PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Madura membuka rangkaian Pekan Legislatif 2025 dengan mengangkat isu strategis mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Pulau Madura.

Acara yang digelar di Aula Laboratorium Bersama Universitas Madura pada Senin (19/5/2025) ini mengusung tema “Perubahan dan Keberlanjutan: Peran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Akselerasi Pembangunan SDM Madura Pasca Politik”.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi terbuka antara mahasiswa, pemerintah daerah dan wakil rakyat dari berbagai kabupaten di Madura guna menyamakan visi pembangunan pasca pemilu. Namun, ketidakhadiran DPRD Kabupaten Sampang dalam forum ini menuai kritik tajam dari penyelenggara.

Ketua DPM Universitas Madura, Erwin Candra mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak ada satu pun anggota DPRD Sampang yang hadir meskipun undangan telah dikirim jauh hari.

“DPRD Sampang tidak hadir dengan alasan adanya rapat paripurna. Padahal undangan kami kirim jauh-jauh hari. Forum ini membahas akselerasi pembangunan SDM yang sangat penting, terlebih pasca pemilu,” kata Erwin kepada Serikat-News.

Ia juga menyoroti prioritas pembangunan tingkat provinsi yang dinilainya belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Madura khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

“Kalau masyarakat belum sejahtera, mengapa yang diutamakan justru provinsi? Banyak anak-anak di Madura yang masih bingung bagaimana melanjutkan pendidikan, sementara kondisi ekonomi keluarga mereka belum stabil,” ujar Erwin.

Sejumlah anggota DPRD dari wilayah Madura turut hadir dalam forum ini dan menyampaikan pandangan mereka terkait pembangunan SDM. Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H. Fatkurrahman, menyoroti persoalan administrasi sebagai salah satu kendala yang memperlambat pencapaian program pembangunan.

“Banyak warga mendaftarkan diri sebagai masyarakat miskin, dan ini seringkali membuat program bantuan tidak tepat sasaran. Masalah administrasi dan validasi data ini perlu kita benahi bersama,” ujar politisi yang akrab disapa Aba Fatkur itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Hairul Umam S.H., mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan publik.

“Mahasiswa harus ikut serta menyuarakan kebutuhan masyarakat dalam kebijakan publik. Kita punya banyak potensi lokal di Madura, dan jika itu dikelola dengan baik oleh SDM yang unggul, bisa menjadi sumber penting bagi APBD,” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yazid menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah.

“Mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga harus berada di garis depan perubahan. Karena di masa depan, merekalah yang akan mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan,” kata Akhmadi.

Pekan Legislatif Universitas Madura 2025 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Rangkaian kegiatan mencakup diskusi panel, forum mahasiswa, serta seminar tentang kebijakan daerah. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang konsolidasi pemikiran dan lahirnya rekomendasi konkret bagi pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pembangunan SDM Madura.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur