ke Timur Tengah.

Data yang secara terbuka dipublikasikan terkait anggota ISIS dari Indonesia bisa diperoleh dari The Soufan Center. Pada Oktober 2017 The Soufan Center menyatakan bahwa ada 600 WNI yang telah bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah, yang terdiri dari 113 wanita dan 100 anak-anak, sisanya adalah pria dewasa. Soufan Center juga menyebutkan bahwa sudah 50 orang kembali ke Indonesia dan 384 masih bertahan, sisanya tidak diketahui (Maret 2017).

Penyataan pemerintah melalui Menteri Agama dan Kepala BNPT terkait rencana pemulangan ISIS eks WNI dari Timur Tengah juga menyebutkan jumla 600 orang, yang sama dengan jumlah yang dideklarasikan oleh The Soufan Center. Pada saat menyampaikan hasil keputusan final bahwa pemerintah tidak ada rencana memulangkan anggita ISIS eks WNI, jumlahnya disebutkan 689 orang.

Sebelumnya BNPT pernah menyatakan bahwa diperkirakan pada 2017 ada 1.321 WNI bergabung dengan ISIS. Rincian dari BNPT dari total jumlah tersebut adalah 594 orang terdeteksi berada di Suriah dan Irak, dengan 84 orang diantaranya dinyatakan tewas, 482 WNI dideportasi saat hendak memasuki Suriah, 62 orang kembali dari Suriah dan 63 orang digagalkan keberangkatannya dari bandara di Indonesia.

Baca Juga:  Selamat Ulang Tahun, Pak Jokowi Presiden Hebat

Kepala BNPT Suhardi Alius (13/6/2019) menyebutkan bahwa menurut data intelijen terdapat 500 WNI yang masih di Suriah, namun hanya 200 orang yang berada di kamp-kamp pengungsian. Sebagian besar lainnya sudah keluar lewat Iran menuju Pakistan lalu masuk ke Afganistan. Kelompok ini tidak mau pulang karena memang sudah mempunyai paham radikal yang sangat kuat.

Jika konsisten dengan data diatas maka sebenarnya anggota ISIS eks WNI yang sekarang berada di pengungsian adalah sekitar 200 orang. Ini sama dengan data dari The Soufan Center (Maret 2017) yang menyebutkan 113 wanita dan 100 anak-anak, total (213 orang), dan pernyataan BNPT (Juni 2019) yang menyebutkan sekitar 200 orang di kamp pengungsian. Dengan asumsi ini maka jumlah ISIS eks WNI yang disampaikan pemerintah 600-689 orang diperkirakan terdiri dari 200 orang wanita dan anak-anak di pengungsian dan sekitar 400 orang adalah pria dewasa yang ditahan dan sedang menjalani proses hukum atau yang sudah meninggalkan Suriah dan Turki.

Terkait dengan penanganan anggota ISIS eks WNI maka ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Skenario pertama adalah tidak memulangkan semua anggota ISIS eks WNI. Dasar dari skenario ini adalah mereka sudah dianggap bukan WNI lagi sehingga tidak perlu untuk memulangkan mereka. Saat ini pemerintah Indonesia secara resmi sudah menyatakan tidak ada rencana untuk memulangkan anggota ISIS eks WNI tersebut. Implikasi dari skenario ini adalah adanya kritikan dan desakan dari penggiat HAM dan kemanusiaan. Dampak yang diperkirakan terjadi adalah anggora ISIS eks WNI tersebut bisa saja kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal. Selain itu kemungkinan adanya aksi ketidakpuasan dari kelompok pendukung ISIS di Indonesia dapat terjadi.

Baca Juga:  Dibalik Kelambu Kemelut Garuda

Skenario kedua adalah memulangkan secara selektif diantaranya anak-anak yang masih di bawah 10 tahun dan yatim piatu. Pilihan ini adalah jalan tengah untuk tetap menjaga keamanan dalam negeri dan mengakomodasi kepentingan HAM dan kemanusiaan. Implikasi dari skenario ini adalah pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dan model untuk penanganan anggota ISIS eks WNI terutama anak-anak yang masih di bawah 10 tahun. Pilihan ini akan menuntut pemerintah membuat program rehabilitasi deradikalisasi dalam jangka panjang mengingat subjeknya adalah anak-anak di bawah umur 10 tahun yang harus terus ditangani hingga dewasa dan dinyatakan sudah tidak radikal lagi.

