Oleh: M. Hanif Dhakiri (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI; Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa)

Indonesia dalam dua dekade terakhir telah mengalami transformasi dalam pendekatan pembangunan ekonominya. Dari era SBY yang menekankan stabilitas makro dan tata kelola fiskal, ke masa Jokowi yang memacu percepatan infrastruktur dan eksekusi pragmatis, hingga kini memasuki babak baru di bawah Prabowo Subianto yang mengedepankan kedaulatan dan intervensi negara dalam sektor strategis.

Masing-masing periode memiliki kekuatan, namun juga keterbatasan. Kini, tantangan Indonesia bukan memilih salah satu jalan, melainkan menyatukan kekuatan ketiganya dalam pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan. Inilah “adaptive developmental governance”; kerangka kebijakan yang menjahit disiplin fiskal, kecepatan eksekusi, dan kepemimpinan negara dalam satu gerakan selaras dan kontekstual.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Warisan dan Tantangan

Realitas ekonomi Indonesia hari ini berada dalam posisi yang rumit namun menjanjikan. Kita memiliki fondasi makroekonomi yang relatif stabil, warisan dari era SBY: inflasi terkendali, rasio utang moderat, sistem fiskal makin transparan. Di saat yang sama, kita menyaksikan percepatan pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, dan perluasan perlindungan sosial; buah dari gaya eksekusional Jokowi. Kini, Prabowo membawa warna baru: negara harus hadir secara kuat, melindungi dan mengarahkan pembangunan.

Namun dunia tengah berubah cepat. Ekonomi global terfragmentasi, tensi geopolitik meningkat, teknologi mendisrupsi segala lini, sementara ketimpangan sosial masih melebar. Dalam suasana seperti ini, pendekatan ekonomi yang tunggal mudah kedodoran. Kita perlu model kepemimpinan yang tahu arah, tetapi juga luwes menyesuaikan langkah, membagi peran, dan membangun kepercayaan.

Konsep adaptive developmental governance menjawab kebutuhan ini. Ia meminjam gagasan dari teori developmental state Alexander Gerschenkron, ekonom Harvard penulis Economic Backwardness in Historical Perspective (1962), yang menekankan pentingnya peran negara kuat untuk mengejar ketertinggalan; semakin tertinggal, semakin besar peran negara dibutuhkan, melalui bank pembangunan, proteksi industri, dll.

Lalu, adaptive capacity dari Mushtaq Khan, ekonom politik SOAS London yang dikenal lewat kajian political settlements awal 2000-an, yang menyatakan bahwa negara tidak harus langsung ideal, tapi harus mampu beradaptasi dengan kekuatan sosial-politik yang ada, sambil terus membangun kapasitas tata kelola secara bertahap.

Dan terakhir, pendekatan strategic governance Peter Evans, sosiolog Berkeley penulis Embedded Autonomy (1995), yang menekankan bahwa negara efektif bila punya birokrasi otonom tapi juga “melekat” pada masyarakat dan pelaku ekonomi: kuat namun akuntabel, profesional namun terhubung.

Jadi, adaptive developmental governance bukan tentang kembali ke negara dominan, bukan pula menyerahkan semuanya ke pasar. Ia menempatkan negara di tengah: disiplin namun lentur, kuat namun demokratis, aktif namun bertanggung jawab.

Negara tak bisa hanya menjaga angka-angka makro sambil abai pada ketimpangan sosial. Tapi juga tak bisa mengejar proyek populis sambil melemahkan disiplin fiskal. Negara harus hadir, tapi tidak semaunya. Harus cepat, tapi tidak sembrono. Harus memimpin, tapi tetap diawasi.

Arah ke Depan

Pendekatan tersebut tentu tidak tanpa risiko. Tidak semua birokrasi siap bekerja cepat dan akuntabel sekaligus. Belanja besar tanpa kendali bisa jadi beban fiskal. Intervensi strategis tanpa koordinasi bisa berujung inefisiensi. Politik anggaran yang tak stabil bisa mengganggu kesinambungan pembangunan.

Namun justru karena tantangan itu, pendekatan ini diperlukan. Adaptive developmental governance bukan sekadar jargon normatif. Ia adalah refleksi perjalanan bangsa ini; bahwa disiplin masa lalu, keberanian masa kini, dan visi masa depan bisa disatukan dalam arah pembangunan yang utuh.

Dengan merangkul kekuatan tiga era (SBY sebagai penjaga stabilitas, Jokowi sebagai arsitek percepatan, dan Prabowo sebagai komandan kedaulatan), Indonesia punya peluang membangun bukan hanya pertumbuhan, tapi juga keadilan dan daya tahan.

Kuncinya tetap sama: sinergi, bukan dikotomi. Kita harus memilih jalan tengah yang kuat: antara disiplin dan keberanian, antara negara dan pasar, antara hasil cepat dan dampak berkelanjutan.

Seperti kata Bung Hatta, pembangunan bukan sekadar angka dalam statistik, tapi keberanian untuk memilih jalan yang benar meski tidak selalu mudah. Kini saatnya kita memilih jalan itu, dengan kepala dingin, langkah yang terukur, dan hati yang berpihak.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.