Connect with us

SerikatNews

Jokowi Didukung Menuntaskan Agenda Reformasi

Published

on

Serikatnews.com

SERIKATNEWS.COM – Perjalanan Reformasi sejak tahun 1998 akan memasuki usia dua dekade. Reformasi yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Orde Baru, hingga saat ini belum berhasil membangun tatanan demokrasi baru yang ideal.

“Kami yakin presiden juga turut memiliki perhatian terhadap agenda reformasi yang belum tuntas,” ujar Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard AM Haloho, pada acara diskusi Jokowi Politik Tanpa Beban, di Jakarta, Kamis (19/4). Menurutnya, keyakinan tersebut karena latar belakang Jokowi yang terbebas dari dikotomi orde baru saat itu yakni ABRI, Birokrat dan Golkar (ABG) yang merupakan kekuatan Soeharto pada saat memerintah Indonesia selama 32 tahun. “Jadi Jokowi sama sekali tidak memiliki beban dalam menjalankan pemerintahan. Dia bahkan tidak perlu berkompromi dengan kekuatan neo orde baru,” ucap pendiri organ gerakan mahasiswa Forum Kota dan FAMRED ini.

Dari enam tuntutan agenda reformasi, menurut Bernard ada dua hal yang perlu dilakukan yakni mengadili Soeharto dan kroni-kroninya dan mengadili para pelanggar HAM. Ia mengkuatirkan kekuatan neo orde baru akan menghambat agenda pemerintahan jika kekuatan ini dibiarkan.

Dikesempatan yang sama, pengamat politik Bandot D Malera mengatakan modal politik Jokowi saat ini cukup besar. “Rakyat mendukung presiden. Nah, dukungan ini dapat dipergunakan Jokowi untuk mendorong penuntasan agenda reformasi,” ujar Bandot.

Bernard menyadari fokus pemerintah saat ini adalah pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan penurunan gini ratio kesejahteraan masyarakat, ditambah ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi global. “Kami amat menyadari itu. Dan kami yakin Jokowi akan mampu mengatasinya. Karena penuntasan agenda reformasi dan prioritas pemerintah memiliki korelasi erat,” bebernya.

Ia menambahkan, reformasi telah mengubah praktik ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia. Dan dibawah kepemimpinan Jokowi Bernard yakin penuntasan praktik korupsi dan penegakan hukum menjadi perhatian serius pemerintah.

Advertisement

Popular