“Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat,” kata Rudi dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).

Penghentian 1.256 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Indonesia Timur itu hanya bersifat sementara. BGN memberikan waktu dan kesempatan agar SPPG tersebut melakukan perbaikan dan melengkapi seluruh persyaratan agar bisa beroperasi kembali.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. SPPG yang telah memenuhi seluruh ketentuan nantinya dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi,” pungkasnya. (*)