Ragam analisis atas regenerasi kepemimpinan nasional pada Pilpres 2019 bermunculan meski sampai saat ini siapa yang menjadi pasangan calon belum diketahui sebagai sebuah kebenaran formil. Jadwal pendaftaran yang semula dibuka 4 s.d 10 Agustus 2018 tidak sampai sebulan lagi jika tidak ada arang melintang. Namun pertemuan 6 Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) dalam koalisi pemerintahan saat ini pada 23 Juli 2018 lalu juga belum menentukan siapa yang menjadi wakil dari Joko Widodo (Jokowi) yang akan diusung sebagai Capres pada Pilpres 2019 nanti. Misteri siapa yang akan menjadi wakil Jokowi pada Pilpres 2019 nanti masih belum terpecahkan karena kantong misteri Jokowi tempat menyimpan daftar 10 nama kandidat tersebut masih sama misteriusnya dengan kantong misteri milik “Pak Janggut” dalam serial Bobo. Alam belum menunjukkan gejalanya karena pengumuman tersebut akan disampaikan ketika langit cerah seperti yang pernah diucapkan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada beberapa waktu lalu.

Bersamaan dengan itu, Prabowo Subianto (Prabowo) juga melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni (PA) 212 Amien Rais dan para ulama di Hotel Sultan, Senayan – Jakarta yang dimulai pada pukul 19.00 WIB. Beberapa tokoh penting dari Gerindra dan PAN turut hadir pada perhelatan acara tersebut meski enggan memberikan pernyataan pada awak media seolah-olah ada keseragaman gerakan tutup mulut pada media, karena Prabowo dan Amin Rais juga enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemburu berita tersebut.

Suatu kebetulan atau tidak, pertemuan sebagai sebagai bentuk konsolidasi dan koordinasi baik di kubu pendukung Jokowi maupun pendukung Prabowo masih meninggalkan pertanyaan mendasar, siapakah wakil mereka. Bak permainan catur, saling tunggu, baca dan analisa langkah lawan, penentuan nama calon wakil tersebut seolah-olah mencari jarum pada tumpukan jerami. Akhirnya polemik dan diskusi semi debat terus mengisi ruang-ruang publikasi media pada satu garis waktu sampai detik ini. Ragam analisa untuk pembangunan suatu strategi pemenangan Pilpres 2019 ini menghilangkan makna dari tujuan bernegara melalui regenerasi kepemimpinan tersebut.

Hakekat regenerasi kepemimpinan tersebut bersifat tetap, hanya memilih “kapten” untuk mengemudikan kapal yang bernama Indonesia pada 2019 s.d 2024 nanti, sedangkan hal terpenting dari semua itu adalah hakekat Indonesia berdiri sebagai bangsa dan negara, yaitu tujuannya seperti yang tertulis pada Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, regenerasi kepemimpinan tersebut harus mampu memperkuat proses pencapaian tujuan Indonesia sebagai negara, sehingga ragam kepemimpinan dapat diukur pada kecepatan waktu untuk membawa Indonesia sampai pada destinasinya, melalui kapasitas dan programnya, bukan isu primordial.

Pancasila dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Pancasila sebagai dasar negara oleh Bung Karno pernah dikerucutkan dalam 3 bentuk dan 1 bentuk untuk menggambarkan inti sari dari dasar tersebut. Proses pengerucutan tersebut tentu melalui pemikiran panjang, pengalaman atas pemahaman geopolitik Indonesia dan segala atribut yang melekat di dalamnya. Bentuk akhir dari pengerucutan itu adalah kata Gotong Royong.

Kata Gotong Royong dapat dimaknai sebagai sebuah proses (kata kerja) dan kondisi (kata sifat). Sebagai kondisi, gotong royong dapat dimaknai sebagai preskripsi yang melekat di dalamnya, yaitu kesamaan tujuan, semangat, gairah dalam kebersamaan di mana nilai sosial ditempatkan lebih tinggi dari pada nilai individual. Nilai sosial menjadi acuan dalam pembentukan alur pikir, sikap, dan tindakan individu dalam setiap realitas. Sedangkan sebagai proses, gotong royong dapat dimaknai sebagai aktivitas sosial untuk mencapai tujuannya secara bahu-membahu dalam suatu semangat kekeluargaan. Proses tersebut dibangun dengan pendekatan kerjasama dan dialog, bukan pendekatan konflik. Oleh karena itu, proses regenerasi kepemimpinan nasional melalui Pilpres 2019 nanti hendaknya dibangun dengan semangat gotong royong untuk dapat mengantarkan Indonesia ke destinasinya lebih cepat.

Politik Gotong Royong

Politik nasional dengan semangat gotong royong (Politik Gotong Royong) tidak menutup diri atas adanya oposisi. Penyelenggaraan pemerintahan tetap memerlukan chek and balance, tetapi ada jembatan yang tetap harus dibangun antara penyelenggara dan oposan. Lalu lintas dari jembatan itu adalah data-data pembangunan dan permasalahan yang dihadapi sehingga seluruh pihak memiliki defenisi dan logika berpikir yang sama, yaitu melalui semangat gotong royongnya dalam kerangka musyawarah mufakat. Semangat tersebut telah lama hilang sebagai karakter bangsa dan mengalami pendangkalan makna hanya sebatas kerja bakti atau kerja sosial pada kelompok kecil masyarakat.

Terkait Pilpres 2019, ada hal penting yang perlu diketahui bahwa Pilpres 2019 hanya menjadi bagian dari strategi Indonesia menghadapi bonus demografi pada 2030 nanti, ada potensi ancaman dan peluang yang menunggu Indonesia pada 2030 nanti. Bagaimana mengelola kesejahteraan Indonesia sebagai negara melalui pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Pada dasarnya negara harus mampu mengembangkan kapasitas masyarakatnya untuk dapat bekerja, sehat, dan belajar secara terus menerus. Oleh karena itu, momentum Pilpres 2019 sebaiknya dapat dimaknai sebagai Politik Gotong Royong dengan semangat kebersamaan untuk membangun Indonesia.

Pendefenisian kebutuhan nasional dan strategi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan sosial dapat diperdebatkan melalui gagasan-gagasan program, jika kontestasi antara Jokowi dan Prabowo tidak dapat dihindarkan lagi. Wacana perpaduan antara Jokowi sebagai Capres dan Prabowo sebagai Cawapres dapat dipandang sebagai pasangan yang paling rasional, sebab potensi dampak negatif dari pesta demokrasi tersebut dapat diminimalisir lebih baik. Selanjutnya potensi adanya sinkronisasi arah program lebih mudah dilakukan karena Prabowo memiliki peluang lebih baik dalam memimpin Indonesia 2024 s.d 2029, bahkan sampai 2034. Potensi tidak diteruskannya program-program pembangunan yang sudah digagas sejak 2015 lalu dapat dinihilkan secara dini jika kedua tokoh tersebut dapat dipersatukan sebagai pasangan calon.

Namun demikian, sampai saat ini kedua tokoh tersebut masih menyimpan nama wakilnya, apakah langkah tersebut sebagai bagian strategi dalam menaikkan posisi tawar atau elektoral, biarkanlah mereka menjawab dengan kejernihan hati dan pikirannya. Semoga kedua tokoh tersebut dapat memaknai bahwa Pilpres 2019 ini hanya sebatas pintu masuk untuk mengantarkan masyarakat Indonesia pada tujuannya sebagai hakekat lakon yang harus mereka jalani untuk dicatatkan dalam perjalanan sejarah menuju keemasan Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.

Edison Guntur Aritonang

Mahasiswa Doktoral Ilmu Kesejahteraan, Program Studi Kesejahteraan Sosial – Universitas Indonesia.