Connect with us

Politik

Respons PMII UNUSIA soal Omnibus Law

Published

on

PMII
Foto: Serikat News

SERIKATNEWS.COM – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) menggelar dialog publik tentang “Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penyederhanaan Regulasi Birokrasi” bertempat di Auditorium UNUSIA Jakarta, Senin (24/2/2020).

Diskusi tersebut merupakan respons terhadap isu nasional yang sedang ramai saat ini tentang Omnibus Law, yang tujuannya sebagai penyederhanaan regulasi izin investasi dan industri. Ubadurahman Al Alawy selaku Ketua Rayon mengungkapkan bahwa Omnibus Law penting dikaji oleh mahasiswa untuk mengetahui dampak positifnya dan negatifnya bagi kita semua.

“Kita semua, sebagai sahabat-sahabat yang didunia gerakan, penting untuk mengkaji Omnibus Law, apa dampak positif dan negatifnya untuk masyarakat dan kita semua,” ungkap Ubadurahman Al Alawy.

Dalam diskusi publik ini, panitia mengundang Advokat, Dwi Nugroho, S.H. dan Aziz Askhari, S.Ag. alumni PMII yang aktif di dunia jurnalistik. Dwi Nugroho, S.H memaparkan bahwa Indonesia pernah mengalami empat kali amandemen UUD. Amandemen undang-undang dasar menciptakan turunan perundang-undangan, maka setelah itu banyak perundang-undangan dan peraturan, baik peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kabupaten.

“Efek pasca amandemen UUD adalah banyaknya Undang-undang dan peraturan baru,” ungkap pria yang merupakan alumni Fakultas Hukum UI.

Hal ini mengakibatkan adanya benturan atau tumpang tindih peraturan baik dari Perpu hingga Perda yang mengakibatkan panjangnya alur birokrasi dalam mengurus beberapa hal. Oleh karena itu diperlukan terobosan baru untuk memangkas dan mempermudah dalam pengurusan melalui alur birokrasi ini. “Omnibus Law pada prinsipnya ingin menyederhanakan regulasi itu,” imbuh Dwi.

Omnibus Law ke depannya akan lebih mempermudah izin usaha, karena ada beberapa kewenangan dari pusat, di mana izin-izin dalam usaha yang awalnya dikelola oleh daerah maka sekarang akan di kelola oleh pusat. Diharapkan dengan diberlakukannya UU ini maka kita mampu menarik investasi yang besar dengan dipermudahkannya perizinan ini.

Baca Juga:  Prabowo Makin Kelihatan Kurang Optimis

“Besok izin usaha lebih banyak wewenangnya di pemerintah pusat, harapannya dengan diberlakukannya UU ini maka kita mampu menarik investasi yang besar,” ujar Dwi.

Kendala perizinan ini sering kali dikeluhkan oleh investor baik dari dalam hingga luar negeri yang ingin menanamkan modalnya ke Indonesia. Setidaknya ada sekitar 30 syarat yang harus dipenuhi sehingga mereka memilih negara lain untuk dijadikan tempat berinvestasi. Dengan adanya Omnibus Law ini diharapkan dapat menarik para investor sehingga disisi lain juga akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

“Harapannya dengan menarik para investor disisi lain juga akan mengurangi pengangguran yang ada dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” pungkas Dwi.

Narasumber yang kedua, Aziz Askhari, menjelaskan pada dasarnya pemerintah ingin menciptakan UU yang menyederhanakan proses regulasi dan investasi di Indonesia, karena negara harus berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian nasional, dan paradigma pemerintah hari ini cara meningkatkan ekonomi adalah negara harus memaksimalkan investasi yang masuk ke Indonesia dan menjaga investor lama tidak keluar dari Indonesia.

“Pada prinsipnya niat pemerintah baik, ingin menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena paradigma ekonomi pemerintah adalah ekonomi klasik, maka caranya adalah menjaga dan menambah investasi masuk ke Indonesia,” ungkap pria yang juga sedang menempuh magister ekonomi itu.

Dia pun mengungkapkan bahwa di luar sana banyak kelompok masyarakat yang menganggap RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap tidak memihak kepada para buruh dan hanya berpihak ke investor. “Publik terbelah soal RUU Cipta Lapangan Kerja, ada yang menilai positif dan ada yang menilai negatif,” imbuh Aziz.

Hal tersebut terjadi karena publik memandang pemerintah sangat tertutup dalam merumuskan Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, tidak melibatkan serikat buruh, dan stakeholder lainnya. Walaupun hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.

Baca Juga:  Jokowi Mendorong Transportasi Listrik di Jakarta, Ini Tanggapan Gubernur DKI Jakarta

“Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah menegaskan tujuan dibuatnya RUU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan pekerja secara berkelanjutan. Penyusunan draf RUU sejak awal telah melibatkan para pihak terkait, seperti kalangan serikat buruh, pengusaha, dan akademisi pada November – Desember lalu,” ungkap Aziz.

Karena Omnibus Law akan mengganti 74 undang-undang/peraturan tentang izin usaha, Aziz pun mengatakan agar pemerintah harus lebih hati-hati dalam menyusun RUU Omnibus Law. Selain itu, pembahasannya lebih terbuka, transparan, dan jangan terlalu tergesa-gesa serta pemerintah harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari mahasiswa.

“Pesan saya untuk pemerintah, dalam pembahasan RUU Omnibus Law; pertama, pembahasan harus dilakukan secara cermat dan teliti karena dampaknya ketika sudah disahkan akan mencabut Undang-Undang yang sudah ada. Kedua, pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan dengan memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Ketiga, meminta pembahasan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan memperhatikan masukan dari seluruh stakeholder terkait,” ungkap Aziz.

Karena niatan munculnya RUU Omnibus Law itu baik, dia pun berharap RUU tersebut bisa dirumuskan seideal mungkin. “Harapan kita ingin RUU Omnibus Law ini seideal mungkin, tidak merugikan buruh dan masyarakat, serta tidak memberatkan pelaku usaha,” pungkasnya.

Advertisement

Popular