SURABAYA – Transparansi dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur kembali menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur, Rabu (19/3/2025).

Diskusi yang bertajuk “Quo Vadis Manfaat BUMD Pemprov Jatim untuk Kesejahteraan Masyarakat” ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, DPRD Jawa Timur, serta kalangan pengusaha.

FGD ini digelar secara hybrid, yakni di Kampi Hotel Tunjungan, Surabaya, dan melalui Zoom Meeting. Berbagai kritik dan masukan terhadap efektivitas pengelolaan BUMD mencuat dalam forum ini, dengan penekanan pada perlunya reformasi tata kelola untuk memastikan bahwa BUMD benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum Badko HMI Jatim, Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa BUMD seharusnya menjadi instrumen utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak BUMD yang belum memberikan dampak nyata bagi daerah.

“BUMD harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika tata kelolanya masih bermasalah, maka reformasi harus segera dilakukan. Jangan sampai BUMD hanya menjadi sarana penyelewengan atau alat pencucian uang,” ujar Yusfan.

Senada dengan itu, Anggota V BPK RI, H. Bobby Adhityo Rizaldi, yang hadir sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD agar dapat berfungsi secara optimal.

“BUMD memiliki kontribusi besar dalam mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, tata kelola yang baik harus diterapkan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, mengungkapkan bahwa BPK memiliki keterbatasan dalam melakukan audit terhadap BUMD yang berstatus entitas bisnis murni.

“BUMD membutuhkan audit eksternal dari lembaga independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” jelasnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardhika, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap direksi dan komisaris BUMD. Ia menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dapat membuka celah bagi penyimpangan keuangan.

“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Jika perlu, komisaris juga harus dievaluasi karena mereka bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja direksi,” katanya.

Lebih lanjut, Pranaya menyinggung kasus dugaan korupsi yang menjerat Bank Jatim sebagai contoh bahwa pengawasan terhadap BUMD harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan serupa di perusahaan daerah lainnya.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Dr. Mhd. Aftabuddin Rijaluzzaman, menekankan bahwa BUMD tidak hanya bertugas untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan kontribusi ekonomi Jawa Timur yang besar terhadap perekonomian nasional, BUMD memiliki tanggung jawab untuk menjawab tantangan dan peluang ekonomi, termasuk digitalisasi dan penguatan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Dalam diskusi ini, Ardi Krisnamurti dari EXCO Himpunan Pengusaha Alumni ITS menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan bisnis BUMD. Ia menekankan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMD.

“Aset yang tidak produktif harus diperemajakan, dan audit berkala terhadap keuangan serta sumber daya manusia perlu dilakukan agar BUMD lebih kompetitif,” paparnya.

Ia juga menambahkan bahwa tanpa strategi bisnis yang jelas, BUMD akan sulit berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.

Sebagai tindak lanjut dari FGD ini, Badko HMI Jatim berencana melakukan audiensi dengan Komisi C DPRD Jatim serta Biro Perekonomian Pemprov Jatim untuk menyampaikan rekomendasi perbaikan tata kelola BUMD.

“Kami ingin memastikan bahwa hasil FGD ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar ditindaklanjuti agar BUMD bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” tutup Yusfan.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur