Penembakan dan Diskriminasi Ustaz di Patani, Spiral Tindasan dalam Pergolakan Konflik

277
Pattani
Foto/Ustaz Soleh, salah satu guru sekolah agama swasta “Muaassah Ats-saqofah al- Islamiyah, Pombing” di daerah Penarik, wilayah Pattani ditembak cedera, pada Ahad (30/6/2019) malam. (Foto/MGROnline)

SERIKATNEWS.COM – Di tengah pergolakan pemerintah militer Thailand dari keadaan penyelesaian konflik Patani, Thailand Selatan dan perusuhan di Bangkok, yang kini belum usai berhenti. Kini muncul tanda-tanda masalah tertumpuk besar telah menimpa di negara ini.

Di samping upaya pelanggaran HAM yang merajalela di wilayah pergolakan konflik ini. Warga Melayu Patani di Thailand selatan telah lama mendesak pihak berwenang memperlakukan mereka sebagai warga disingkir.

Lima belas tahun UU Darurat Militer di tiga provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat wilayah yang merupakan bekas Kerajaan Patani sebelum dianeksasi oleh Siam (sekarang Thailand) hanya memperkuat perasaan di antara penduduk lokal Melayu memiliki hak kurang dari sisa Thailand.

Thailand secara keseluruhan telah melihat perubahan semakin turun dalam praktik demokrasi dan perlindungan hak-hak individu warga sejak kudeta militer pada tahun 2014 yang dipimpin oleh Junta Prayut Chan-ocha. Ironinya rezim militer ini juga dilantik lagi sebagai perdana menteri lanjutan periode yang kedua setelah kemenangan pemilihan yang menjadi sengketa publik tahun 2019 ini.

Sementara, pelanggaran HAM masih berterusan, baru ini terjadi pemaksaan warga Patani, Thailand Selatan untuk mendaftar kartu SIM telefon dan memaksa mereka untuk deteksi wajah dan identitas, tetapi masalah kekerasan masih tetap muncul.

Beberapa hari yang lalu, seorang guru agama atau ustaz sekolah agama swasta “Muassasah Ats-saqofah al- Islamiyah, Pombing” di daerah Penarik, wilayah Pattani ditembak hingga terluka-luka, pada Ahad malam (30/6/2019.) yang lalu. Para penyerang masih belum teridentifikasi.

Foto/Pada 2 Juli 2019, pukul 15.00, waktu setempat terdapat 6 buah kereta pegawai tentara Thailand menuju “Pondok Pombing” Di daerah Penarik, wilayah Pattani untuk menangkap Ustaz Mukta Abdullah di tengah ribuan pelajar di sekolah sedang bersaksi. (Foto/MGROnline)

Tindakan kriminal tersebut menjadi dua bilah mata pisau, melancar gelombang badai baru dan api konflik karena kasus seperti ini menjadi sebab kebencian sangat membimbangkan di kalangan warga Melayu Patani.

Baca Juga:  Revolusi Digital 4.0 dan Solusi Ketenagakerjaan

Pada keesokan harinya, Senin (1/7/2019), Badan Keamanan Internal Security Operation Command Wilayah 4 (ISOC) dengan cepat menafikan tindakannya sehingga warga setempat menimbulkan persoalan, Adakah penyiasatan sudah berlaku? Pegawai polis belum menyelesaikan pengumpulan bukti. Mengapa tergesa-gesa menolak?

Penolakan tergesa-gesa menyebabkan banyak kritikan masyarakat. Karena proses tindakan aparat tidak hanya membuat investigasi terlihat transparan malah sampai warga menjadi tidak percaya.

Namun Ironisnya pada Selasa (2/7/2019), Ustaz Mukhtar Abdullah, guru sekolah pondok madrasah “Muasasah Ats-saqofah al-Islamiyah, Pombing” ditangkap pula oleh aparat tentara Thai kali yang keempat, berserta menangkap adek ipar ustaz Sholeh yang ditembak terluka.

Banyak kritikan dari masyarakat warga setempat terhadap tindakan ini, ada yang mendesakan. Hal ini menunjukkan impunitas dan subversif aparat Thailand tidak mengurangkan masalah-masalah agenda keamanan bahkan hampir tidak mengubah apa pun, jangan-jangan aparat sendiri sengaja membiarkan konflik ini berterusan.

Ada wacana publik yang marak berbunyi “Tidak Damai, Karena Tidak Punya Subsidi Negara”, pepatah ini sering diejek-ejek proses kerja aparat militer Thailand yang tampaknya tidak transparan dalam menyelesaikan konflik di Patani. Karena diduga sebagai sebab memelihara bisnis keamanan, mewujudkan spiral tindasan dan kekerasan.

Demikian tindakan serangan dan penangkapan terhadap pondok dan para guru agama di Thailand selatan ini tampaknya semakin memicu dan menambah api konflik. Penyelesaian dan solusi maupun rekayasa kebijakan untuk memadam masalah ini dipandang tidak berubah bahkan subversive belaka.

Tentu saja, semua pandangan warga Patani akan menunggu menyaksikan politik di Bangkok yang selama tiga bulan terakhir ini pemerintah belum dibentukkan. Selain itu, proses perundingan perdamaian juga entah-berantah terjadi. Masihkah ada harapan? (Rep. TUNAS Online)