Probolinggo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memberikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Jawaban Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma dihadiri jajaran Pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Menjawab PU Fraksi Partai Golkar, Pemkab Probolinggo menyampaikan terima kasih atas masukan terkait penyusunan APBD 2027 yang berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Penyusunannya mengacu pada RKPD serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
APBD 2027 diarahkan pada prioritas nasional dan daerah, meliputi penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pedesaan.
Penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan juga menjadi perhatian melalui anggaran untuk penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat pertanian dan alat tangkap perikanan secara bertahap.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui penyesuaian NJOP, optimalisasi retribusi, digitalisasi layanan, pemutakhiran data potensi pajak, peningkatan kapasitas SDM serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Sementara penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memastikan pelayanan tetap berjalan selama masa transisi melalui penguatan SOP dan pembagian tugas yang jelas.
Pengisian jabatan dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi melalui manajemen talenta ASN yang telah mendapat persetujuan BKN. Sejumlah proses pengisian jabatan telah memperoleh persetujuan teknis dan menunggu pelantikan sesuai ketentuan.
Sementara menjawab PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemkab Probolinggo menyampaikan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam APBD 2027 masih mencapai 78 persen.
Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2026 seiring peningkatan PAD. Ke depan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat.
Di tengah penurunan transfer pusat dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Probolinggo tetap memprioritaskan program strategis, mandatory spending serta pelayanan masyarakat, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur.
Penyusunan APBD 2027 juga berpedoman pada regulasi, antara lain PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026. Setiap kegiatan diarahkan memiliki output konkret serta indikator kinerja terukur.
Selain itu, penyusunan anggaran didukung Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan standar biaya, meliputi ASB, HSPK serta SBU. Penyesuaian pagu transfer daerah 2027 juga dibahas bersama DPRD.
Untuk PU Fraksi Partai Gerindra, Pemkab Probolinggo menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah melakukan penyesuaian NJOP, optimalisasi tarif pajak dan retribusi sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, digitalisasi layanan dan pembayaran, pemutakhiran data potensi pendapatan, peningkatan kapasitas SDM serta monitoring dan evaluasi objek pajak secara berkelanjutan.
Efisiensi belanja operasi dilakukan melalui pembatasan honorarium dan tim kegiatan, pengurangan belanja pemeliharaan serta operasional kantor dan pembatasan paket meeting yang tidak berdampak langsung terhadap hasil kegiatan.
Untuk pembangunan infrastruktur jalan, APBD 2027 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60.543.796.701. Dukungan pemerataan pembangunan juga diperkuat melalui Dana Afirmasi Desa sebesar Rp100.000.000 per desa dan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pembangunan fisik.
Dukungan bagi petani, nelayan dan ketahanan pangan dialokasikan melalui perangkat daerah terkait. Sementara belanja wajib pendidikan mencapai 32,01 persen. Anggaran kesehatan diarahkan pada pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, peningkatan sarana puskesmas dan pelayanan RSUD serta akses kesehatan bagi masyarakat miskin.
Perhitungan SILPA 2026 didasarkan pada realisasi hingga Oktober dan prediksi pelampauan pendapatan. Pemerintah juga memastikan manfaat program melalui monitoring, evaluasi serta perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dalam pelaksanaan APBD 2027.
Menanggapi PU Fraksi Partai NasDem, Pemkab Probolinggo menyampaikan komposisi belanja modal dalam APBD 2027 masih relatif kecil dibandingkan belanja lainnya sehingga akan dievaluasi dan disesuaikan. Sementara belanja pegawai dialokasikan sebesar 33,53 persen dan dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Untuk mengendalikan belanja daerah, pemerintah melakukan pembatasan honorarium dan tim kegiatan, efisiensi belanja pemeliharaan serta operasional kantor dan pembatasan kegiatan paket meeting yang tidak berdampak langsung terhadap hasil kegiatan.
Di sektor pariwisata, pemerintah mengembangkan program SAE Wisata dengan target 100 even setiap tahun melalui tiga kluster, yakni Bromo, Bentar dan Bermi. Strategi promosi dilakukan melalui The Seven Festival yang mengangkat potensi wisata alam, budaya dan olahraga.
Seven Lakes Festival 2025 mencatat 8.478 kunjungan wisatawan dengan estimasi perputaran ekonomi mencapai Rp 1.271.700.000. Sementara Seven Beaches Festival 2026 mencatat sekitar 40.609 kunjungan wisatawan. Pengembangan pariwisata juga didukung anggaran kegiatan olahraga dan ekonomi kreatif.
Pada APBD 2027, pemenuhan hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Penganggaran hibah dan bantuan sosial mengacu pada usulan Musrenbang serta ketentuan perundang-undangan agar transparan dan akuntabel.
Adapun proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 didasarkan pada realisasi belanja hingga Oktober 2026 dan prediksi pelampauan pendapatan daerah.
Sementara terkait PU Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab Probolinggo menyampaikan terima kasih atas saran, masukan dan dorongan terkait pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Penurunan transfer ke daerah berdampak pada pengurangan belanja perangkat daerah sehingga target program akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
Untuk meningkatkan PAD, pemerintah melakukan penyesuaian NJOP, optimalisasi tarif pajak dan retribusi sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, digitalisasi layanan pembayaran, pemutakhiran data potensi pajak, peningkatan kapasitas SDM serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Alokasi belanja modal sebesar 6,7 persen dan pemenuhan belanja infrastruktur publik masih menjadi perhatian. Saat ini, realisasi pemenuhan belanja infrastruktur publik baru mencapai 25,84 persen dari ketentuan mandatory spending sebesar 40 persen. Sementara proyeksi SILPA 2026 didasarkan pada realisasi belanja Oktober 2026 dan perkiraan pelampauan pendapatan daerah.
Pemerintah juga memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan sesuai kemampuan fiskal daerah. Kesesuaian alokasi belanja dievaluasi melalui output dan target program.
Dalam Rancangan APBD 2027, bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp 261.940.695.302 atau 10,11 persen meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan khusus kepada desa melalui pokok pikiran DPRD.
Adapun kepada PU Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pemkab Probolinggo menjelaskan sejumlah catatan terkait Rancangan APBD 2027. Dokumen APBD disusun melalui aplikasi SIPD dengan format seragam secara nasional.
Penurunan pendapatan daerah dibandingkan KUA-PPAS dipengaruhi berkurangnya transfer pemerintah pusat, meliputi Dana Desa, DAK dan DBH.
Target PAD dalam Rancangan KUA PPAS sebesar Rp458,79 miliar, sedangkan hasil pembahasan Banggar mencapai Rp 484.632.708.760. Sinkronisasi program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten telah dilakukan sejak penyusunan RKPD.
Pemkab juga merencanakan perubahan Perda penyertaan modal Perusda Rengganis dan PDAM pada 2027. Sementara pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.
Event Seven Beaches 2026 menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp 14.141.190.852. Pada 2027, The Seven Festival direncanakan di Kluster Bermi dengan dukungan anggaran Rp370 juta. Pemerintah berharap keberlanjutan kegiatan pariwisata mendapat dukungan seluruh pihak
Wartawan Serikat News Probolinggo