SERIKATNEWS.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan kepentingan nasional. Proyek vital ini dijalankan untuk mendorong ekonomi inklusif dan mengubah pusat ekonomi Indonesia agar bisa merata ke berbagai daerah.

“Pembangunan IKN merupakan kepentingan besar secara nasional karena akan menjadi gerbang untuk ekonomi yang inklusif, membuka pusat ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa,” kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

IKN dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

IKN sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru diharapkan dapat membawa multiflier effect dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

Menurut Herman, IKN akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi. “Sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non Jawa,” ujarnya.

Meski demikian, Herman mengakui untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan waktu. Sejauh ini, pembangunan IKN sudah sesuai target. Secara keseluruhan pembangunan tahap pertama sudah 84,9 persen. Pembangunan Kantor Presiden mencapai 90 persen.

“IKN sudah menjadi kepentingan nasional kita, tentu butuh waktu agar dapat mewujudkannya sesuai roadmap pembangunan IKN. Namun, untuk pembangunan tahap pertama menurut data yang saya peroleh sudah on the track,” katanya.

Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan 2.085,62 hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL).

Menurut Herman, Kementerian ATR/BPN sedang menyelesaikan masalah itu. “Saat ini Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono sedang fokus dan melakukan percepatan menyelesaikan masalah pertanahan di IKN secara persuasif dan berkeadilan,” ujar Herman.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan keberhasilan membangun IKN akan meningkatkan kepercayaan diri Indonesia untuk membangun kota-kota baru di daerah lain. Hal itu berdampak besar dalam upaya melakukan akselerasi pemerataan ekonomi.

“IKN itu harus dilihat sebagai awal. Kalau berhasil bangun IKN, pasti pede bangun yang lain karena kita sudah patahkan pikiran lama kalau tidak bisa pindah ibu kota,” ujar Piter.

Piter menyampaikan keberhasilan membangun IKN tentu bukan semata tugas pemerintah. Namun, masyarakat pun memiliki peran penting dalam mengawal proses pembangunan agar berjalan dengan baik.

“Pemerintah punya keterbatasan membangun IKN. Yang dibutuhkan pemerintah dari kita bukan caci maki, kritik tanpa dasar, tapi sumbangsih pemikiran agar cita-cita kita bersama bisa terwujud. Jadi, jangan cuma kritik, tapi juga ada solusi,” kata Piter. (*)

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.