SUMENEP – Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Latib kembali menjadi buah bibir di tengah publik. Ia diduga terlibat dalam praktik jual beli Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) legislatif yang menyasar program Bantuan Keuangan (BK) untuk desa pada tahun anggaran 2025.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan potensi penyelewengan tersebut bermula dari pengalihan program BK Desa yang awalnya ditujukan untuk wilayah daratan, namun justru dialihkan ke sejumlah desa di kepulauan. Tak berhenti di situ, program tersebut diduga tidak akan direalisasikan dan hanya menjadi deret angka di atas kertas.

Kendati demikian, dugaan tersebut mencuat setelah ditemukan dokumen usulan yang seharusnya mengacu sesuai serap aspirasi di dapilnya justru dilempar ke wilayah kepulauan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi hal ini, Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Syaiful Bahri mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat.

Ia menilai kasus ini bukan hanya soal program yang berpotensi gagal terlaksana, melainkan mengindikasikan praktik busuk yang telah mengakar dalam tata kelola anggaran publik.

“Ini bukan sekadar kegagalan program. Ini adalah transaksi kekuasaan yang menjual belikan amanah rakyat,” kata Syaiful Bahri, Sabtu (12/4/2025).

Syaiful sapaan akrabnya juga menyoroti lemahnya pengawasan di tubuh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Menurutnya, lolosnya program yang diduga akan difiktifkan ini hingga pencairan dana hanya menunjukkan bahwa sistem kontrol internal hampir tidak berfungsi.

“Kalau program fiktif bisa lolos, lalu cair dan selesai begitu saja, ke mana fungsi pengawasan? Ini harus jadi alarm bahaya bagi praktik pengelolaan keuangan daerah,” tanyanya.

Mantan Aktivis PMII itu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki indikasi jual beli Pokir ini.

Ia khawatir jika kasus H. Latib ini hanyalah puncak gunung es dari praktik yang lebih sistematis dan melibatkan banyak pihak.

“Ini bisa jadi pintu masuk membongkar skandal yang lebih besar. Rakyat sudah cukup muak melihat uang mereka dirampas dalam senyap. Kami masyarakat tidak akan tinggal diam,” tegas Syaiful.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari H. Latib maupun pihak DPRD Sumenep. Media ini masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk konfirmasi lebih lanjut.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur