SUMENEP – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Kamis (17/4/2025).

Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan signifikan antara data kemiskinan yang dimiliki Dinsos P3A dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep.

Dalam audiensi yang dilakukan mahasiswa dengan sejumlah instansi, terungkap bahwa Dinsos mencatat jumlah warga miskin di Sumenep mencapai 647.000 jiwa atau sekitar 277.000 kepala keluarga. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan data BPS yang menyebutkan jumlah penduduk miskin sebanyak 196.420 jiwa.

Perbedaan yang mencapai lebih dari 450.000 jiwa ini dinilai janggal dan memicu kekhawatiran akan potensi penyimpangan data. “Kesejahteraan adalah bahan bakar segalanya. Tapi bagaimana mungkin bisa diwujudkan jika datanya saja tidak akurat?” kata Koordinator Aksi, Hidayat.

Hidayat menilai, ada kemungkinan data versi BPS yang lebih dapat dipercaya. Ia menduga, Dinsos sengaja menaikkan angka kemiskinan untuk kepentingan tertentu.

“Boleh jadi data BPS yang benar, namun Dinsos dengan sengaja menggelembungkan data sebagai upaya untuk meraup keuntungan yang nantinya bisa didistribusikan kepada sekelompok orang demi memperkuat relasi kuasa,” ujar Hidayat.

Ia juga menyoroti adanya diskomunikasi antara Dinsos dan BPS yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam menyusun kebijakan sosial. Menurutnya, perbedaan kepentingan di balik dua lembaga tersebut bisa menjadi penyebab ketidaksinkronan data.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dan menyatakan bahwa ketidaksesuaian data tersebut memang telah lama menjadi perhatian legislatif.

“Kami sudah lama menyoroti hal ini. Bahkan saat rapat dengan Dinsos, kami meminta data rinci penerima bantuan sosial karena di lapangan ditemukan kasus orang yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima,” ujar Mulyadi di depan massa aksi.

Politisi dari Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil Dinas Sosial usai pelaksanaan rapat paripurna untuk melakukan klarifikasi serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan yang digunakan.

“Kami agendakan pemanggilan setelah paripurna. Persoalan kemiskinan ini serius dan harus dibenahi, agar kebijakan sosial benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur