Daftar Temuan Legislator dan LSM Terkait Anggaran Janggal DKI

13
DKI Jakarta
Foto: Tempo

SERIKATNEWS.COM – Sejumlah legislator dan LSM masih terus menemukan anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020. Jenis anggaran janggal pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI 2020 itu pun beraneka ragam, mulai dari alat tulis kantor hingga alat olahraga.

Dikutip dari Tempo, Jumat (8/11/2019), terdapat sejumlah temuan anggaran janggal yang dibeberkan legislator Kebon Sirih dan institusi pegiat antikorupsi. Berikut temuan anggaran janggal tersebut:

William PSI

William awalnya mengungkap kejanggalan anggaran untuk pembelian lem aibon yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, di dalam laman apbd.jakarta.go.id yang mencapai Rp82 miliar.

Tak hanya lem aibon, kejanggalan lain yang ditemukan adalah pembelian pulpen senilai Rp124 miliar dari Sudin Pendidikan Jakarta Timur hingga pembelian 7331 unit komputer, server dan perangkat penyimpan data pintar (smart storage) Rp121 miliar dan pengadaan septik tank Rp166 miliar.

Ima Mahdiah PDIP

Anggota Fraksi PDI DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan bahwa anggaran janggal pada revisi rancangan plafon anggaran 2020 masih ditemukan. Bahkan, Ima menyisir 27 anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020.

“Temuan ini sumbernya di dokumen yang sudah direvisi dan terbaru. Yang total anggarannya Rp89 triliun,” kata Ima, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019). Berikut ini kejanggalan yang ditemukan Ima:

  1. Ballpoint: Rp633,6 miliar
  2. Tinta printer: Rp258,3 miliar
  3. Laptop: Rp217,4 miliar
  4. Komputer PC: Rp206,7 miliar
  5. Kertas F4: Rp186,7 miliar
  6. Buku guru tematik kelas II: Rp127,7 miliar
  7. Lem aibon: Rp126,2 miliar
  8. Meja tulis: Rp105,3 miliar
  9. Buku folio: Rp78,7 miliar
  10. Tinta/toner printer: Rp59,1 miliar
  11. Kursi murid: Rp53,04 miliar
  12. Pasir: Rp52,1 miliar
  13. Tinta printer laserjet: Rp43,4 miliar
  14. Thinner: Rp40,1 miliar
  15. Balliner: Rp37,3 miliar
  16. Helm proyek: Rp34,2 miliar
  17. Kalkulator: Rp31,6 miliar
  18. Penghapus cair: Rp31,6 miliar
  19. Tinta Fujixerox Docuprint 3105 (CT350936): Rp26,05 miliar
  20. Cat minyak berwarna: Rp19,7 miliar
  21. Cat tembok: Rp18,9 miliar
  22. Kaca bening: Rp18,5 miliar
  23. Toner printer: Rp16,5 miliar
  24. Penjilidan buku registrasi akta catatan sipil: Rp16,1 miliar
  25. Rotring: Rp15,6 miliar
  26. Lemari: Rp10,4 miliar
  27. Air mineral: Rp10,1 miliar
Baca Juga:  Ketum Badko HMI Sumbagsel: KAHMI jangan Politisasi HMI

Indonesia Corruption Watch

ICW menyisir empat anggaran janggal pada rancangan plafon anggaran 2020. Keempat anggaran yang ditemukan ICW adalah pembelian lem aibon hingga Rp126,2 miliar di rancangan APBD DKI 2020 untuk semua satuan kerja perangkat daerah. Selain itu, ICW menemukan pembelian pulpen dan balliner Rp678,9 miliar dan laptop Rp238,6 miliar lalu anggaran A4/F4 Rp212,9 miliar.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan menemukan anggaran janggal lain, mulai dari pembelian gunting rumput, buku folio dan tenis meja. Anggaran pembelian gunting rumput di Dinas Kehutanan sebesar Rp491 juta, di mana Rp223 juta di antaranya digunakan untuk pembelian gunting rumput sebanyak 1.324 unit di Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara.

Anggaran yang patut dipertanyakan lainnya adalah pembelian buku folio di Dinas Pendidikan senilai Rp78,8 miliar dan anggaran pembelian tenis meja Rp8,9 miliar. Anggaran janggal lainnya yang tersisir FITRA adalah pembelian pulpen Rp579,9 miliar dan penghapus cair Rp24,1 miliar.

Bahkan, FITRA menemukan anggaran janggal pembelian lem aibon lebih tinggi ketimbang temuan anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana. William menemukan pembelian lem aibon Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Sedangkan FITRA menemukan anggaran lem aibon hingga Rp126,2 miliar di seluruh SKPD.

“Ada beberapa prinsip yang dilanggar oleh Pemprov. DKI dalam penyusunan APBD DKI 2020 saat ini,” ujarnya.

Indonesia Budget Center

IBC menemukan usulan anggaran untuk penyusun naskah pidato gubernur senilai Rp390 juta. Biaya ini untuk membayar 6,5 orang selama 12 bulan. Anggaran tersebut diusulkan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI.

Selain itu, ditemukan pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu Rp240 juta untuk mendanai empat orang selama 12 bulan. Kejanggalan lain yang juga diungkap anggaran janggal konsultan penataan kampung kumuh sebesar Rp556 juta per RW yang diajukan Dinas Perumahan DKI.