Connect with us

Politik

Efektivitas Selandia Baru Hadapi Korona

Published

on

Ilustrasi Kota di Selandia Baru © Liputan6

SERIKATNEWS.COM – Tantowi Yahya selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga, mengatakan bahwa prosedur di Indonesia terlalu ruwet, begitu pun dalam membuat aturan menghadapi pandemi virus korona. Berbeda dengan negara lain, seperti Selandia Baru yang bisa membuat aturan dalam hitungan hari.

“Kebenarannya di sini, untuk membuat undang-undang tidak seruwet di negara lain, katakanlah seperti di Indonesia. Undang-undang bisa selesai (dalam) hitungan hari, bahkan minggu,” kata Tantowi dalam diskusi virtual yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Senin (11/5/2020).

“Jadi ketika mereka (pemerintah) duduk bersama, diperlukan suatu undang-undang untuk memayungi aktivitas besar yang melibatkan begitu banyak stakeholder, undang-undang pun bisa cepat selesai,” jelas Tantowi.

Tantowi mengatakan bahwa Selandia Baru dalam menangani penyebaran korona belajar dari penanganan negara-negara yang sudah terdampak sebelumnya, terutama belajar dari Singapura dan China. Menurut Tantowi, setidaknya ada lima kunci yang membuat kebijakan Selandia Baru efektif dalam memerangi pandemi virus korona.

Pertama, membuat kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan serta rekomendasi ahli dan akademisi. Mereka memiliki policy (kebijakan) yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Policy ini dibuat berbasis sains, pendapat para ahli, serta akademisi.

“Sehingga dengan pola seperti ini, sulit bagi kita untuk membayangkan ada policy yang meleset dan tidak tepat diatur oleh peraturan tersebut,” kata Tantowi.

Kedua, yaitu undang-undang yang sudah dibuat dilaksanakan secara konsisten dan tegas. Ketiga, membekali kepolisian dengan undang-undang yang jelas. Hal ini sangat penting karena ketika menerapkan lockdown, polisi harus berani mengambil tindakan cepat dan keras terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

“Ketika tidak ada undang-undang (yang jelas), tentu banyak pelanggaran yang akan terjadi. Selain itu sebagai negara yang mengadopsi sistem parlementer, Selandia Baru mendapatkan dukungan penuh dari anggota parlemen,” imbuh Tantowi.

Baca Juga:  Wamendes PDTT: Rakyat Jangan Jadi Penonton Pembangunan

Keempat, yang tak kalah penting adalah dukungan media. Sebanyak 70 persen masyarakat Selandia Baru hanya mengandalkan informasi dari sumber berita yang terverifikasi. Sumber tersebut berasal dari koran, televisi, dan radio. Tanpa meninggalkan daya kritis, media massa di Selandia Baru mendukung upaya pemerintah dengan memberitakan keberhasilan negara dalam menanggulangi Covid-19.

“Orang di sini main Medsos, tapi Medsos tidak menjadi rujukan informasi sebagaimana yang terjadi di banyak negara. Bisa saya katakan, distorsi informasi sangat rendah, karena masyarakat hanya mendapatkan informasi dari media-media mainstream yang beritanya sudah tentu berita-berita yang terverifikasi,” kata Tantowi.

Terakhir, kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah. Semua peraturan itu tidak akan berguna jika masyarakat tidak secara penuh mendukung program-program pemerintah.

“Keberhasilan Selandia Baru disebabkan oleh semua komponen pendukung bergerak serentak, menyamakan pikiran, dan melakukan aksi yang sama untuk memerangi Covid-19,” ujar Tantowi.

Advertisement

Popular