SERIKATNEWS.COM – Wacana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir menimbulkan pro dan kontra. Karena wacana ini terjadi menjelang Pilpres banyak yang menilai gagasan tersebut bertujuan menaikkan elektabilitas calon incumbent, Ir. H. Joko Widodo.

Padahal, gagasan itu muncul cukup lama namun salah satu syaratnya baru terpenuhi akhir Desember lalu saat Abu Bakar Ba’asyir menjalani hukuman 2/3 dari masa vonisnya.

Sebagai seorang negarawan, Presiden Jokowi sangat mengedepankan aspek kemanusiaan. Adil sejak dalam pikiran, termasuk terhadap kelompok yang membencinya. Melihat seorang kakek narapidana yang kesehatannya menurun, tentu hati Presiden Jokowi trenyuh ketika mendapat permohonan untuk membebaskan.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo adalah seorang negarawan yang tegas, apalagi kalau menyangkut Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta prosedur. Oleh sebab itu, alasan kemanusiaan wacana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tetap harus mengikuti aturan, yaitu ikrar sumpah setia terhadap Pancasila dan NKRI.

Selain itu, Presiden Jokowi juga selalu cermat dalam menimbang dan hati-hati melangkah. Maka sebelum membuat keputusan, Presiden meminta menteri terkait untuk mengkaji.

Ketua umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, menolak gagasan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dikaitkan dengan Pilpres.

“Gagasan pemberian grasi itu dalam kapasitasnya Pak Jokowi sebagai presiden atau kepala negara bukan sebagai Capres,” Kata Budi Arie melalui keterangan tertulisnya yang diterima serikatnews.com, Rabu (23/1/2019).

Untuk itu, Projo keberatan dengan pihak-pihak lawan yang menyeret gagasan pembebasan itu dalam ranah Pilpres.

“Pak Jokowi adalah seorang negarawan sejati, beliau bisa membedakan kapasitas beliau sebagai seorang kepala negara dan sebagai seorang Capres,” imbuh Budi Arie.

Budi Arie juga mengatakan soal wacana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir sebaiknya didiskusikan secara dingin.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.