DPP GMNI: KSAD Harus Bersikap Terkait Penyebutan Tim Mawar Dalam Aksi Pasca Pemilu

49

SERIKATNEWS.COM – Nama “Tim Mawar” kembali mencuat setelah beredarnya laporan investigasi Tempo yang menemukan sejumlah fakta keterkaitan mantan anggota “eks-Tim Mawar” dalam aksi kerusuhan 22 Mei yang lalu. Laporan investigasi tersebut menyorot keterlibatan eks anggota Tim Mawar yang bernama Fauka Noor Farid yang diduga menggerakkan massa terkait rusuh sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21–22 Mei.

Penegak hukum juga telah menetapkan sejumlah purnawirawan TNI-Polri, terutama yang berpangkat perwira tinggi sebagai tersangka dalam beberapa kasus pelanggaran hukum.

Mantan Komandan Kopassus, Soenarko, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Sedangkan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen, menjadi tersangka dugaan makar. Serta mantan Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal (Purn) Polisi Muhammad Sofyan Jacob juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP GMNI Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Arjuna Putra Aldino berpendapat pentingnya pernyataan sikap dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) untuk menjernihkan opini publik terkait dugaan keterlibatan mantan anggota Tim Mawar dalam aksi kerusuhan 22 Mei.

“Tim Mawar identik dengan TNI-AD, maka perlu pernyataan sikap dari KSAD untuk menjernihkan informasi yang beredar agar tidak merugikan nama baik satuan atau TNI secara keseluruhan. Karena secara resmi riwayat Tim Mawar dalam TNI sudah selesai,” ujar Arjuna melalui keterangan tertulisnya yang diterima serikatnews.com, Rabu (12/6/2019).

Apalagi menurut Arjuna, beredar informasi di media sosial ada pihak yang mengkait-kaitkan kasus ini dengan jiwa korsa TNI, dimana upaya itu bisa berdampak buruk, baik bagi penegakan hukum yang sedang berjalan maupun citra TNI di mata publik.

“Yang ditakutkan ada pihak yang memprovokasi dengan mengkaitkan kasus ini dengan jiwa korsa TNI. Tentu ini salah kaprah. Maka perlu pernyataan sikap untuk meluruskan dan menegaskan,” imbuh Arjuna.

Baca Juga:  Bawaslu Tindak Kasus PNS Tak Netral di Pemilu

Maka, Arjuna juga menambahkan pernyataan sikap dari KSAD sangat penting untuk meneguhkan kembali loyalitas tunggal TNI kepada Negara, profesionalitas TNI sebagai garda terdepan pertahanan nasional.

“Pernyataan sikap KSAD juga penting untuk meneguhkan kembali loyalitas tunggal TNI pada Panglima Tertinggi, pada supremasi sipil,” imbuhnya.

Karena tidak menutup kemungkinan penangkapan sejumlah purnawirawan berpangkat perwira tinggi akan membawa pengaruh psikologis pada anggota TNI aktif terutama mantan anak buah atau orang yang pernah dekat.

“Tentu, penangkapan purnawirawan itu berpengaruh pada psikologis anggota. Maka pernyataan sikap perlu untuk menegaskan posisi TNI sebagai alat pertahanan negara. Seperti apa yang dikatakan Bung Karno, TNI tidak boleh diombang-ambingkan oleh politik. Politik TNI adalah politik negara,” tutup Arjuna Putra Aldino.