SERIKATNEWS.COM – Arus lalu lintas di sekitar kawasan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan Gedung DPR/MPR tampak tersendat, akibat adanya massa buruh yang menggelar aksi peringatan hari buruh atau May Day yang memadati depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022.

Dilansir dari CNNIndonesia.com sekitar pukul 11.00 WIB, sejumlah kendaraan masih bisa melintas di depan kompleks parlemen. Namun, kendaraan hanya bisa berjalan pelan melewati jalur khusus bus way.

Massa buruh telah memenuhi ruas jalan depan kompleks parlemen hingga sepanjang sekitar satu kilometer. Setengah ruas jalan pun tertutup.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengimbau masyarakat yang melakukan mobilitas hari ini menghindari ruas jalan sekitar kompleks GBK dan parlemen.

“Sebaiknya memang hari ini menghindari kawasan GBK dan kawasan seputar depan DPR/MPR untuk tidak terjebak kemacetan,” kata Sambodo.

Menurut Sambodo, berdasarkan jadwal, aksi May Day oleh gabungan serikat buruh ini akan digelar hingga sore. Massa akan berorasi di depan Gedung DPR lalu bergeser ke kompleks GBK untuk mengikuti acara May Day Fiesta.

Hingga berita ini ditulis, Sambobo menyebutkan belum ada rekayasa lalu lintas. Ia menuturkan nantinya pengalihan akan dilakukan mulai ruas jalan Semanggi.

“Kendaraan yang menuju ke arah barat di Semanggi kita kan putarkan ya, dia bisa ke arah bundaran HI atau dia ke arah bundaran Senayan supaya nanti aliran bus-bus yang masuk ke GBK ini juga tidak terganggu,” katanya.

Adapun massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan hari buruh atau May Day tersebut membawa 18 tuntutan, di antaranya menolak upah murah, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, menghapus sistem outsourcing, menurunkan harga bahan pokok, dan menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berikut ini 18 tuntutan buruh dalam peringatan May Day hari ini.

1. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja;

2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas;

3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;

4. Tolak upah murah;

5. Hapus outsourcing;

6. Tolak kenaikan PPN;

7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;

8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;

9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;

10. Setop kriminalisasi petani;

11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;

12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;

13. Pemberdayaan sektor informal;

14. Ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

15. Sopir ojek online adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya;

16. Laksanakan pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;

17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan

18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.

A Khotibul Umam