Connect with us

Opini

Sinergitas Terhadap Netralitas ASN, Kades, dan Perangkat Desa pada Pilkada 2020

Published

on

ASN
Foto: Istimewa

Euforia pesta demokrasi kembali akan dilaksanakan pada Pilkada tahun 2020. Para bakal calon kepala daerah mulai melakukan pemanasan mesin untuk menarik simpatik dengan menyasar lumbung-lumbung suara. Banyak cara dan strategi yang kini mulai dipersiapkan, mulai dari pemasangan baliho, hingga turun langsung berjumpa dengan masyarakat. Mereka mengobral berbagai slogan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tak lebihnya di Kabupaten Humbang Hasundutan aroma pilkada sudah disambut dengan antusias oleh masyarakat untuk mencari pemimpin daerah yang dikira layak dan memberikan jaminan atau kepastian akan kesejahteraan rakyat. Berbagai opini dan argumen beradu hangat di setiap kalangan akan keunggulan bakal calon yang digadang-gadang untuk bertarung pada pilkada tersebut. Saling mengadu akan kemampuan dan kelebihan serta latar belakang menjadi perhatian dari masing-masing bakal calon yang dianggap mampu dan kompeten untuk menjadi pelayan masyarakat.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa euforia pesta demokrasi yang seharusnya semua bersukaria tapi hanya menjadi ilusi, sebab masih jauhnya harapan-harapan masyarakat akan nasibnya terhadap para pemimpin yang bertarung. Tak dapat dipungkiri bahwa para bakal calon itu adalah putera terbaik yang siap bertarung akan kemajuan daerahnya, tapi tetap juga harapan masyarakat itu masih jauh. Di samping itu, pelaksanaan demokrasi yang belum berjalan dengan baik, perlu adanya tatanan baru terkait dengan demokrasi yang selayaknya dapat memberi kepastian kepada masyarakat. Di sisi lain kurang terciptanya kondusifitas dalam pelaksanaan setiap hajatan pemilu maupun pilkada, dan masih jauhnya efektifitas dan optimalisasi asas dari pemilu itu sendiri. Terjadinya ketidaknetralan oleh ASN, perangkat desa dan para kepala desa secara terang-terangan yang memihak kepada salah satu calon merupakan salah satu contoh bahwa asas-asas pemilu hanya cap bualan teori yang tidak menyeimbangkan dengan praktik.

Menjadi perhatian bersama bahwa harus adanya sinergi dan kemauan yang kuat untuk suatu perubahan agar tercipta iklim demokrasi yang sehat dan sesuai dengan praktik asas dari pemilihan umum.  Salah satunya guna memperhatikan iklim demokrasi yang sehat maka sudah selayaknya ASN, perangkat desa dan para kepala desa menjaga netralitasnya sebagai pejabat negara.

Baca Juga:  Perjuangan Kartini Masa Kini: Globalisasi, Teknologi Digital dan Deradikalisasi

Netralitas ASN, Kepala Desa dalam UU

Adanya tuntutan agar ASN bersikap netral merupakan amanat dari Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN, Menteri PANRB, MenDAGRI BKN, dan Bawaslu RI. Pada poinnya menegaskan bahwa ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis dalam kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. Dengan adanya ketentuan itu, ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU ASN menyebutkan bahwa “pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh  tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.” Artinya bahwa pegawai ASN itu bisa atau dapat menolak atau tidak melakukan perintah atasan yang menyuruh melakukan suatu perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Berdasarkan itu tidak ada lagi dalil yang membenarkan bahwa ASN itu harus berpihak kepada calon atau kelompok tertentu dalam hajatan pemilu.

Begitu juga dengan perangkat desa dan kepala desa tetap juga harus menjunjung tinggi profesionalitasnya sebagaimana dengan ASN.  Karena pada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu. Kades juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta  atau terlibat kampanye pemilu atau pilkada.

Kemudian pada ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan pada Pasal 71 yang mengatakan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Baca Juga:  Ujaran Kebencian Bukan Ajaran Islam

Selain itu, pada Pasal 280 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 juga ditekankan bahwa “Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa.” Dengan adanya aturan dan batasan itu diharapkan ASN dan Kades serta perangkatnya tetap mengutamakan netralisirnya, jangan mudah termakan rayuan kepentingan oleh siapa pun. Karena tentunya akan ada sanksi bagi ASN dan kepala desa yang tidak menjalankan profesionalitasnya. Sehingga harus digarisbawahi ancaman pidana terhadap pelanggaran netralitas oleh ASN dan kepala desa atau sebutan lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pada pasal 521, dikenai pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 Juta.

Sinergitas dalam Pengawasan

Adanya aturan dibuat agar para ASN dan Kades fokus bekerja untuk pelayanan masyarakat akan hak-haknya sesuai hak asasi manusia (HAM), bukan malah menjadi alat atau sokongan untuk kepentingan siapa pun. Karena sejatinya kepentingan yang utama untuk rakyat bukan untuk politik praktis. Setiap orang punya pilihan itu adalah hak dasarnya baik bagi ASN dan kepala desa dan perangkatnya, akan tetapi untuk melakukan politik praktis dan ketidaknetralan atau keberpihakan kepada salah satu calon itu tidak dibenarkan.

Timbulnya ketidaknetralan ASN, kepala desa dan perangkat desa dalam pilkada 2020 dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas. Sehingga perlu adanya penegakan terhadap ketidaknetralan ASN, kepala desa, dan perangkat desa. Salah satu aspek yang sangat penting dalam penegakan netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa ini adalah aspek pengawasan. Sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan ASN, kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait netralitas ASN, guna menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Baca Juga:  Menentukan Cawapres 2019

Negara ini membutuhkan orang-orang jujur. Maka dalam hal ini ASN, Kades, perangkat desa, bakal calon kepala daerah, dan masyarakat secara umum sudah semestinya menciptakan budaya dan iklim demokrasi yang sehat dan jujur. Demokrasi yang berdasarkan pada ide dan gagasan akan kesejahteran bersama. Khususnya kepada ASN dan kades dan perangkatnya di Humbang Hasundutan dibutuhkan keinginan yang kuat untuk mandiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun atau oleh siapa pun  (netralitas), karena ASN, Kades yang kuat dan mandiri dari intervensi politik, akan menjadi daya ungkit yang luar biasa dalam peningkatan efektivitas kinerja pemerintahan yang akan datang.

Untuk itu, diharapkan peran serta dan sinergitas antara stakeholder dalam pengawasan guna meningkatkan dan menjaga netralitas  ASN, kepala desa dan perangkat desa pada pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2020 ini, sehingga mampu menciptakan budaya demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Selain itu menjadikan Pancasila sebagai pedoman  untuk pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 yang sesuai dengan Asas-Asas Pemilih. Karena dengan pancasila dapat mempersatukan untuk perubahan dan kemajuan Humbang Hasundutan yang berdaulat dan mandiri.

Advertisement

Popular