Connect with us

Opini

Kembali ke Pesantren di Era Pandemi

Published

on

Santri
Ilustrasi santri © Istimewa

Seharusnya sehabis lebaran pesantren kembali ramai dengan kedatangan para santri setelah liburan selama bulan Ramadan. Akibat pandemi, hampir semua pesantren menunda masa kembali para santri, terutama pesantren-pesantren besar. Sikap kehati-hatian ini wajar mengingat asal santri beragam. Apalagi pesantren besar, para santri berasal dari berbagai daerah di nusantara ini. Pesantren ibarat “Indonesia mini” tempat para santri mengalami keragaman.

Sikap kehati-hatian sebenarnya juga ditunjukkan pesantren awal-awal pandemi ini mulai. Dengan segera pesantren memulangkan para santri lebih awal. Ini bukan sikap panik. Sekali lagi, ini sikap kehati-hatian. Bayangkan, jika ada pesantren dengan jumlah santri 15 ribu, berarti kiai bertanggungjawab terhadap 15 ribu nyawa santri. Begitu beratnya tugas kiai.

Saat ini, kembali pesantren menunjukkan sikap kehati-hatiannya. Penundaan kedatangan kembali santri pasca liburan satu bukti. Tetapi spiritnya, kegiatan pembelajaran di pesantren harus jalan. Bukan semata karena “the new normal”, tetapi karena besarnya tanggung jawab pesantren untuk segera menyelenggarakan pendidikannya terhadap santrinya.

Sayang pesantren seperti berjuang sendiri, termasuk menyambut kedatangan para santri di pesantren. Negara kurang maksimal memberi layanan yang dibutuhkan pesantren selama pandemi. Betul, Kemenag mengeluarkan protokol bagi pesantren di era pandemi. Tetapi aturan ini “top-down”, dikeluarkan tanpa sharing dengan pesantren. Protokolnya “gebyah uyah” disamakan dengan protokol untuk perkantoran atau pusat pembelanjaan, misalnya soal jaga jarak, dst. Di pesantren, lucu jaga jarak diberlakukan.

Di poin 7, langkah-langkah menghadapi new normal, upaya Kemenag berbunyi “menyediakan kebutuhan untuk memenuhi protokol kesehatan” (termasuk tentu di pesantren”. Redaksi “menyediakan kebutuhan” maknanya multi-tafsir. Negara mengatur tapi menghindar. Bagi saya mestinya negara membiayai, setidaknya rapid test (apalagi tes swab) bagi santri yang mau kembali ke pondok pesantren. Atau kalau tidak sepenuhnya, setidaknya sediakan harga rapid test yang harganya kisaran 200 ribu dengan harga murah, misalnya cukup bayar 25/50 ribu bagi santri. Selebihnya disubsidi. Bukankah anggaran APBN/ABPD untuk Covid-19 unlimited?

Pemerintah kabupaten Sumenep juga mengeluarkan surat edaran (SE) menghadapi new normal, termasuk para santri yang mau ke luar/masuk ke Sumenep di mana persyaratannya harus membawa surat keterangan baru hasil Rapid Test atau keterangan uji RT PCR. Dalam surat edaran tak ada redaksi yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengambil sepenuhnya tanggung jawab pembiayaan tes kesehatan itu. Padahal, saya dengar anggaran Covid Kabupaten Sumenep kira-kira 90 milyar menyebar di berbagai satker. Sebesar 29 milyar langsung untuk penanganan Covid.

Baca Juga:  Relawan Politik Dan Politik Relawan

Membebankan kepada pesantren atau santri menurut saya kurang adil. Para santri rata-rata anak rakyat dalam pengertiannya sebenarnya. Jika dibebankan kepada pesantren juga berat. Jika santri 5 ribu saja × @rapid test 200 ribu = 1 M. Sudah seharusnya negara hadir melayani kebutuhan pesantren, bukan sekedar rame menghamburkan anggaran untuk hari santri saja.

Advertisement

Popular