Skenario terburuk adalah dengan memulangkan semua pengungsi ISIS eks WNI ke Indonesia. Pilihan yang sangat akomodatif terhadap keinginan penggiat kemanusiaan dan HAM ini menjadi skenario terburuk bagi kemananan nasional. Skenario ini sangat rawan dengan penyusupan mengingat anggota ISIS eks WNI sudah membakar dokumen kewarganegaraan sehingga untuk memastikan apakah orang tersebut pernah menjadi WNI atau tidak memerlukan waktu yang panjang. Skenario ini harus dipastikan tidak pernah terjadi dalam konteks penanganan anggota ISIS eks WNI.

Beberapa rekomendasi bagi pemerintah agar dampak dari terdesaknya ISIS di Timur Tengah bisa ditangani dengan baik diantaranya adalah melakukan pendataan dan pemetaan secara lengkap siapa saja anggota ISIS eks WNI yang saat ini menjadi tahanan (laki-laki dewasa) dan pengungsi (perempuan dewasa dan anak-anak) di sekitar Timur Tengah. Data ini harus diverifikasi ke imigrasi dan dikonfirmasi ke keluarga atau daerah asal untuk mencegah terjadinya penyusupan. Fakta bahwa Indonesia menjadi salah satu daerah potensial untuk perekrutan, pelatihan dan sasaran terorisme menjadi daya tarik kuat bagi anggota ISIS untuk datang ke Indonesia, penyusupan anggota ISIS dari negara lain ke Indonesia sangat dimungkinkan.

Selama masa pendataan dan pemetaan (asesmen) maka pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru untuk memutuskan apakah anggota ISIS eks WNI tersebut dipulangkan atau tidak. Beberapa hal yang menjadi dasar adalah belum tentu anggota ISIS eks WNI tersebut mau dipulangkan ke Indonesia, mengingat ideologi mereka yang sudah sangat radikal dan aset-aset mereka di Indonesia yang sudah dijual.

Baca Juga:  Dewi Sartika: Keluarga Outlaws yang Terlupakan

Cegah tangkal harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah anggota ISIS eks WNI tersebut masuk kembali ke Indonesia, dengan cara apapun. Situasi di Timur Tengah yang sangat tidak berpihak bagi ISIS bisa menjadi dorongan bagi anggota ISIS eks WNI untuk kembali ke Indonesia sebagai suatu pilihan untuk bertahan hidup. Hal ini harus dicegah karena akan sangat berbahaya bagi kepentingan keamanan dalam negeri.

Proses untuk memulangkan anggota ISIS eks WNI juga tidak mudah. Kamp pengungsian terbesar saat ini dikelola oleh Otoritas Kurdi, bukan pemerintah resmi Suriah atau Turki. Berhubungan langsung dengan Otoritas Kurdi akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan pemerintah negara tersebut. Selain itu tentu Otoritas Kurdi tidak mau begitu saja melepas pengungsi yang sudah diurusinya ke negara asal dengan cuma-cuma. Mengurus pengungsi di daerah konflik tentu tidak murah dan tidak mudah.

Pemerintah sebaiknya menjalin kerjasama intelijen dengan negara-negara lain yang mempunyai kepentingan untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Kerjasama untuk fusi informasi terkait radikalisme dan terorisme sangat penting untuk dilakukan mengingat radikalisme dan terorisme yang terjadi aktornya adalah kelompok trans nasional yang mampu bergerak lintas negara. Kerjasama sebaiknya juga dilakukan dengan organisasi-organisasi yang menangani pengungsi terutama untuk pendataan dan pemetaan.

Permasalahan anggota ISIS eks WNI yang saat ini menjadi tahanan dan pengungsi di Timur Tengah adalah masalah serius. Penanganannya harus hati-hati dan cermat. Apapun keputusan yang diambil pemerintah akan mempunyai dampak negatif. Hal yang paling penting adalah pemerintah mempunyai langkah strategis untuk menangani dampak negatif tersebut.

Advertisement

Popular