Connect with us

News

Marak Bencana Alam, GMNI Minta Pemerintah Evaluasi Izin Tambang dan Sawit

Published

on

Foto: Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. (SN)

SERIKATNEWS.COM- Hingga 4 Februari 2021, tercatat jumlah bencana alam sebanyak 307 kejadian. Bencana alam yang mendominasi adalah banjir sebanyak 192 kejadian dan tanah longsor 49 kejadian disusul gelombang pasang dan abrasi 6 kejadian.

Data BNPB menyebutkan bencana alam tersebut mengakibatkan sebanyak 1,7 juta orang menderita dan mengungsi. Selain itu terdapat 12 ribu luka-luka, 196 meninggal dunia, dan 10 orang hilang. Bencana tersebut pun merusak 46,3 ribu rumah, 1,2 ribu fasilitas, 200 kantor, dan 74 jembatan.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengingatkan Pemerintah agar menyiapkan rencana kebijakan untuk mengatasi krisis ekologis yang marak terjadi akhir-akhir ini. Laju deforestasi, menurut Arjuna semakin meningkat yakni penurunan luas lahan tutupan pohon atau deforestasi di Indonesia mencapai 26,8 juta hektar sepanjang 2001-2019.

“Laju deforestasi semakin meningkat. Maka intensitas penyerapan air di daerah hulu semakin berkurang. Akibatnya air di daerah aliran sungai atau bendungan meluap, tak bisa menampung debit air curah hujan yang semakin tinggi. Ini bisa mengakibatkan banjir, rob dan longsor”, ujar Arjuna

Arjuna meminta pemerintah untuk serius menerbitkan izin pertambangan dan perkebunan, terutama sawit yang menyebabkan tingginya laju deforestasi dan kerusakan lahan daerah resapan di kawasan hulu. Pasalnya, berdasarkan data Minerba One Data Kementerian ESDM, pada 2020 terdapat 5.395 IUP yang sebagian besar dikeluarkan pemerintah provinsi. Berdasarkan jenis komoditasnya, yang terbanyak adalah IUP mineral non logam dan batuan, sekitar 53%. Lalu, izin untuk tambang mineral logam 25% dan batubara 22%.

“Banyak izin tambang yang dikeluarkan ugal-ugalan tanpa memperhatikan lingkungan, kami minta pemerintah untuk menertibkan izin usaha pertambangan yang berada di daerah resapan dan kawasan hulu. Jika bisa dilakukan moratorium untuk menekan laju deforestasi”, kata Arjuna

Begitu juga dengan izin usaha perkebunan. Data Direktorat Jenderal Perkebunan menyebutkan jumlah izin usaha perkebunan yang diterbitkan periode 2007–2015 sebanyak 768 perusahaan dengan luas sebesar 6,08 juta hektar yang tersebar di 24 provinsi. IUP yang diberikan sekitar 95% untuk komoditi kelapa sawit.

Menurut Arjuna, maraknya praktik perizinan yang ugal-ugalan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan tak lepas dari pengaruh praktik ijon politik (jual-beli izin) yang marak dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah. Sehingga izin yang dikeluarkan bermotif political conflict of interest untuk membiayai aktivitas kampanye dan pilkada yang berbiaya tinggi.

“Izin ugal-ugalan yang dikeluarkan oleh kepala daerah tidak lepas dari praktik ijon politik saat pilkada, di tengah politik berbiaya tinggi, izin dikeluarkan tanpa pertimbangan ekologis sama sekali. Dan ini harus dievaluasi”, tutup Arjuna

Advertisement
Advertisement

Terkini

Lifestyle5 jam ago

Marandang, Tradisi Sambut Ramadan di Ranah Minang

SERIKATNEWS.COM – Marandang merupakan salah satu tradisi yang ada di Ranah Minang dalam menyambut bulan suci Ramadhan. “Alah masak Randang?”...

Lifestyle14 jam ago

Menjaga Alam dengan Sodasan, Pembersih yang Ramah Lingkungan

SERIKATNEWS.COM – Di masa pandemi ini, kita harus lebih sering mencuci tangan. Tentunya selain menyebabkan tangan menjadi kering, limbah sabun...

Hukum15 jam ago

Rumah Bos PT Purnama Karya Digeledah KPK terkait Kasus Nurdin Abdullah

SERIKATNEWS.COM – Sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur yang melibatkan Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan...

News21 jam ago

Wi-fi Gratis Tersedia di 14 Objek Wisata Bangka Belitung

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memasang layanan wi-fi gratis di 14 titik objek wisata. Tujuan utamanya...

News21 jam ago

Menko Polhukam Tekankan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

SERIKATNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengimbau kepada kepala daerah terpilih pada Pilkada 2020 untuk menghindari perilaku...

Ekonomi22 jam ago

Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan ke-40 Negara

SERIKATNEWS.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ekspor produk perikanan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini sebagai penanda...

News22 jam ago

Colong Start Mudik Tak Dilarang, Kemenhub Perketat Pengawasan

SERIKATNEWS.COM – Berhubung adanya larangan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei 2021, tak menutup kemungkinan masyarakat akan colong start mudik....

Populer

%d blogger menyukai ini: