SERIKATNEWS.COM – Presiden terpilih (Joko Widodo) mendapat surat baru dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali). Dalam surat itu, ForBali mengingatkan kepada Presiden Jokowi bahwa beliau pernah melarang pembangunan bandara, bendungan, maupun perumahan di daerah rawan gempa.

Untuk mengingatkan itu, ForBali mengatakan bahwa Bali merupakan tempat yang rawan Gempa, Longsor, dan tsunami. Dari catatan BNPB, sebanyak 19 desa/kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Denpasar Selatan yang masuk dalam rawan bencana.

“Dari analisis potensi bahaya likuefaksi dan penurunan di daerah ini menunjukkan hampir semua titik pengujian mengindikasikan terjadinya likuefaksi berdasarkan skenario gempa dengan magnitude 7,2 SR,” seperti dikutip dari pernyataan dalam surat terbuka, Jumat (2/8/2019).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan di Bali sudah banyak proyek-proyek yang dilakukan, salah satunya adalah proyek reklamasi di Teluk Benoa. Proyek itu dilakukan tidak lepas dengan Perpres 51/2014 yang di terbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perpres itu yang mengakomodasi dan kewenangannya berada di tangan presiden.

ForBali menegaskan, sudah seharusnya rencana reklamasi Teluk Benoa dihentikan dengan mencabut izin lokasi reklamasi serta membatalkan Perpres 51/2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebangai kawasan konservasi.

ForBali tak hanya menyoroti urusan gempa di Teluk Benoa, akan tetapi juga mengomentari reklamasi pembangunan Bandara Ngurah Rai. Cara reklamasi ini dinilai sangat kontradiktif dengan perkataan Jokowi yang melarang pembangunan bandara, bendungan, maupun perumahan di daerah rawan gempa.

“Untuk memperluas bandara, pihaknya pengelola harus lebih dulu mendapatkan RIB dari Menteri Perhubungan. Maka sepatutnya Presiden Jokowi memerintahkan ke Kemenhub atau kementerian terkait untuk tidak memberi izin perluasan bandara Ngurah Rai,” katanya.

Reklamasi yang dilakukan oleh pihak individu maupun pihak kelompok seharusnya juga mengerti dengan kondisi lingkungan yang ada agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Pasalnya, pihak pemerintah harus mengerti dengan kondisi itu.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.